RIAU POS
Amrozi Minta Dipancung
03 Desember 2007 Pukul 08:08
Laporan JPNN, Jakarta
Tiga terpidana mati bom Bali I 2002, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali
Ghufron alias Muklas minta dieksekusi secara pancung. Terpidana bom Bali yang
menewaskan lebih dari 200 orang itu menganggap tata cara eksekusi mati yang
diatur UU Nomor 2/1964 melalui eksekusi regu tembak "Tidak Islami''. Achmad
Michdan dari Tim Pembela Muslim (TPM) mengatakan, permintaan Amrozi Cs akan
ditindaklanjuti melalui pengajuan uji material (judicial review) di Mahkamah
Konstitusi (MK).
''Draf pengajuannya sedang disusun. Kami segera mendaftarkannya ke MK,''
kata Michdan saat dihubungi JPNN, Ahad (2/11).
Melalui uji material, MK diharapkan dapat menggugurkan pemberlakuan UU
itu. Selanjutnya, DPR kelak dapat mengamandemen dengan memasukkan eksekusi
pancung sebagai salah satu pilihan tata cara pelaksanaan hukuman mati.
Selain sesuai dengan syariat, lanjut Michdan, eksekusi pancung lebih
cepat mematikan daripada eksekusi dengan cara ditembak. ''Urat kematian itu
dekat dengan leher, sehingga pemancungan akan lebih cepat mematikan,'' jelas
Michdan. Sebaliknya, eksekusi dengan cara ditembak membuat terpidananya
mengalami siksaan luar biasa.
Menurut Michdan, berbagai upaya uji material bukan dalih kliennya untuk
menunda pelaksanaan eksekusi. ''Kami hanya ingin menegakkan hak-hak seorang
terpidana,'' jelas Michdan lagi.
Selain mengajukan uji material, Michdan mengulas banyaknya kejanggalan di
balik proses sidang Peninjauan Kembali (PK) kliennya. Salah satunya
transparansi dalam sidang, khususnya pemenuhan hak-hak kliennya.
''Saya hanya satu kali dipanggil mengikuti persidangan. Selain itu, kami
menganggap aneh, lokasi persidangannya harus digelar di Denpasar. Padahal,
klien kami berada di Nusakambangan,'' ujar pengacara yang berhobi mengenakan
songkok haji itu.
Michdan menambahkan, majelis seharusnya memberlakukan standarisasi dalam
sidang PK. "Mereka seharusnya mengaca pada sidang PK yang dapat digelar sesuai
dengan lokasi klien saya (Abu Bakar Baasyir, red) berada,'' jelas Michdan.
Demikian juga sidang PK Tommy Soeharto yang tidak harus dilaksanakan di PN
Jakarta Pusat, tetapi dapat diselenggarakan PN Cilacap -sesuai dengan
permintaan Tommy.
Menurut Michdan, dengan adanya diskriminasi tersebut, tak berlebihan jika
sidang PK Amrozi dkk melanggar prinsip-prinsip due process of law -yang menjadi
roh transparansi sidang kasus-kasus pidana. ''Kalau ini dibiarkan, klien kami
dapat menjadi korban persidangan yang tidak prosedural. Selanjutnya, bisa
ditebak, bagaimana legalitas putusannya,'' kata Michdan.(agm/roy/uli)
<<pdf_button.png>>
<<printButton.png>>
<<emailButton.png>>
<<00-AMROZYY.gif>>
