* Soeharto Inc. striking back? & Data Bank Dunia Korupsi Soeharto = http://kontak.club.fr/Kumpulan%20berita%20%20-%20Masalah%20PBB%20dan% 20Suharto.htm ------------------------------------------------------- * Bank Dunia Serahkan Data Soeharto Jawapos - Kamis, 20 September 2007
JAKARTA - Bank Dunia bergerak cepat dalam memburu mantan Presiden Soeharto yang ditempatkan sebagai mantan penguasa terkorup. Lembaga kredibel itu kemarin menyerahkan segepok dokumen kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Data-data itu berisi tentang uang milik mantan penguasa Orde Baru tersebut yang tersimpan di sejumlah bank di luar negeri (LN). Dokumen itu diterima langsung oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bundar. Bank Dunia diwakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Joachim von Amsberg. Hendarman yang menganggap serius persoalan itu mengajak serta Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Pembinaan) Parnomo, serta Asisten Khusus (Asus) Budiman Rahardjo. Data dari Bank Dunia tersebut bisa menjadi amunisi baru untuk mengusut Soeharto. "Isi dokumen itu bisa menjadi titik awal untuk menelusuri uang Soeharto di luar negeri yang terkait dengan kasus korupsi," kata Budiman setelah pertemuan dengan jajaran Bank Dunia kemarin (19/9). Menurut dia, dalam dokumen tersebut, Bank Dunia mengumpulkan data- data berisi uang Soeharto yang tersimpan di seluruh bank di luar negeri. "Data-data itu dikumpulkan sejak jatuhnya Soeharto pada 1998," jelas mantan Aspidsus Kejati Jawa Timur tersebut. Jaksa agung bakal menyerahkan dokumen itu kepada bagian pidana khusus (pidsus) dan perdata/tata usaha negara (datum) untuk digunakan memproses hukum kasus korupsi Soeharto. Selain itu, kata Budiman, Bank Dunia menyerahkan materi-materi hasil survei lembaga bermarkas di Hongkong, Political and Economic Risk Consultancy (PERC), yang menempatkan RI sebagai negara terkorup nomor wahid. Bank Dunia menyodorkan dokumen itu ketika jaksa agung menyinggung isi pemberitaan yang menempatkan Soeharto pada peringkat pertama mantan kepala negara terkorup. "Bila dimungkinkan, (kejaksaan) mendapat data detail tanpa melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan bank," jelasnya. Selasa lalu, Bank Dunia dan PBB lewat program The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) merilis Soeharto sebagai mantan penguasa paling korup. Dia diduga telah mencuri uang rakyat senilai USD 15 miliar-USD 35 miliar atau sekitar Rp 130 triliun-Rp 330 triliun. Di bawah Soeharto, ada mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan mantan Presiden Zeire Mobutu Seseko. Data dari Bank Dunia dan PBB tersebut juga langsung direspons Presiden SBY. Pekan depan, dia segera bertemu Presiden Bank Dunia James D. Wolfensohn untuk membahas aksi konkret lembaga dunia itu. Selama sepekan, 22-27 September, SBY akan bertolak ke New York, AS, menghadiri Sidang Umum PBB. Di sela-sela itulah dirinya akan bertemu James D. Wolfensohn. Rencana tersebut kemarin dimatangkan SBY dengan mengadakan rapat terbatas bersama para menteri. Para menteri itu adalah Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, serta anggota Wantimpres Ali Alatas dan Emil Salim. Menlu Hassan Wirajuda membenarkan soal rencana SBY bertemu presiden Bank Dunia tersebut. "Tujuannya, meminta kejelasan mengenai rencana dan inisiatif presiden Bank Dunia dan PBB untuk membantu negara- negara berkembang yang mengalami persoalan larinya harta atau modal dari negara berkembang ke negara maju akibat korupsi," ungkapnya setelah rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin. Indonesia sangat berharap upaya tersebut bisa terealisasi. Menurut Hassan, upaya itu diharapkan bisa membantu mengembalikan dana yang lari ke luar negeri. "Ini memang kampanye pada tingkat global. Bagi kita, kalau efektif, upaya tersebut akan membantu upaya-upaya kita dalam asset recovery," ujarnya. Dia menyatakan tidak mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan kemudian disimpan di luar negeri. Selama ini, Indonesia mengalami kesulitan, terutama di negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. Menurut Hassan, pihaknya belum memastikan apakah benar Soeharto masuk urutan pertama mantan kepala negara yang mencuri uang rakyat. Karena itu, dalam pertemuan nanti, semua diperjelas. Hanya, kata dia, pengembalian aset tersebut tidak hanya untuk kasus Soeharto, tapi juga menyangkut aset-aset lain yang dilarikan tokoh lain. Tawari Kejagung Berpartisipasi Asisten Khusus Jaksa Agung Budiman Rahardjo menjelaskan, rilis PBB dan Bank Dunia itu didasarkan pada hasil penelitian Transparency International (TI) yang sebelumnya dipublikasikan. "Mereka bilang itu data lama," jelas jaksa berbintang satu tersebut. Meski demikian, Bank Dunia tetap akan menyerahkan data lebih akurat, sehingga tidak menutup kemungkinan ada data baru. Saat ditanya apakah kejaksaan jauh-jauh hari punya data mirip yang dilansir StAR Initiative, Budiman tidak bisa memastikan. "Kami masih meneliti, apakah kami punya data tersebut atau data itu benar-benar baru," ujar jaksa berkacamata tersebut. Saat disinggung soal StAR Initiative, dia menyatakan, Bank Dunia menawari kejaksaan untuk ikut dalam program tersebut. Jika tertarik terlibat, kejaksaan bisa mengajukan surat permohonan. "Bank Dunia nanti menindaklanjuti dengan mengidentifikasi permasalahan dalam kerja sama tersebut," jelasnya. Selain itu, kejaksaan dan Bank Dunia bersepakat mengintensifkan komunikasi dengan membentuk petugas penghubung alias liaison officer (LO) untuk membahas rilis StAR Initiative. Di kejaksaan, petugas penghubung tersebut akan diproses oleh bagian JAM Pembinaan. Di tempat terpisah, Ketua Tim Pemburu Koruptor (TPK) Muchtar Arifin mengungkapkan, TPK dan kejaksaan belum punya rencana membentuk tim pemburu aset Soeharto. "Kami baru tahap menargetkan pencarian 18 buron kasus korupsi. Itu dulu yang kami prioritaskan," tegasnya kemarin. Meski demikian, dia menyatakan gembira atas rilis StAR Initiative tersebut karena bisa membantu program kerja TPK serta kejaksaan. Pernah Dilacak ke Swiss Di tempat terpisah, salah satu pengacara Soeharto, Juan Felix Tampubolon, menegaskan, kliennya tidak terkejut atas langkah Bank Dunia menyerahkan dokumen ke kejaksaan. Sebab, dari dokumen yang dimiliki tim pengacara, Soeharto tidak punya sepeser pun uang yang tersimpan di bank luar negeri. "Kalaupun dikejar uangnya, nanti sia-sia. Upaya itu sudah dilaksanakan sembilan tahun lalu. Dan, hasilnya nol besar," kata Juan Felix ketika koran ini tadi malam. Dia menegaskan, kejaksaan hanya dijadikan alat oleh pihak tertentu yang kurang menyukai Soeharto. "Anda tahu siapa pemasok data di balik data Bank Dunia itu. Orangnya itu-itu saja. Mereka adalah yang kalah melawan kami dalam kasus Time," kata Juan Felix. Pengacara penghobi bola itu mempertimbangkan untuk menggugat para pihak yang masih mengusik kekayaan kliennya. Upaya pelacakan aset Soeharto di luar negeri bukan sekali dilaksanakan. Pada 11 September 1998, Swiss bersedia membantu RI melacak rekening-rekening Soeharto pada bank-bank di Swiss. Selanjutnya, pada 11 Juni 1999, Jaksa Agung Andi Ghalib dan Menteri Kehakiman Muladi terbang ke Swiss. Mereka ingin menelusuri aliran dana Soeharto senilai USD 9 miliar yang tersimpan di salah satu bank. Namun, mereka pulang dengan sia-sia. Tak diketahui penyebab kegagalan memulangkan aset milik mantan penguasa Orde Baru tersebut. Begitu pulang dari Swiss, pada 11 Oktober 1999, Kejagung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan alias SP3 terhadap kasus korupsi tujuh yayasan dengan tersangka Soeharto.