Refleksi: Teluk Bituni di Papua mempunyai deposit gas alam yang sangat banyak. Hal ini bisa dilihat dari perjanjian leveransi gas yang telah ditandatangani: 2,6 milyun ton/tahun ke Fujian, Tiongkok untuk waktu 25 tahun. Ke Korea Selatan 1,35 milyun ton/tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk Sempra Energy, Mexico dan California, 3,7 milyun ton/tahun untuk jangka waktu 20 tahun.
Rupanya hingga kini daerah penghasal kekayaan alam mendapat sedikit sekali atau samakali tidak memperoleh apa-apa, dan sekarang ada tuntutan peninjauan dan pembagian hasil. Kalau seandainya tinjauan ini dilakukan dan berhasil diberi bagi hasil kepada daerah penghasil MIGAS, berapa besar porsi untuk Papua? Orang Papua tentunya berhak memperoleh pembagian yang wajar. Tetapi, alangkah baik sekali bila keuntungan seluruhnya dimiliki oleh rakyat Papua. ++++ Daerah Desak Transparansi Bagi Hasil Migas Jum'at, 03 Agustus 2007 | 03:43 WIB TEMPO Interaktif, Denpasar: Daerah-daerah penghasil minyak dan gas meminta pemerintah transparan dalam menghitung bagi hasil pertambangan minyak dan gas. Daerah menilai mekanisme penghitungan selama ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakadilan dalam pembagian itu. Hal ini disampaikan Ketua Forum Daerah Penghasil Migas H Alex Noerdin setelah membuka rapat kerja di Kuta, Bali, kemarin. "Kami meminta BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) memberikan kopi data produksi investor pemegang kontrak dan Pertamina," kata dia. Dengan cara itu, daerah dapat menghitung sendiri besaran yang akan diterima tanpa rasa curiga. Transparansi, kata Bupati Musi Banyuasin ini, juga mengenai perincian alokasi dana dalam proses produksi. Misalnya dana yang disebut-sebut sebagai cost recovery. "Selama ini kami tidak paham sebenarnya untuk apa saja dana itu," tuturnya. Menurut dia, dana ini digunakan juga untuk pengobatan anggota staf asing hingga membiayai kegiatan bermain golf. Logikanya, kata Alex, cost recovery akan semakin kecil seiring dengan semakin lamanya sebuah perusahaan beroperasi. "Kami patut tahu karena makin besar dana itu akan makin kecil jatah yang diterima daerah," ujar dia. Selain soal transparansi, Alex melanjutkan, daerah mengeluhkan soal keterlambatan pembayaran jatah bagi hasil itu. Tahun ini, misalnya, jatah yang mestinya dibayarkan pada 1 April baru dibayarkan pemerintah pusat pada 27 Juli. "Apalagi jumlahnya pun turun drastis," kata Alex. "Akibatnya, defisit anggaran daerah sangat besar." Untuk mengatasi defisit itu, daerah juga mendesak pemerintah pusat memberikan izin agar bisa meminjam kepada bank dengan jaminan anggaran daerah tahun berikutnya. Sementara itu, untuk mencegah keterlambatan itu, Forum Daerah mengusulkan agar pembayaran bagi hasil sebesar 6 persen langsung dilakukan oleh investor tanpa melalui pemerintah pusat. l Rofiqi Hasan [Non-text portions of this message have been removed]
