* 60-70 Persen Anggaran Pendidikan untuk Birokrasi RI http://www.suarapembaruan.com/last/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY [JAKARTA] Sekitar 60 hingga 70 persen anggaran pendidikan dari Rp 44,1 triliun yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), ternyata habis untuk pelayanan dan kebutuhan birokrasi yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan maupun peningkatan mutu pendidikan. Artinya, meskipun amanat konstitusi dipenuhi, yakni anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, tetap saja tidak akan mengubah mutu dan kualitas pendidikan nasional. "Jadi angka 20 persen untuk anggaran pendidikan ternyata tidak berarti apa-apa. Karena, porsi terbesar bukan untuk pelayanan publik," ungkap Koordinator Analisis dan Kajian, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto, saat berbincang dengan SP, di Jakarta, Kamis (2/8). Yenny mengatakan, dokumen rencana kegiatan anggaran kementerian/ lembaga (RKA/KL) Depdiknas 2007 dengan alokasi anggaran Rp 44,1 triliun, faktanya sebagian besar anggaran masih habis digunakan untuk berbagai program yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran sebesar itu, kata Yenny, habis untuk pelayanan dan kebutuhan birokrasi. Misalnya, diklat teknis pegawai, peningkatan kapasitas kelembagaan, administrasi kepegawaian, dan sebagainya. Rp 7,5 triliun Yenny mengatakan, anggaran yang benar-benar berkaitan langsung dengan program pendidikan hanya sebesar Rp 7,5 triliun. Ini meliputi rehabilitasi sekolah, beasiswa, perpustakaan, dan lain-lain," katanya. Dengan melihat penggunaan anggaran pendidikan seperti itu, lanjutnya, sudah dapat dipastikan nantinya walaupun angka 20 persen tercapai, hal itu tindakan akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertimbangannya, Yenny melanjutkan, sudah pasti sebagian besar anggaran akan tetap digunakan untuk urusan birokrasi yang tidak ada kaitannya langsung dengan peningkatan kualitas dan sarana/prasarana pendidikan. Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Wasito Adi membantah pernyataan tersebut. Dia menegaskan, besarnya anggaran sudah melalui prosedur yang ketat termasuk persetujuan DPR. "Penetapan dan alur penggunaan anggaran ditetapkan melalui mekanisme ketat. DPR mengetahui dan menyetujui," katanya. Bambang mengemukakan, justru anggaran untuk program bantuan operasional sekolah (BOS) mendapat porsi yang besar. Yakni, sekitar Rp 10 triliun. Pembangkangan Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah (Jateng) Drs Sudharto MA, dalam diskusi panel bertajuk Anggaran Pendidikan 20 Persen, Ya atau Tidak, yang digelar LSM Gerakan Membangun Masyarakat (Gerbang Mas) di Semarang, belum lama ini menegaskan, jika Pemerintah pusat maupun daerah yang mengabaikan anggaran pendidikan 20 persen sama saja dengan melakukan pembangkangan terhadap amanat konstitusi. Tidak ada alasan untuk mengabaikan dengan alasan kondisi keuangan yang minim. Seharusnya, anggaran di bidang lain yang harus dipangkas untuk digunakan sebagai anggaran pendidikan. ''Jangan kemudian anggaran pendidikan yang dipangkas, tapi anggaran bidang lain yang tak terlalu penting, justru ditambah. Sebab, banyak alasan pemerintah pusat dan daerah, tak bisa memenuhi 20 persen, karena kondisi keuangan,'' ujarnya Sudharto. Dia mengatakan, anggaran pendidikan 20 persen tidak hanya untuk mensejahterakan para guru yang nasibnya masih terpuruk, melainkan juga demi meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Anggaran pendidikan dapat digunakan untuk membangun sekolah-sekolah rusak yang masih banyak ditemukan di daerah. [142/W-12]
