Riau Pos
Sayang, Saya Bukan Menteri
Sabtu, 12 April 2008
Saya tahu diri. Saya nihil peluang untuk menggantikan Pak Boediono
sebagai Menteri Perekonomian yang diamanahi tugas baru sebagai Gubernur Bank
Indonesia. Selain tak professional dan tak berkompeten, saya juga bukan kader
partai politik yang punya kemungkinan menjadi seorang menteri.
Tapi andaikata saya seorang menteri, saya menyambut ajakan Presiden SBY
yang membolehkan para menteri yang berasal dari partai politik untuk aktif
berpolitik menjelang Pemilu 2009, sepanjang tak menelantarkan tugas sebagai
menteri. Toh, selama ini pun, ketika seseorang menjadi menteri sebetulnya
sedang menjalankan tugas politik, karena menteri adalah jabatan politik. Bukan
jabatan karir yang berjenjang naik mendaki struktural birokrasi sebagai
galibnya PNS atau anggota TNI dan Polri.
Saya tak ragu-ragu berpolitik di departemen yang saya pimpin. Sebagai
menteri saya tidak lagi mengabdi kepada hanya massa partai saya, tetapi kepada
seluruh rakyat Indonesia. Pengabdian dan kinerja seperti itu sama sekali tak
bertentangan dan apalagi mengkhianati massa partai dari mana saya berasal.
Bahkan bisa menjadi nilai lebih. Siapa tahu, masyarakat yang tadinya bukan
anggota partai saya tertarik melihat kinerja saya, dan kemudian memilih partai
saya dalam Pemilu 2009. Mereka toh bebas menentukan pilihan di era pemilihan
langsung ini.
Sudah pasti pula politik yang saya amalkan ini tidak mengkhianati
presiden yang mengangkat saya sebagai menteri. Presiden pasti senang, karena
saya berpolitik demi bangsa dan negara, dan sudah pasti masyarakat juga yang
diuntungkan. Bahwa partai saya akan diuntungkan karena kinerja saya, apa sih
salahnya? Bukankah dulu partai saya pun ikut mendukung Pak SBY dalam pemilihan
presiden pada 2004 lalu? Bahkan, Partai Golkar pun ikut menjadi pendukung
pemerintahan SBY-JK, walaupun baru belakangan bergabung setelah JK menjadi
ketuanya.
Suksesnya kabinet tentu saja merupakan sukses bersama para partai
pendukung. Sah-sah saja jika setiap partai pendukung menikmati akibat politik
dari suksesnya program pemerintah tersebut. Tetapi, berapa porsinya, atau
berapa persen suara yang mungkin menaik dan diraih para partai pendukung,
selalu tergantung kepada penilaian rakyat, yang toh sudah cerdas.
Jadinya agak membingungkan, mengapa ramai yang mengeritik imbauan
presiden SBY tentang bolehnya para menteri aktif berpolitik menjelang pesta
demokrasi 2009. Aktif berpolitik kok salah? Memangnya, politik itu kotor, hanya
untuk kepentingan massa partainya saja? Bukankah setiap partai berkewajiban
memajukan anak bumiputra tanpa pilih bulu, termasuk terhadap yang bukan massa
partainya?
Sebagai seorang menteri, tak satu klausul pun dalam job deskripsinya yang
membatasi programnya diteruntukkan untuk massa partainya saja. Tetapi untuk
seluruh rakyat Indonesia. Massa oposisi PDIP pun berhak menikmati raskin jika
tergolong berhak menerimanya. Jadi wajar saja menteri yang tidak berasal dari
PDIP saling berlomba-lomba dengan kader PDIP untuk menarik hati rakyat. Jika si
menteri, misalnya, dengan menyukseskan program raskin maka kader PDIP dengan
mengontrol raskin agar sampai kepada tangan yang berhak. Alangkah fairnya.
Aktif berpolitik sebagai seorang menteri tak ada hubungan kausalnya
dengan pengkhianatan dengan tugas-tugas seorang menteri. Di mana sih logikanya?
Jika dicurigai anggaran dan fasilitas departemen yang sudah jelas alokasinya
dimanfaatkan untuk kepentingan partai si menteri, sudah pasti termasuk abused
of power alias korupsi. KPK tinggal menyidik dan kemudian menangkapnya. Jadi,
kok, bersikap paranoid dan berlogika pengkor jika seorang menteri berpolitik?
Residu Orba
Jangan-jangan polemik yang muncul belakangan ini adalah residu dari Orde
Baru yang melihat citra politik sebagai kotor. Boleh jadi kita masih melihat
politik dalam pengertian hanya untuk kepentingan golongan dan partainya saja
dan bukan untuk kepentingan rakyat. Anggapan itu rupanya masih tebal sampai
sekarang, sehingga ketika seseorang aktif berpolitik selalu dipandang dengan
mata dipicingkan.
Bung Karno pun pernah menyalahkan Bung Hatta karena sebagai akibat
Maklumat Wakil Presiden pada November 1945, berdirilah banyak partai politik.
Bung Karno marah karena belakangan muncul fenomena partai yang berlomba-lomba
untuk kepentingan golongannya. Bung Hatta tak terima karena bukan institusi
partai yang salah, tapi pemimpinnya. Bung Karno menginginkan partai tunggal,
Bung Hatta menyukai sistem multipartai.
Kita ingat pula Machiavelli yang berkata kepada Raja Medici, seperti
tertera dalam buku Il Principe atau Sang Pangeran yang tersohor itu.
Machiavelli menimbang bagaimana seorang penguasa bertindak demi kelanggengan
kekuasaannya walaupun harus mengorbankan suara rakyat dan moralitas. Inilah
sikap menghalalkan segala cara demi tujuan. Terus terang, bukan menteri seperti
itu yang kita harapkan muncul saat ia terjun lagi berpolitik menjelang Pemilu
2009.
Panggung politik kadang menunjukkan betapa ''singa'' bertarung head to
head dengan ''serigala'' sehingga harus ada yang kalah. Etika dan fatsoen
politik dienyahkan. Padahal mestinya politik harus bermoral. Ada nilai.
Immanuel Kant pernah menyindir dalam setiap insan politik ada kekuatan ''ular''
sang simbol kelicikan dan ''merpati'' symbol ketulusan. Simbol ''ular'' akan
cenderung bersikap pragmatisme mempertahankan kekuasaan demi kepentingan
pribadi dan kelompok serta kekuasaan itu sendiri.
Haruslah dilihat apa yang menjadi out put dari proses politik seorang
menteri, termasuk juga presiden dan wakil presiden. Bagaimana sikapnya maupun
partainya dalam kebijakan yang menyangkut berbagai kepentingan rakyat. Dari
situ akan kelihatan mana pemimpin yang berbuat untuk rakyat atau hanya untuk
melanggengkan kekuasaannya saja. Lord Acton berkata, bahwa powers tends to
corrupt dan semakin jauh dari aspirasi rakyat.
Jika saya seorang menteri, saya akan terang-terangan berpolitik. Anjing
menggonggong kafilah berlalu. Sayang, saya bukan seorang menteri.***
8
