http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=3&id=308
Sabtu, 19 Juli 2008
Bali jangan lagi Diatur Investor
BALI perlu pemimpin yang tahu Bali. Tak hanya mengerti budaya, tetapi
paham akan apa yang dibutuhkan masyarakat Bali. Wacana ini menguat menjelang
pencalonan gubernur dan wakil gubernur Bali empat bulan lalu.
Wacana tersebut sebenarnya berangkat dari kekhawatiran akan keajegan Bali
di masa mendatang. Sebab pemimpin saat ini lebih kepada pendekatan hedonis.
Artinya, mereka lebih memikirkan pendapatan, investor dan pembangunan fasilitas
perkantoran yang serba 'wah'. Walaupun di daerahnya semakin banyak warga yang
berstatus rumah tangga miskin.
Demikian pula para pejabat tak tahu malu pergi ke luar negeri, studi
banding dan sebagainya hanya untuk melihat-lihat tanpa ada target untuk
menjadikan daerahnya lebih baik. Bahkan, setelah studi banding ke luar negeri
atau di dalam negeri sama sekali tak ada perubahan yang dinikmati masyarakat.
Buktinya makin banyaknya rumah tangga miskin yang harus dijatah mendapat
bantuan langasung tunai (BLT). Demikian pula fasilitas umum seperti jalan,
gedung sekolah dan fasilitas umum lainnya banyak yang rusak parah.
Sementara yang mengalami perubahan rata-rata menyangkut pendapatan asli
daerah. Ini terasa wajar karena instansi pemungut lebih mengintesifkan
pemungutan pajak, baik kepada lembaga swasta maupun perorangan. Tetapi itu
tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan, sebab sebagian besar PAD hanya untuk
membiayai kegiatan pemerintah termasuk pejabatnya.
Dari fenomena tersebut, banyak komponen masyarakat mewacanakan, Bali
perlu pemimpin yang memahami kebutuhan Bali. Tidak hanya menyangkut pendidikan,
kesehatan, adat, lingkungan dan agama juga memahami kebutuhan manusia Bali.
Mereka harus diberdayakan secara ekonomi.
Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemimpin Bali saat ini lebih
memberi pemahaman pada penciptaan lapangan kerja dengan mendatangkan investor
sebanyak-banyaknya. Alasannya, dengan datangnya investor akan menciptakan
lapangan kerja dan penambah pendapatan asli daerah. Sementara kerusakan
lingkungan, daya dukung Bali dan biaya sosial lainnya sama sekali tidak menjadi
pertimbangan.
Kini harapan untuk memperbaiki kondisi Bali ada pada gubernur/wakil
gubernur Bali yang baru Mangku Pastika dan Puspayoga. Pasangan ini mengemban
berbagai visi perubahan yang diamanatkan masyarakat Bali. Salah satunya
mengangkat kesejahteraan masyarakat Bali, di samping amanat-amanat lainnya
seperti menjaga keamanan Bali.
Kehadiran pasangan dari PDI-P ini diharapkan memberikan warna baru bagi
gaya kepemimpinan di Bali. Sebab Mangku Pastika telah banyak mengenyam
pendidikan dan pengalaman di luar daerah dan luar negeri. Tentu akan ada
adopsi-adopsi gaya kepemimpinan yang akan membawa perubahan Bali ke arah yang
lebih baik.
Kekhawatiran Bali akan tetap berada di bawah tekanan Jakarta, semestinya
tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Sebab era otonomi daerah telah mengikis
anggapan tersebut. Namun yang patut dikhawatirkan adalah makin berkuasanya
raja-raja kecil yang ada di kabupaten. Banyak contoh kasus, makin tak
'berwibawanya' gubernur di era otonomi ini. Walaupun Tk I masih mempunyai
wewenang untuk memangkas APBD yang tak sesuai, tampaknya hal tersebut tidak
bisa dijadikan senjata andalan untuk 'mengatur' kepala daerah tingkat II.
Dengan berlindung di balik otonomi daerah, para pemimpin di daerah Tk II merasa
berhak mengatur wilayahnya sesuai kepentingannya (entah daerah entah
pribadinya).
Inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan Bali. Karena dengan otonomi
di daerah Tk II, menjadikan Bali ini terkotak-kotak secara kewilyahan. Artinya,
Bali tidak dipandang sebagai satu-kesatuan wilayah yang saling ketergantungan.
Seperti pembangunan di wilayah hijau yang semestinya dilarang membangun hotel
karena melanggar RTRW Bali, tetap saja diizinkan oleh bupati. Kalau fenomena
itu terus terjadi, kehancuran alam Bali akan semakin di ambang pintu.
Untuk itu, pemimpin Bali ke depan termasuk anggota DPRD TK I Bali harus
memperjuangkan otonomi di tingkat satu Bali. Bukan otonomi khusus, sehingga
Bali dilihat sebagai satu kesatuan wilayah yang mesti diatur peruntukannya agar
Bali dapat diselamatkan
