http://batampos.co.id/edisi-harian/opini/mendampingi-atau-menghakimi?-.html
Mendampingi atau Menghakimi?
Monday, 21 April 2008
Oleh: Yayak Dahlia
Ibu Rumah Tangga/Konselor Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
(Refleksi Atas Sikap Judgemental Aktivis Perempuan terhadap Korban KDRT)
Fenomena menggembirakan dari mengemukanya persoalan perempuan adalah
banyaknya aktivis perempuan yang muncul memperjuangkan hak-hak perempuan.
Terlepas dari kepentingan-kepentingan politis yang juga memicu maraknya aktivis
perempuan, ini menunjukkan kaum perempuan makin sadar sesungguhnya
mempertahankan hak-hak memang harus melalui perjuangan yang panjang.
Forum diskusi yang dilakukan oleh aktivis perempuan di Batam yang
membahas pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mendorong saya
membuat tulisan ini. Aktivis perempuan yang sudah berniat membantu korban
kekerasan merasa dipermainkan karena korban seringkali tidak konsisten dalam
mengadukan dan melanjutkan kasus yang dialaminya. Hari ini didampingi melapor
ke polisi ternyata besoknya mencabut pengaduan. Hari ini menggebu-gebu dibantu
proses cerai, besoknya malah lengket lagi. Akhirnya diskusi berakhir dengan
kesimpulan bahwa korban perempuan sendirilah yang membuat undang-undang anti
kekerasan dalam rumah tangga sulit ditegakkan. Benarkah demikian?
Karakteristik Kasus KDRT
Ada hal prinsip yang tidak dibahas dalam diskusi tersebut sehingga
berakhir pada kesimpulan yang salah dan jauh dari keberpihakan kepada korban.
Dalam memandang kasus kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang bermaksud
membantu, memperjuangkan maupun sekadar berkomentar terhadap kasus tersebut
sebaiknya memahami konteks kekerasan di ranah privat yang di dalamnya terdapat
siklus yang akan hampir selalu dialami oleh korban kekerasan dalam rumah
tangga. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga akan
mengalami fase-fase ketidakberdayaan, kepasrahan, ketakutan yang jika
dialaminya secara berulang akan meningkat pada tataran klimaks yaitu adanya
pemberontakan dari korban. Pemberontakan ini biasa dilakukan dengan cara kabur,
membalas, membunuh diri, mencari pertolongan kepada orang yang dipercayainya
atau melapor ke polisi. Karena sifatnya yang privat, di mana pelaku adalah
orang yang secara emosional dekat dengan korban, ada hubungan darah dan ada
perasaan cinta, siklus ini seringkali berputar menurun, yaitu munculnya
kebimbangan dan perasaan kasihan dan tidak tega dari korban terhadap si pelaku
yang telah diproses hukum, apalagi jika si pelaku sudah meminta maaf dan
mengatasnamakan keutuhan keluarga dan kepentingan anak simpati dan maaf dari
korban.
Alasan lain dari munculnya kebimbangan ini adalah kondisi ekonomi, di
mana kebanyakan korban masih bergantung kepada pelaku. Sehingga si korban
seringkali tidak mempunyai pilihan lain selain mencabut pengaduannya. Siklus
ini akan terus berputar, di mana si pelaku suatu saat akan melakukan tindak
kekerasan lagi, semakin lama intensitasnya semakin sering dan semakin
meningkat, korban merasa takut lagi, ada keinginan untuk berontak lagi. Terus
akan berputar seperti itu karena interaksi antara pelaku dan korban terjadi
secara intensif.
Hal ini diperparah dengan adanya dikotomi di masyarakat jika antara
pelaku dan korban ada hubungan darah dan perkawinan maka kekerasan dianggap
sebagai kekerasan domestik yang tidak berhak orang lain mencampurinya sehingga
korban sangat sulit untuk diselamatkan. Yang mendasari kenapa undang-undang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu ada, karena untuk mendobrak
tembok tebal yang bernama patriarkhi itu butuh suatu penciptaan sistem juga
yang salah satunya adalah melalui undang-undang.
