Ulama Hanyalah Bagian Dari Budaya Bukan Bagian Dari Kekuasaan !!! ***************************************************************** Masih banyak masyarakat di Indonesia disesatkan oleh dogma2 Islam yang di dakwahkan para ulamanya yang buta HAM dan buta UU-negaranya. Tidak heran kalo hal ini menjadi akibat utama kerusakan hukum di Indonesia menjadi hukum rimba dimana mereka yang kuat bisa bebas menjarah mereka yang kurang kuat.
Ulama hanyalah pemimpin spiritual dalam lingkungan umat Islam yang tidak seharusnya mencampuri kekuasaan negara ataupun mencampuri kegiatan2 agama diluar lingkungan kelompoknya seperti kegiatan agama2 yang bukan Islam ataupun kegiatan2 kelompok sesama Islam lainnya. > Karman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > ULAMA WAJIB MENGOREKSI PENGUASA Oleh: KH.M.Shiddiq Al-Jawi > Pengantar Ulama mempunyai peran strategis, karena mereka > menentukan baik buruknya masyarakat. Imam Al-Ghazali > mengatakan, "Rusaknya masyarakat dikarenakan rusaknya > penguasa. Sedang rusaknya penguasa dikarenakan rusaknya > ulama. Rusaknya ulama dikarenakan cinta harta dan kedudukan." > (Imam Al-Ghazali, Ihya` Ulumiddin, 2/191). Ulama bukanlah bagian dari kekuasaan melainkan bagian dari masyarakat sehingga tidak mungkin ulama bisa merusak pejabat, justru sebaliknya, ulama itu bisa ditangkap dan dihukum oleh pejabat. Seorang pejabat bertanggung jawab kepada atasannya bukan kepada para ulama. Bahkan dinegara Syariah sekalipun sama saja, yaitu pejabat itu selalu bertanggung jawab kepada atasannya dan para ulama bukanlah pejabat melainkan bagian masyarakat. Apalagi Indonesia bukanlah negara Syariah sehingga tidak mungkin ulama harus mempengaruhi atau berpengaruh kepada para pejabat. Tugas ulama bukan mempengaruhi, mengoreksi maupun mengontrol para pejabat melainkan sebaliknya yaitu membantu para pejabat untuk mempengaruhi, mengoreksi maupun mengontrol masyarakat. Indonesia adalah negara Demokratis yang berdasarkan Pancasila yang artinya para pejabat harus tunduk kepada landasan Pancasila bukan landasan Syariah. Berdasarkan Pancasila itulah maka para pejabat wajib melindungi masyarakat secara keseluruhan yang tidak ter-kotak2 oleh agamanya. Sebaliknya, Syariah justru meng-kotak2an masyarakat dalam agamanya dimana para pejabat hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan umatnya yang beragama Islam saja sedangkan umat agama lainnya tidak dijamin keselamatan apalkagi kesejahteraannya. Ny. Muslim binti Muskitawati.