Refleksi: Ada ucapan yang mengatakan: "Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat" . Jiwa sehat adalah landasan kapabelitas guna membuat hal-hal yang sehat, tetapi kalau tidak sehat jiwanya, tentu sekali apa yang diciptakan pun tidak sehat, jadi tak aneh apabila DPR itu disebut Dewan Penipu Rakyat.
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/17/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Pertahankan Syamsul Bahri DPR Tak Ingin Bangun Sistem Politik yang Sehat [JAKARTA] Sikap DPR dan Partai Golkar khususnya mempertahankan Syamsul Bahri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tidak adanya kemauan politik di kalangan anggota dewan untuk membangun sistem politik yang sehat dan baik di Indonesia. Buktinya mereka mengutamakan pertimbangan politik dalam memilih anggota komisi. Padahal, seharusnya dalam memilih anggota komisi, yang diutamakan adalah pertimbangan etis dan moral. Pendapat itu dikemukakan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tommy A Legowo kepada SP di Jakarta, Rabu (17/10). Dia ditanya seputar polemik terpilihnya Syamsul Bahri sebagai anggota KPU, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Menurut saya, memang mencurigakan pembelaan atau dukungan Golkar terhadap Pak Syamsul ini. Sebab begini, memang tidak bisa dilepaskan kepentingan-kepentingan politik partai terhadap anggota KPU. Tetapi kalau itu menjadi dasar bagi keputusan menentukan calon anggota KPU terpilih, itu akan berbahya. Sebab taruhannya adalah KPU yang nanti menyelenggarakan pemilu secara netral itu bisa sangat terpengaruh oleh kepentingan partai ini," papar Tommy. Menurut dia, kalau pertimbangan seperti itu yang menjadi faktor penentu terpilihnya anggota KPU maka akan terjadi semacam timbal balik yang harus dilakukan anggota KPU terpilih kepada partai politik yang mendukungnya. Timbal balik seperti ini bisa mengganggu proses penyelenggaraan pemilu yang fair. "Prinsipnya memilih anggota komisioner harus mengacu pada pertimbangan moral dan etik daripada pertimbangan politik," imbuhnya Mengutamakan pertimbangan politik hanya akan membuat negeri ini semakin hancur. Dengan mempertahankan Syamsul Bahri, misalnya, semakin jelas DPR tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun politik Indonesia yang sehat. Sebab pada dasarnya komisi-komisi itu dibentuk untuk mengimbangi lembaga-lembaga negara konvensional yang sudah tidak dipercaya publik. Jadi, seharusnya anggota-anggota komisi, termasuk KPU, tidak boleh diisi oleh orang yang bermasalah, sekecil apa pun kesalahannya. Orang-orang seperti ini tidak boleh duduk sebagai anggota komisi. "Kelihatannya DPR tidak lagi menggunakan pertimbangan moral dan etik dalam memilih anggota komisioner. Ini sangat berbahaya. Seharusnya calon anggota komisi yang punya cacat sedikitpun harus dicoret. Jadi kalau ada anggota komisi bermasalah, itu berarti mendelegitimasi komisi itu sendiri," ujar Tommy. Menurut dia, kunci penyelesaian masalah ini ada di DPR sendiri. DPR harus berani mengoreksi keputusan mereka sendiri atau tidak. Sebab, keputusan mereka meloloskan Syamsul Bahri sebagai anggota KPU ternyata salah. Keberanian tersebut akan mengubah wajah politik Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Juru Bicara yang juga Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang secara terpisah di Jakarta, Rabu (17/10) menjelaskan, pemerintah tidak mempersoalkan keputusan DPR soal anggota KPU terpilih. Yang dilakukan pemerintah adalah menanyakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 21 calon anggota KPU di DPR beberapa waktu lalu. Komunikasi dengan DPR yang dibangun pemerintah itu bermaksud menanyakan pernyataan atau dialog calon terpilih, terutama Syamsul Bahri, dengan Komisi II DPR saat uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah itu sama persis dengan apa yang dilakukan DPR saat 21 nama calon anggota KPU diserahkan ke DPR. Saat itu, Theofilus Waimuri dipersoalkan karena pernah menjadi calon anggota DPR Partai Demokrat dari daerah pemilihan Papua. Mendagri Mardiyanto dimintai menjelaskan proses seleksi yang dilakukan tim seleksi di Komisi II DPR. Klarifikasi yang dilakukan pemerintah pascapemilihan tujuh nama anggota KPU oleh DPR penting agar Presiden tidak salah mengambil keputusan. Dengan proses klarifikasi seperti itu diharapkan Presiden akan mengambil keputusan yang baik. "Satu hal yang pasti, apa yang dilakukan pemerintah ini tetap dalam kerangka waktu yang diamanatkan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yakni lima hari kerja. Ingat, tidak terhitung libur Idul Fitri ya. Jatuh tempo lima hari kerja yang diamanatkan undang-undang itu adalah hari Rabu pekan depan," kata Saut. [A-21] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 17/10/07