Prinsip dasar dalam mendampingi korban kekerasan adalah memahami segala
perilaku dan keputusan korban sehingga segala upaya yang kita berikan
berorientasi pada kepentingan korban. Di sinilah pentingnya peran pendampingan
dan konseling agar korban mempunyai gambaran terhadap kemungkinan-kemungkinan
yang akan dihadapi akibat keputusan yang diambilnya. Menghakimi mereka sebagai
sosok yang tidak konsisten dan menganggap ketidak konsistenan itu menjadi
kendala dalam menegakkan peraturan perundang-undangan justru menunjukkan bahwa
kita masih berada di awang-awang dan bukan sedang di samping mereka.
Tembok Bernama Patriarkhi
Secara umum, dalam memahami ketidak berdayaan perempuan berarti kita juga
harus memahami dimana perempuan sekarang berada. Perempuan dihadapkan dan
dikitari oleh tembok tebal yang bernama tradisi, dimana ada peraturan boleh dan
tidak boleh yang diterapkan kepada perempuan sejak perempuan lahir. Sejak
kecil, anak perempuan ditabukan untuk bersikap aktif dan agresif. Perempuan
tidak diperkenankan oleh tradisi melakukan hal-hal yang bersifat keras dan
reaktif. Perempuan harus bisa meredam diri, bisa lebih tabah dan sabar, harus
lebih bisa mengendalikan emosi dan amarah. Perempuan tabu untuk berkelahi atau
bereaksi keras atas perlakuan yang tidak menyenangkan yang dialaminya.
Tradisi mengenai boleh dan tidak ini yang kemudian membentuk sikap pasif
kaum perempuan. Ketika perempuan mengalami kekerasan, dia tidak berani untuk
menentang. Ketika diperkosa, dia tidak berani bereaksi keras. Ketika disiksa
suaminya, dia akan mencoba pasrah dan meredamnya sendirian. Namun, lagi-lagi
sikap lemah korban ini disesalkan oleh para aktivis perempuan dan bahkan
dianggap sebagai sesuatu yang patut disalahkan. Kalau diperkosa kenapa tidak
berteriak? Padahal seumur hidupnya korban dibiasakan oleh lingkungannya untuk
tidak bersikap reaktif terhadap kondisi yang ada. Jangankan untuk berteriak,
untuk berkata "tidak" saja mungkin korban tidak sanggup melakukannya. Bahkan
beban psikologis dan ancaman yang terus menerus seringkali tidak cukup membuat
korban berani untuk menunjukkan penolakannya secara lebih nyata. Jadi, ini
ketidak berdayaan, bukan kesalahan. Karena kultur dan lingkungan membentuk
korban menjadi orang yang pasif. Ditambah lagi dengan kompleksitas persoalan
ekonomi, aib keluarga, masa depan anak, image lingkungan yang membuat korban
semakin tidak berdaya.
Keputusan yang Terbaik
Mengurai benang panjang kenapa perempuan seringkali menjadi korban
kekerasan sebagaimana diatas akan memudahkan kita dalam melakukan "kerja bakti"
pendampingan yang prosesnya bisa sangat panjang, berbelit-belit, melelahkan,
menguras waktu, energi, biaya, tenaga dan pikiran kita.
Mendampingi perempuan korban kekerasan tidak harus selalu berakhir di
proses hukum dan perceraian jika korban memang tidak menginginkannya. Tugas
pendamping adalah memberikan penguatan bagaimana korban dapat membuat pilihan
dalam hidupnya dan bisa survive dengan keputusan yang sudah dibuatnya. Tanpa
pemahaman itu semua, justru yang timbul adalah upaya pendampingan yang jauh
dari empati dan alakadarnya sehingga korban yang sudah terlanjur mempunyai
ekspektasi yang tinggi terhadap pendamping justru akan lebih terpuruk karena
sikap dari pendampingnya.
Kita pasti sepakat, yang namanya perempuan, dia akan lebih memilih
menutup-nutupi "aib" keluarganya sehingga jika ada perempuan yang terpaksa
membuka "aib"nya, pasti karena bersangkutan sudah pada titik klimaks mengalami
tekanan.