(agm/tom) ============================= * Presiden ke Amerika Bahas Perburuan Harta Soeharto Koran Tempo - Kamis, 20 September 2007 JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick di New York untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai inisiatif baru di bidang antikorupsi yang disebut Prakarsa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative). Sabtu mendatang, Presiden akan melawat ke Amerika Serikat guna menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konferensi perubahan iklim dunia. "Ada kemungkinan Presiden akan meminta kejelasan bagaimana rencana Bank Dunia mengenai hal ini," kata Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda setelah mengikuti rapat terbatas di kantor kepresidenan kemarin. Dua hari lalu Bank Dunia dan PBB meluncurkan Prakarsa StAR, yang bertujuan membantu negara-negara berkembang mendapatkan kembali aset yang telah dicuri dan disembunyikan di luar negeri oleh para pemimpin negara yang korup. PBB dan Bank Dunia memperkirakan 25 persen dari pendapatan domestik bruto negara-negara Afrika, atau sekitar Rp 1.400 triliun, amblas dikorupsi. Dalam laporan itu, mantan presiden Soeharto berada di peringkat pertama sebagai pemimpin otoriter yang mencuri aset negara paling banyak selama ia berkuasa. Besarannya ditaksir mencapai US$ 15-35 miliar. Menteri Hassan menyambut positif prakarsa tersebut. "Ini penting karena tidak mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan disimpan di luar negeri. Untuk itu, kita memerlukan dukungan masyarakat internasional," ujarnya. Hassan mengaku belum mengetahui mekanisme prakarsa tersebut. Ia menduga melalui program ini Bank Dunia dan PBB akan mempengaruhi bank-bank di negara maju untuk lebih terbuka memberikan informasi tentang keberadaan dana yang diduga merupakan hasil korupsi. Dia mencontohkan, dalam kasus sengketa duit Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris Paribas yang diklaim pemerintah, bank tersebut baru mau terbuka setelah gugatan diajukan. "Mereka tidak terlalu terbuka, kecuali ada perkara," kata Menteri Hassan. "Mudah-mudahan inisiatif ini bisa membantu." Menurut Hassan, tim penelusuran dan pengembalian aset pemerintah saat ini telah berada di Washington untuk membahas hal ini dengan Bank Dunia. Tim yang beranggotakan jaksa, polisi, dan staf Departemen Luar Negeri ini juga akan membicarakan pelatihan personel yang akan dilibatkan dalam upaya tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan kurang tertarik dengan data PBB dan Bank Dunia bila tak dilengkapi dengan bukti konkret. "Minimal data ini akan jadi titik awal bagi penelusuran atas aset negara," ujar Hendarman setelah menerima perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim Von Almsberg, di Kejaksaan Agung kemarin. Menanggapi hal itu, Von Almsberg mengatakan data yang dirilis Bank Dunia dihimpun dari informasi media massa. Data tersebut akan dicek ulang ke seluruh bank di dunia. "Jika Indonesia berminat, silakan mengajukan permohonan ke PBB," ujarnya. Direktur Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda mengatakan pihaknya akan mempersiapkan gugatan penarikan aset bila Bank Dunia dan PBB menunjukkan bukti-bukti. "Kalau cuma data, kami tidak tertarik." SUTARTO | SANDY INDRA PRATAMA ===================================== * Swiss Siap Kerja Sama Pulangkan Duit Koruptor Koran Tempo - Kamis, 20 September 2007 BERNE --- Pemerintah Swiss kemarin menyatakan akan mendukung upaya dunia internasional membantu mengembalikan miliaran dolar uang yang ditilap sejumlah pemimpin negara berkembang dan disimpan di sejumlah bank di Swiss. "Kami bersedia bekerja sama," ujar Menteri Luar Negeri Swiss Micheline Calmy-Rey. Kerja sama itu, kata Calmy-Rey, bisa berbentuk pembekuan aset, restitusi, dan laporan penggunaan uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Pemerintah Swiss juga memastikan mereka mendukung penuh program yang diberi nama Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) atau Prakarsa Pengembalian Aset Curian, sebuah program kerja sama Bank Dunia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Direktur Jenderal Hukum Internasional Departemen Luar Negeri Swiss Paul R. Seger bahkan mengatakan pihaknya ikut terlibat membuat konsep dasar StAR. "Sangat tepat, dibutuhkan, dan penting," ujarnya mengomentari konsep StAR. Dalam salah satu dokumen StAR itu juga disebutkan laporan soal mantan presiden Soeharto. Presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu dikaitkan dengan hilangnya aset Indonesia sebesar US$ 15-35 miliar (sekitar Rp 141-327 