http://www.equator-news.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=68004
Senin, 17 Desember 2007 Ahmad Zaim Nahkodai MUI Pontianak,- dr Ahmad Zaim MKes terpilih sebagai Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kalbar menggantikan HA Rachim Ja'far dalam Musyawarah Daerah VI MUI Kalbar, di Asrama Haji, 15-16 Desember. Dalam kepemimpinannya selama periode 2007-2012 Ahmad Zaim akan didampingi Wakil Ketua Umum, HM Bachid Nawawi SH, Sekretaris Umum Drs Tengku Kamarudinsyah dan Bendahara, H UsmanTayyid. Musda selama dua hari itu berlangsung lancar. Proses pemilihan ketua umum dan kepengurusan menggunakan sistem bermufakat bersama. Diawali pembentukan tim formatur terdiri atas sembilan orang dari perwakilan MUI Kalbar, MUI kabupaten/kota dan pimpinan organisasi Islam di tingkat Provinsi Kalbar. Sembilan tim formatur itulah bermusyawarah mufakat dan menghasilkan ketua terpilih dalam rapat pleno VI dengan Keputusan MUI Kalbar Nomor Kep/03/Musda-VI/XII/2007. Ketua MUI terpilih, Ahmad Zaim dalam sambutannya, tadi malam mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada para para ulama yang telah memberikan amanah untuknya memimpin MUI Kalbar. "Amanah ini tidak mungkin saya pikul sendiri, dan saya optimis yang mendampingi saya semua adalah ulama dan cendikiawan muslim yang bisa membawa MUI ke depan untuk urusan umat kita semua," katanya. Diungkapkannya, proses pemilihan kepengurusan MUI bukan seperti jabatan politis, namun berdasarkan amanah bersama. "Sekali lagi saya minta dukungan kepada para ulama yang ada di Kalbar ini, lebih khusyuk kepada Ketua MUI yang lama, ayahanda H A Rahim Ja'far," ucap Ahmad Zaim. Ketua MUI Pusat, Drs H Amidan yang sempat menghadiri Musda MUI Kalbar itu mengatakan, tugas MUI ke depan semakin berat dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Selama ini mulai dari MUI pusat hingga daerah terus mencari isu yang berkembang di masyarakat dengan berbagai hal yang menonjol dan menjadi problem masyarakat. "Seperti menyangkut masalah lembaga keuangan Syariah, baik bank dan non bank," katanya. Karena, lanjutnya, saat ini Gubernur Bank Indonesia telah menargetkan pada akhir tahun 2008 mendatang perbankan harus mencapai 5 persen, dan sekarang baru 1,7 persen. "Bagaiman ke depan, maka kita masih akan bekerja terus yang Insya Allah akan mencapai 4 persen," kata Amidan. Selanjutnya, tugas MUI juga menyikapi mengenai segala produk makanan yang ada untuk disertifikasi halal. Apalagi, seperti di Kalbar ini yang merupakan daerah dengan beragam agama. Sehingga menurutnya sangat perlu untuk dilakukan verifikasi makanan untuk mendapatkan sertifikasi halal. "Bahkan, dalam Musda VI, ini MUI Kalbar juga akan melantik Lembaga Penelitian Pengawasan Obat dan Makanan (LP-POM) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Kalbar," ungkap Amidan. Diungkapkanya, tugas dua lembaga ini juga sangat erat kaitannya untuk pelayanan publik masyarakat. LP-POM yang menyangkut sertifikasi halal makanan dan Basyarnas merupakan sebuah badan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menyangkut masalah ke Syariahan (ekonomi red
