Remaja Amerika bertambah pandir. Ekonominya terkena krisis, utang luar negerinya terbesar, dan pamor politiknya melorot. Inilah negeri pelanggar HAM nomor satu di dunia. Aneh, pemerintah Indonesiaselalu mengikutinya [bagian 2] Dengan Bermacam Metode Oleh: Amran Nasution * Presiden Bush, Wakil Presiden Dick Cheney, serta anggota Kongres Amerika – yang menjadi sponsor dan penghasut Perang Iraq-- harus diadili di pengadilan internasional karena pembunuhan, perkosaan, penculikan, penghilangan orang, pengrusakan harta benda, pemusnahan nilai-nilai dan peradaban Iraq. Betapa tidak? Tentara Amerika Serikat menyerang Iraqtanpa persetujuan PBB. Alasan yang dikemukakan bahwa Iraqmenyembunyikan senjata pemusnah massal dan Rezim Saddam Hussein punya hubungan dengan kelompok terorisme Al-Qaidah pimpinan Usamah Bin Ladin, terbukti semua palsu. Semuanya rekayasa intelijen atas keinginan Presiden Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney. Sekarang segalanya sudah jelas di mata masyarakat internasional. Semestinya 40 anggota DPR Amerika Serikat itu membaca The Dark Side, The Inside Story of How the War on Terror Turn into War on American Ideals, ditulis Jane Mayer, wartawati Majalah The New Yorker, yang terbit belum lama ini. The Dark Side betul-betul menelanjangi perilaku pemerintahan Presiden Bush dalam soal HAM. Bagaimana penyiksaan demi penyiksaan dilakukan, begitu pula berbagai perbuatan cabul dan penghinaan terhadap martabat manusia. Coba Anda bayangkan kehidupan para tahanan itu. Sel sempit mereka selama 24 jam dipenuhi suara musik melalui pengeras suara. Tentu mereka tak bisa tidur. Dan itu terjadi berminggu-minggu, bahkan bulan. Biasanya suara musik. Tapi Moazzam Begg, tahanan asal Birmingham, Inggris, diganggu terus-terusan oleh jeritan histeris wanita yang dipercayainya sebagai suara istrinya sendiri. Setelah bertahun-tahun disiksa di Guantanamo, Januari 2005, Begg dibebaskan diam-diam tanpa melalui pengadilan. Sekarang dia berkeliling ke mana-mana, berceramah tentang penyiksaan yang dialaminya selama ditahan pemerintah Amerika Serikat. Dari pengalamannya dan kawan-kawan, ia menyimpulkan war on terror atau perang melawan teror itu tak lain adalah war on Islam, perang terhadap Islam. Itu adalah sebuah perang dengan motif rasis. Binyam Mohammad, warga negara Ethiopia yang menetap di Inggris, tertangkap tentara Amerika di Afghanistan kemudian dikirim ke Guantanamo, bercerita kepada pengacara asal Inggris, Clive Stafford Smith, bahwa dari apa yang dialaminya ternyata siksaan psikologis dengan bermacam metode lebih mengerikan dibanding penyiksaan fisik. Dalam rumah tahanan di Maroko, intelijen setempat memotong alat kelamin Binyam dengan pisau cukur (razor blade). Tapi pengalamannya diberi suara bising terus-menerus berhari-hari, tanpa bisa tidur dan istirahat, siang-malam, jauh lebih menyiksa. Oleh karena itu cukup banyak tahanan yang mencoba bunuh diri, antara lain, dengan membenturkan kepala mereka ke tembok (The Dark Side, halaman 274). The Dark Side betul-betul menjadi sebuah laporan lengkap tentang penyiksaan demi penyiksaan, dari penjara Abu Ghraib di Baghdad, penjara Bagram di Kabul, penjara rahasia CIA di Eropa Timur, sampai penjara Guantanamo. Bagaimana praktek penyiksaan diceritakan detil, lengkap dengan tokoh yang bertanggung jawab, dan kaitannya dengan Pemerintahan Bush. Siapa orang-orang di kabinet, di sekitar Bush, di sekitar Wapres Cheney, apa peran mereka, semua terekam. Celakanya, setelah berbagai penyiksaan itu mayoritas di antara mereka tak bersalah. Mereka bukan teroris dan tak pernah memusuhi Amerika. Tapi mereka disiksa bertahun-tahun di Guantanamo. Sebetulnya, dengan The Dark Side, pengadilan kriminal internasional (The International Criminal Court, disingkat ICC) di Den Haag, Belanda, sudah bisa mengusut kejahatan yang dilakukan Presiden Bush dan kawan-kawannya. Apalagi semua data dan bukti penyiksaan sudah ada di tangan Palang Merah Internasional (Red Cross). Tapi itulah, ICC bisa dipastikan tak berani mengusut kejahatan itu. Mereka hanya berani kepada negara-negara kecil dan lemah di Afrika. Sudah cukup berani sekarang ini mereka mengadili para penjahat perang Serbia di Bosnia.[bersambung]Penulis adalah Direktur Institute For Policy Studies (IPS), Jakarta