triliun) selama kurun 1967-1998. Tak aneh apabila Bank Dunia dan PBB menempatkan Soeharto di urutan teratas daftar penguasa paling korup di dunia. Laporan itu datang sepekan setelah Mahkamah Agung memerintahkan majalah Time membayar ganti rugi sekitar Rp 1 triliun atas pencemaran nama baik akibat laporan khususnya seputar dugaan korupsi Soeharto. Selain mencantumkan Soeharto, dokumen itu menempatkan mantan penguasa Filipina, Ferdinand Marcos, dan Mobutu Sese Seko dari Zaire, di urutan kedua dan ketiga terbesar sebagai penjarah kekayaan negara. Tabel di dokumen PBB itu menunjukkan bahwa Marcos menjarah sekitar US$ 5-10 miliar uang Filipina. Sedangkan Mobutu diduga menyelewengkan sekitar US$ 5 miliar uang negaranya. Pemerintah Swiss sudah lama menyatakan negara itu bukan lagi surga bagi para koruptor yang hendak menyimpan kekayaan mereka di sejumlah bank di sana. Seiring dengan itu, pemerintah Swiss menerapkan sejumlah aturan baru yang mengatur pencucian uang. Sebagaimana dikutip Swissinfo, pemerintah Swiss sudah memulangkan US$ 1,6 triliun uang hasil korupsi. Di antaranya, pengembalian US$ 700 juta milik diktator Sani Abacha ke Nigeria, juga simpanan US$ 684 juta kepunyaan Ferdinand Marcos ke tangan kas negara Filipina. Menurut catatan PBB dan Bank Dunia, pengembalian itu memerlukan waktu lama. "Delapan belas tahun untuk uang Marcos dan lima tahun proses pemulangan uang Abacha," demikian dikatakan dalam laporan itu.AP | AFP | BBC | DPA | ANDREE PRIYANTO ======================================= Opinion News - Thursday, September 20, 2007 http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp? fileid=20070920.E03&irec=2 George Junus Aditjondro, Yogyakarta "We are watching Soeharto Inc. striking back," political and economic analyst Christianto Wibisono told me in a text message about the Supreme Court's decision to order Time magazine to pay Rp 1 billion (US$106 million) to former president Soeharto for libel. Time was found guilty of insulting the former dictator for alleging he and his family illegally amassed billions of dollars during his 32-year rule. Christianto was certainly inspired by the movie Star Wars: The Empire Strikes Back. But is his concern about the possibility that Soeharto and his extended family are returning to political and economic power valid? The answer is yes and no. Certainly, there are worries the family and cronies of Soeharto are wrestling to regain the political and economic powers they wielded before Soeharto was forced to step down in May 1998. On the other hand, the Attorney General's Office (AGO) and the judiciary have taken steps to unravel Soeharto's economic oligarchy, as evident in the imprisonment of his youngest son Hutomo "Tommy" Mandala Putra, half-brother Probosutedjo and former golfing buddy Bob Hasan. The oligarchy's comeback was seemingly marked by the opening of Tommy's newest business ventures in Surakarta, his late mother's hometown. But more important is his plan to file a libel lawsuit against the State Logistics Agency (Bulog) and demand Rp 1 billion in damages, just after breaking the all-time record for prison sentence remissions. The move comes as the AGO is suing Tommy's grocery company, PT Goro Batara Sakti, for Rp 500 million in damages for causing Bulog to lose public funds in a land-swap deal in 1995. The state prosecutors are also investigating a financial scandal involving Tommy, namely the Rp 145 billion in alleged state losses caused by Tommy's clove buffer stock agency BPPC. The agency's monopoly over all clove produced and traded in Indonesia was granted through a presidential decree, which violated all relevant laws on cooperatives and free trade. It's quite interesting in this context to watch the controversial appointment of businessman Nurdin Halid, Tommy's former business partner, to the House of Representatives representing Golkar Party. Nurdin headed the national cooperatives body (Inkud), which served as a procurement body for BPPC, and after leaving Puskud with big losses was appointed by Tommy to direct PT