http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=2351
Sabtu, 19 Juli 2008 | BP
Dikeluhkan, Sekolah Negeri Pungut Uang Gedung
Tabanan (Bali Post) -
Sejumlah orang tua siswa baru di Tabanan mengeluhkan adanya pungutan uang
gedung atau uang bangunan yang besarnya rata-rata Rp 1 juta per siswa baru. Ada
pula indikasi pungutan uang baju melebihi dari ketetapan sesuai dengan surat
edaran Gubernur Bali. Dalan klausul tentang uang bangunan sepertinya hanya
berupa lampu kuning, dimanfaatkan oleh banyak sekolah.
Boleh memungut asalkan ada izin dari Bupati. Oleh karena itu, sekolah
baik SMP maupun SMA terkesan berlomba-lomba memungut uang bangunan dengan dalih
sudah seizin Bupati. Padahal izin untuk memungut belum diajukan oleh Dinas
Pendidikan ke meja Bupati.
Dengan dipungutnya dana pembangunan fisik, uang awal masuk akan menjadi
sangat tinggi. Beberapa orang tua siswa yang ditemui Jumat (18/7) kemarin,
mengeluhkan tingginya uang pangkal masuk siswa, sementara menurut mereka
kondisi ekonomi sangat memperihatinkan. Bahkan sejak awal kata dia, uang
bangunan telah tercantum dalam daftar yang harus dibayar.
Hanya SMAN 1 Tabanan yang merupakan SNBI dari data pembayaran mengaku
tidak mencantumkan uang bangunan serta melakukan pungutan yang tidak melebihi
ketentuan. Hal itu diakui Kepala Sekolah Suistana Adiputra. Dikatakannya
sebagai SNBI pihaknya tidak berani melabrak aturan yang ada.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Persip Tabanan, I Wayan
Adnyana, mengakui rata-rata sekolah memang ingin memungut uang bangunan.
Pihaknya masih melakukan rekap untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati. Dengan
demikian, izin pemungutan bangunan fisik yang besarnya rata-rata Rp 1 juta itu
belum mendapat persetujuan Bupati.
Adnyana mengaku telah memerintahkan kepada kepala-kepala sekolah untuk
tidak memungut sebelum turunnya izin dari Bupati. Bagaimana dengan orang tua
yang telah membayar karena telah tercantum dalam daftar pungutan? Mantan Kepala
SMA 2 Tabanan ini menyatakan orang tua kadang langsung membayar ketika memiliki
uang. 'Kami sudah perintahkan kepada segenap kepala sekolah melalui MKKS agar
jangan dulu memungut uang bangunan sebelum ada persetujuan Bupati. 'Kami segera
mengajukan usulan itu kepada Bupati,' jelasnya.
Dengan demikian, Adnyana mengakui persetujuan Bupati tentang pungutan
uang gedung memang belum turun. Ditegaskan Adnyana, memang memungut uang
bangunan tidak dilarang sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali tentang
besarnya biaya pendidikan. Tetapi pungutan itu harus mendapat persetujuan
Bupati sebelumnya.
Masalahnya adalah di lapangan, banyak sekolah yang langsung memungut atau
setidak-tidaknya mencantumkan dana untuk pembangunan fisik bagi siswa baru di
sekolah tertentu. Tidak adanya penjelasan membuat orang tua siswa mengira uang
itu memang sudah wajib langsung dibayar. Dalam surat edaran gubernur ditetapkan
besaran biaya untuk pakaian, uang awal sekolah dan SPP yang harus dibayar.
Untuk SMP dikenakan biaya pakaian maksimal Rp 600 ribu ditambah Rp 1 juta
uang awal tahun dan SPP maksimal Rp 150 ribu per bulan. Untuk tingkat SMA
ditetapkan biaya pakaian maksimal Rp 750 ribu, uang awal tahun Rp 1,5 juta dan
SPP maksimal Rp 250 ribu. Untuk SMK uang pakaian ditetapkan maksimal Rp 850
ribu ditambah uang awal tahun Rp 1,5 juta dan SPP maksimal Rp 250 ribu.
Jika sekolah ingin memungut dana untuk pembanguan fisik harus mendapatkan
persetujuan Bupati atau wali kota. Terkait adanya indikasi sekolah memungut
uang baju melebihi ketentuan, Adnyana yang mengaku sedang berada di Solo
berjanji akan melakukan pengecekan. Pelanggaran terhadap ketentuan, kata dia,
jelas akan dikenakan saksi tegas. (kmb14)
