http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008062303352521
Senini, 23 Juni 2008
Penanggulangan Kemiskinan
John Odhius
Koordinator Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung
Pernyataan Plt. Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu untuk memprioritaskan
tiga hal penting dalam sisa jabatannya, yaitu penanggulangan kemiskinan,
kesehatan, dan pendidikan, sangat relevan dengan kondisi kekinian yang
dihadapi. Indonesia juga Provinsi Lampung memiliki persoalan kemiskinan dan
pengangguran.
Menilik angka rumah tangga miskin (RTM) 11 kabupaten/kota seprovinsi
Lampung yang dirilis akhir 2007 mencapai 835 ribu RTM, sudah seharusnya upaya
menanggulanginya menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi
pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran,
peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Pengertian kemiskinan lebih luas disampaikan John Friedman (Ala, 1996:
4). Ia menyatakan kemiskinan sebagai ketidaksamaan mengakumulasikan basis
kekuasaaan sosial, yaitu kemampuan menguasai peluang strategis yang bisa
memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Akan tetapi, permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak
pembangunan merupakan masalah bersama seluruh elemen anak bangsa yang harus
segera ditangani. Sebab itu, upaya tidak lagi mengandalkan sumber daya alam
semata, tetapi melalui peningkatan peran manusia dalam pembangunan, menduduki
fungsi vital strategis.
Apalagi di era otonomi daerah saat ini, sebagian langkah tersebut berada
di tangan pemerintah daerah. Peran daerah makin dominan dan strategis dalam
proses pembangunan nasional.
Menyambut Pilgub Lampung beberapa bulan ke depan, penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran yang selayaknya menjadi agenda prioritas semua
pemimpin daerah yang akan terpilih meliputi paling tidak tiga hal penting: 1)
Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi kelompok
miskin/rumah tangga miskin dengan pendekatan bottom up planing yang
mengedepankan pemberdayaan, 2) Melakukan penguatan terhadap kelembagaan
masyarakat di perdesaan; 3) Penguatan terhadap pemerintahan lokal; dan 4)
Mengintegrasikan program APBD yang sektoral dan berorientasi proyek semata
menjadi kebijakan utuh dalam satu strategi terpadu.
Pemberdayaan Masyarakat
Conyers (1991) mengajukan tiga komponen pendekatan pemberdayaan
masyarakat, yaitu (a) adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian,
termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan manajemen lokal; (b)
penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, terlihat dari
adanya pembentukan organisasi-organsasi lokal termasuk lembaga-lembaga yang
bertanggung jawab atas masalah administrasi atau suatu bentuk lembaga
masyarakat dan; (c) keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial
serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.
Aspek khusus dalam perubahan sosial yang menjadi pemikiran pokok berbagai
program pembangunan masyarakat, yaitu adanya ketimpangan baik di dalam maupun
di antara komunitas-komunitas tersebut.
Pendekatan pertama adalah menolong diri sendiri ketika masyarakat di
kawasan perdesaan menjadi partisipan yang berarti dalam proses pembangunan dan
mengontrol dalam kegiatan pengembangan. Pendamping menjadi fasilitator.
Sedangkan komunitas (masyarakat desa) memegang tanggung jawab utama dalam (a)
memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya; (b) bagaimana memenuhi kebutuhan itu
dan; (c) mengerjakan sendiri.
Masyarakat harus dilihat sebagai subjek dari proses secara keseluruhan.
Sehingga proses dari pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam pengembangan
masyarakat selalu meletakkan community development dan community organizers
sebagai landasan.
Dalam kerangka inilah pemberdayaan yang berbasis masyarakat mampu
mendorong dari metode doing for the community, menjadi doing with the community.
Pengalaman PNPM
Sebagaiman diketahui, secara nasional pemerintah sudah mencanangkan
delapan prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2008, di antaranya
peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya peningkatan
efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan dan meningkatkan
pelaksanaan PNPM Mandiri pada 2008.
Peningkatan PNPM Mandiri pada 2008 dilakukan dengan memperluas jangkauan
dan sasaran serta penyempurnaan pada teknis pelaksanaanya. Pada tahun 2008,
khusus untuk provinsi Lampung, PNPM Mandiri Perdesaan melibatkan partisipasi 9
kebupaten pada 68 kecamatan. Ini meliputi 1.028 desa dengan total alokasi
bantuan langsung masyarakat Rp117,75 miliar. Bantuan ini dikelola secara
mandiri oleh masyarakat.
Data berikut menarik disimak. Pinjaman ekonomi bergulir yang diluncurkan
PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok perempuan (simpan pinjam kelompok
perempuan) pada awal Januari 2008 Rp20,945 miliar lebih, dengan tingkat
pengembalian rata-rata 90%. Meliputi 1.775 kelompok terdiri dari 17.484 orang.
Ini sebuah prestasi luar biasa masyarakat desa di tengah banyaknya
konglomerat berdasi pengemplang hutang BLBI yang kabur membawa lari uang rakyat.
Pengalaman lain juga menunjukkan betapa penting dan perlunya kelembagaan
masyarakat, pemerintah lokal dan modal sosial masyarakat dibangun.
Februari 2008, warga Kampung Banjarsari, Kecamatan Baradatu menyelesaikan
kegiatan pembangunan jembatan gantung sepanjang 60 meter x 1,25 meter dari
stimulan dana PNPM PPK TA 2007 Rp70 juta. Pertemuan dengan kader Supriyono
cukup menjelaskan proses tumbuhnya kemandirian warga Banjarsari yang dihuni 227
keluarga yang mayoritas keturunan Jawa (80%), Ogan, dan Lampung.
Way Besai yang membelah desa Banjarsari selebar 60 meter tersebut menjadi
bukti kemandirian mereka mewujudkan jembatan impian selama bertahun-tahun.
Pesan Pilkada
Melihat proses dan hasil pilgub di Jawa Barat dan Sumatera Utara
baru-baru ini, sangat kuat pesan bahwa masyarakat pemilih begitu selektif
memilih kandidat yang akan memperjuangkan kebutuhan mereka. Bahkan, isu
kampanye yang terlalu global, elitis, mercusuar dianggap kurang membumi dan
mewakili sebagian besar konstituen di perdesaan.
Salah satu agenda yang mendesak dalam konteks ini adalah tetap konsisten
menanggulangi kemiskinan di Provinsi Lampung melalui strategi; (1) memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan; (2)
meningkatkan sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam
penanggulangan kemiskinan; (3) memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana
bantuan langsung masyarakat (BLM/block grant) dan bantuan pendampingan berupa
technical assistance.
Maka pro-poor budgeting seharusnya dikemas dalam kebijakan anggaran
daerah yang mengalokasikan anggaran secara block grant/bantuan langsung
masyarakat. Selanjutnya menyiapkan perangkat perundangan/perda tentang
pembangunan partisipatif untuk menjangkau kelompok miskin dan perdesaan
sehingga kue pembangunan langsung diterima masyarakat.
Secara empiris, pengalaman sosial dalam pengelolaan PNPM Mandiri
Perdesaan bisa dijadikan laboratorium sosial pembangunan partisipatif
pemerintah daerah
<<bening.gif>>