Goro Batara Sakti. Golkar is considering pulling Nurdin from the House after the Supreme Court found him guilty of embezzling Rp 169.7 billion in Bulog funds allocated for the distribution of palm oil in 1998. It seems that for Tommy the best defense is offense. In that light, one can see Soeharto's victory over Time magazine as part of this strategy. The former president badly needed this victory, since he himself is facing AGO accusations that a foundation he chaired during his presidency, Yayasan Supersemar, misused its funds to enrich the First Family and their cronies. The attorney general is demanding $420 million and Rp 185 billion in material damages, plus Rp 10 trillion in non-material damages from Soeharto. Now, having to face Soeharto's defense lawyers, eager to collect the Rp 1 trillion penalty from the Time Asian edition, the magazine's lawyers and journalists will have their plates full in the coming weeks. Not much time, energy and financial resources may be left to report on the AGO's numerous cases against the former president and his relatives. At the end of the day, what we may see in the coming days are simply prolonged battles between highly paid lawyers defending Soeharto and Time, and poorly paid AGO lawyers desperately trying to take Soeharto and his youngest son to court. A badly played drama indeed, since charges leveled against Soeharto are not necessarily the most crucial ones. Likewise the laws applied to accuse members of the former First Family and their friends are not the most effective either. Law No. 15/2002 on money laundering, for instance, has regrettably not been enforced against Soeharto, relatives and cronies. This allows them to enjoy their domestic and overseas wealth, many of it managed by Indonesian and foreign cronies or sold to friends. This is a grave weakness in the AGO's cases against the oligarchy, which will only raise questions about the current government's commitment to bring the former dictator to justice and return his allegedly ill-gotten wealth to the people. The weakness of the AGO's charges, and Soeharto's impending win, looks to underline the oligarchy's overwhelming influence within the judiciary in Indonesia. As we may have learned from the Time defeat, the old tiger still has claws and fangs left to hurt any media outlet that has the guts to uncover the origin of the wealth of the dictator's relatives and cronies. The writer has studied Soeharto's wealth since 1994, with the results published last year in Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa (Presidential Corruption: Reproduction of the Three-Legged Oligarchy: The Palace, the Military Barracks and the Ruling Party). He can be reached at [EMAIL PROTECTED] ========================= * Case against Tommy Soeharto delayed Sydney Morning Herald - Sydney,New South Wales,Australia <http://www.smh.com.au/news/World/Case-against-Tommy-Soeharto- delayed/2007/09/17/1189881406694.html> A civil case involving the youngest son of Indonesia's former dictator Soeharto has been delayed for two weeks, after representatives for one of the defendants failed to attend court. Authorities are attempting to recover millions of dollars linked to a 1990s land exchange scam, in the civil case in South Jakarta District Court. Tommy Soeharto was sentenced to 18 months' jail in 2000 over the deal, in which the company GBS, of which Soeharto was president, bought land from the national logistics agency Bulog, of which he was a former chairman. The land was exchanged for swampy land in north Jakarta. But the first hearing was postponed for two weeks because lawyers for GBS failed to appear. Tommy's conviction - later overturned - was significant because it was the first time a member of the Soeharto clan had been found guilty of corruption. Hutomo "Tommy" Mandala Putra Soeharto was later jailed for ordering the murder of the judge who had convicted him, but released from prison last year after serving a third of his 15-year jail term. (c) 2007 AAP ===============================