http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=162577
Sabtu, 26 Juli 2008 Rakyat Penonton Demokrasi Oleh : Ridwansyah Setiap perhelatan demokrasi yang menuntut keterlibatan rakyat secara meluas selalu saja simbol-simbol rakyat diumbar sebagai ikhtiar seolah-olah menggambarkan kedekatan dengan emosional rakyat walaupun manipulasi yang dilakukan hanya semata-mata bertujuan mendapatkan suara rakyat demi kekuasaan. Sesaat saja euphoria mengagungkan rakyat terdengar suara rakyat suara Tuhan, demikianlah bahasa-bahasa yang digelontorkan. Namun ketika suara telah diberikan, maka usai pula hubungan dengan rakyat. Kejadian-kejadian yang selalu terulang sehingga rakyat makin frustasi serta lesu darah dalam setiap "pesta demokrasi" karena yang sejatinya pesta hanya untuk penguasa. Sedangkan rakyat hanyalah penonton pesta. Setelah pesta usai, maka rakyat akan kembali pada kondisi nyata hidup dalam kemelaratan, kepapaan dan kebodohan. Visi misi yang diusung tidak lagi menjadi penting untuk ditepati. Yang penting kursi empuk kekuasaan telah kurengkuh demikianlah mungkin logika para elite hari ini. Terkejut kita dibuatnya, betapa tidak ketika verifikasi faktual telah dilakukan, KPU Pusat mengumumkan bahwa Partai Politik peserta pemilu berjumlah 34 buah. Suatu angka yang membuat kita mengurut dada. Partai politik peserta pemilu tersebut sebenarnya bukanlah sepenuhnya partai baru, namun rata-rata merupakan partai bentukan oleh orang-orang yang disingkirkan di partainya. Walaupun dilihat dari aspek hak asasi manusia kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga Negara, namun niat untuk membangun bangsa perlu kita curigai dari sisi berpikir partai-partai tersebut. Kalaulah kita telusuri dari aspek ideologi, sebenarnya partai-partai yang ada terdapat dua kelompok besar. Setidaknya yaitu partai yang berideologi nasionalis serta partai yang berideologi agama. Andaikata pengurus partai-partai tersebut mau sedikit legowo, mungkin jumlah partai yang mengikuti pemilu 2008 tidak sebanyak sekarang ini. Dengan kondisi partai sebanyak itu tentu akan membuat rakyat menjadi bingung, ditambah lagi cara-cara politik partai-partai masih mengandalkan pendekatan pembodohan tanpa melakukan upaya pencerdasan politik kepada rakyat. Reformasi yang diusung mahasiswa memang telah berhasil memperbaharui banyak aspek yang dulu dianggap tidak demokratis sekarang lebih demokratis. Namun secara substansinya demokrasi di republik ini belum juga dapat dirasakan oleh rakyat. Harapan sederhana rakyat untuk mendapatkan perubahan kesejahteraan seharusnya dapat ditangkap pemimpin yang dilahirkan dari rahim demokrasi. Sampai saat ini kondisi sulit rakyat tidak bergeming malah terasakan makin menyesakkan, diperparah dengan kebijakan pemerintah berkuasa dengan mencabut subsidi BBM, maka makin lengkaplah penderitaan rakyat. Sejak pemilihan secara langsung telah disepakati, maka beberapa tahun belakangan ini rakyat disuguhkan suatu arena suksesi yang sangat banyak, mulai dari Pemilihan Kepala desa mungkin, bupati dan wakil bupati, walikota serta wakilnya, gubernur juga dengan wakilnya dan tidak lama lagi pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Semuanya dilakukan secara langsung. Suatu fenomena tersendiri yang dahulu pada era orde baru tidak mungkin dirasakan rakyat. Suatu hal yang patut dicermati adalah apa yang dilakukan melalui sistem pemilihan secara langsung tidak berbanding lurus dengan kondisi rakyat. Sehingga kemudian yang muncul adalah kejenuhan di kalangan rakyat, tingkat partisipasi makin lemah. Pendidikan politik yang dipertontonkan oleh calon pemimpin tidak lebih dangdutan, artis cantik, jalan santai, bagi-bagi baju kaos, bagi-bagi nasi bungkus. Sehingga tidak salah jika kemudian rakyat berpikir sangat materialistik pada moment suksesi, karena yang diajarkan elitenya adalah contoh-contoh pembodohan. Kontan saja pelaksanaan pemilu memakan anggaran yang tidak sedikit ratusan milyar bahkan mungkin bisa mencapai trilyunan rupiah. Angka yang fantastis karena proses suksesi hari ini sudah dimaknai sebagai marketing politic, sehingga kekuatan capital sangat menentukan kemenangan. Logika untung rugi jelas merupakan logika para pengusaha. Ketika kultur berpikir tersebut juga merembes pada aspek politik akan makin parahlah Negara ini. Karena sejatinya yang memiliki Negara ini bukan lagi rakyat atau pemerintah tapi PASAR. Ketika terpilih dari sistem demokrasi, maka siap-siap saja pemimpin tersebut untuk memberikan daerahnya, negaranya untuk pemilik modal yang berorientasi kepada keuntungan. Dalam suasana keterikatan perjanjian dengan pemilik modal dapatkah pemimpin daerah atau pemimpin Negara enjalankan kerja-kerja kepemimpinannya secara independent? Jawabannya adalah tentu tidak! Yang lebih memprihatinkan apabila kekuatan-kekuatan capital yang bermain adalah pihak asing, sehingga kita bisa menyaksikan sumber daya alam strategis bangsa ini dikangkangi perusahaan asing, sehingga anak bangsa hanya jadi penonton di rumahnya sendiri. Sedangkan pemimpin yang telah berkolaborasi dengan pengusaha asing dapat "jatah" atas dukungannya dalam melapangkan jalan merebut sumber daya alam tersebut. Hal tersebut fakta, namun mengapa tidak ada kesadaran pada seluruh anak negeri untuk mewaspadai gerakan-gerakan tersebut. Yang paling harus menyadarinya adalah calon-calon pemimpin bangsa, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas bahwasanya rakyat yang makin menderita. Apakah kita rela hidup mewah diatas gelimpangan mayat anak negeri. Dari nasi yang kita makan ada darah dan keringat petani, dibalik ikan yang kita makan ada darah dan keringat nelayan, dibalik kursi yang kita duduki ada teriakan yang lantang dari rakyat yang tidak lagi punya uang untuk makan. Naudzu billah min dzalik. ** ยท Penulis adalah Wakil Sekretaris Umum Internal Badko HMI Kalbar, Ketua Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat Kalbar.
