Refleksi: Masyarakat ataukah orang-orang bayaran yang memperjuangkan untuk dibentuknya Propinsi Papua Selatan?
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/12/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Masyarakat Terus Berjuang Papan Nama Papua Selatan Dipasang [JAYAPURA] Masyarakat terus memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Mereka memasang papan nama Kantor Gubernur Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan di Merauke, Papua, Sabtu (5/4). "Ratusan massa dari berbagai unsur masyarakat, memasang papan nama sebagai upaya perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mendeklarasikan ke semua pihak bahwa masyarakat sudah sangat menginginkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan,'' ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Merauke, Papua, Dominikus Gebze saat dihubungi SP, Sabtu (12/4) siang, di Merauke. Menurut Dominikus, proses untuk menjadi provinsi tersendiri sebagai pemekaran dari Provinsi Papua sudah dilakukan yakni menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Gubernur Papua di Jayapura meskipun sampai saat ini belum ada rekomendasi dari mereka. Diungkapkan pemasangan ketiga papan nama tersebut mengambil momen kunjungan Deputi I Politik Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri (Poldagri) Mayjen TNI Udy Rusdilieke di Merauke Sabtu pekan lalu. Sementara itu, Ketua MRP Agus Alue Alua di Jayapura, Sabtu pagi mengatakan langkah itu sesuai aspirasi masyarakat. Namun tidak akan merupakan paksaan kepada MRP dan DPRP serta Gubernur Papua untuk segera merealisasikan Provinsi Papua Selatan. Keinginan itu bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang Moratorium yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 78/2008 tentang Evaluasi Daerah-Daerah Otonom Baru. "Itu aspirasi dan silahkan saja, tetapi masyarakat harus sadar bahwa keinginan mereka bertabrakan dengan dua hal itu, yaitu UU Nomor 21, kebijakan presiden dan wakil presiden tentang moratorium pemekaran,'' tandasnya. [154] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 12/4/08
