http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1542
a.. 12/04/2008 10:17 WIB "Overeducated People" Di Aceh [ penulis: Anton Widyanto | topik: Aktifitas Masyarakat ] Beragam masalah social merupakan salah satu bentuk kekhawatiran yang berkembang di Aceh menjelang berakhirnya masa BRR NAD-Nias. Sebelumnya telah didahului hengkangnya ratusan NGO asing dalam proses rehab-rekon Aceh pascatsunami. Keadaan social makin komplek ketika penanganan mantan kombatan GAM belum sepenuhnya maksimal, terutama terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Semakin rumit kemudian ketika ribuan angkatan kerja lulusan dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Aceh, yang sampai saaat ini belum teratasi. Bagaimana membludaknya para pelamar PNS setiap tahun, sementara lowongannya semakin dipersempit dengan program pengangkatan orang-orang honorer atas kebijakan Presiden SBY. Lihat pula gugatan-gugatan kaum honorer sendiri yang tidak kalah subur mempertanyakan status pengangkatan mereka yang masih mengambang padahal tahun 2009 semakin dekat. Mereka pun semakin khawatir, karena tak mustahil di tahun 2009 mendatang, semua pejabat di tingkat pusat akan sibuk mengurus tetek bengek pemilu. Kondisi-kondisi tersebut mempertegas bahwa Aceh ke depan akan dihadapkan pada permasalahan sosial, dan bila sejak saat ini tidak dipersiapkan program penanganannya, tentu menjadi potensi akan menggelinding merembet pada persoalan-persoalan lain yang lebih serius. Di awal tahun 1970-an, masyarakat Amerika Serikat disinyalir telah menjadi overeducated society, suatu masyarakat yang berpendidikan berlebihan. Maknanya di sini bukan berarti bahwa masyarakat "Paman Sam" itu sudah menjadi komunitas yang pandai semua atau berilmu pengetahuan serta berpengalaman seluruhnya. Justru itu menyisakan banyak problema ketika orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi tidak mampu diserap oleh lowongan pekerjaan yang ada. Sederhananya, banyak orang sekolah yang "menganggur" atau "salah kamar" dalam mendapatkan pekerjaan karena tidak sesuai dengan latar belakang (background) pendidikan yang dienyamnya. (Sanderson, Macrosiciology: 1991). Kebijakan-kebijakan pendidikan pun ditelurkan untuk mengatasi problem ini. Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan. Dan bicara tentang sekolah kejuruan di Aceh, khususnya dan Indonesia umumnya, terlihat masih belum sepenuhnya menggembirakan. Salah satu penyebab sekolah-sekolah kejuruan kita masih belum banyak mendapat perhatian masyarakat juga pemerintah sendiri. Keberadaan sekolah kejuruan ternyata belum mampu menyedot animo yang lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah non kejuruan. Fakta lapangan, sekolah kejuruan yang ada, masih banyak yang belum mampu menghasilkan produk lulusan yang berkualitas dan dapat memenuhi standar pangsa kerja. Sebenarnya mulai tahun 2005, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menggulirkan beberapa kebijakan di antaranya program sekolah standar nasional/internasional, SMK besar, SMK kecil, sekolah menengah terpadu dan program lainnya yang tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah menengah kejuruan. Namun dari tahun ke tahun, lembaga-lembaga ini belum terlihat dapat menghasilkan lulusan yang memuaskan pengguna (users), khususnya masyarakat industri. Kalaupun ada sekolah yang tamatannya diterima di industri yang sesuai dengan kriteria pegawai yang ditetapkan, jumlahnya masih minim. Bahkan, tidak sedikit industri atau perusahaan yang harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pelatihan/training terhadap pegawai baru (Pikiran Rakyat, 2/10/06). PascaMoU Helsinki Saat ini pasca MoU damai, Aceh memang masih menyisakan beragam persoalan baik ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Tantangan-tantangan yang datang semakin kompleks. Terutama berkait dengan jumlah pengangguran pada level masyarakat terpelajar (educated people). Memang prinsipnya bukan hanya milik pemerintah Aceh, tapi Indonesia secara umum khususnya khususnya sebagai negara berkembang. Dan Aceh saat ini akan menjadi ironis di tengah suntikan dana yang besar akan diraup Aceh hingga beberapa tahun ke depan, bila hal itu tidak segera diatasi, terutama mencakup dua aspek dasar yaitu pendidikan dan ekonomi.. Aspek ekonomi dan pendidikan menjadi sangat penting diperhatikan. Kenapa? Pertama, faktor pemerataan ekonomi yang stabil akan dapat menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat. Sudah banyak bukti dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia bahwa ekonomi yang carut-marut sangat potensial menyuburkan aroma pertengkaran bahkan pembusukan dan pemberontakan dari dalam. Dan benarlah seperti dikatakan dalam hadis Rasul saw, bahwa "kemiskinan berpotensi menyebabkan kekufuran". Kedua, faktor pendidikan diperlukan secara sistematis terutama meningkatkan kualitasnya atau mutunya. Sebab pendidikan pada dasarnya adalah investasi pencerahan peradaban masa depan suatu masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan di sini tentu saja bukan hanya menyangkut bagaimana menyuntik lembaga-lembaga kependidikan di Aceh dengan pundi-pundi dana, akan tetapi lebih dari itu perlu adanya penajaman dalam persoalan pemenuhan permintaan pasar. Di sinilah sebenarnya kita memerlukan orientasi Total Quality Manajemen of Education (TQME). Konsep TQME ,menekankan pemahaman bahwa pendidikan jangan hanya diorientasikan pada proses pendidikan dan pembelajaran semata, akan tetapi juga harus diiringi orientasi pada bagaimana , out put yang dihasilkan oleh proses pendidikan dan pembelajaran tersebut dapat diserap oleh kebutuhan pengguna (user). Di sinilah pada dasarnya pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan juga pelurusan orientasi ke depan perguruan-perguruan tinggi di Aceh menjadi sangat penting. Artinya diharapkan out put- nya dapat langsung siap pakai bahkan mampu pula menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. "Anda sekolah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk menciptakan lapangan kerja, " begitu kata dosen saya dulu. Pertanyaannya, mungkinkah kita akan dapat menciptakan lapangan kerja, sementara pendidikan yang kita terima sekarang selalu diarahkan untuk mencari kerja. Wallahu a'lam bisshawab *) Penulis adalah Ketua East-West Alumni Association of Aceh Chapter.