http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=215744
Pelaksanaan Pancasila dan Demokrasi (Bagian pertama dari dua tulisan) Oleh Subiakto Tjakrawerdaja Jika kita menengok ke belakang-melihat sejarah perjuangan bangsa-jelas bahwa pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag). Kita juga telah memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum negara kita. Namun, kita melihat betapa sulitnya para pemimpin negeri ini mewujudkan amanat para pendiri negara yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut, selain diperlukan dedikasi yang tinggi, semangat kepeloporan, dan kesadaran sejarah, juga diperlukan suatu kemampuan kepemimpinan untuk mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya nasional melalui rangkaian pembangunan jangka panjang. Tantangan terbesar dalam melaksanakan Pancasila sebagai konsensus politik yang menjadi dasar negara adalah bagaimana mewujudkan dasar negara tersebut dalam suasana kemerdekaan. Khususnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan. Sampai saat ini pun-setelah lebih dari 60 tahun menjadi bangsa yang merdeka-tujuan itu belum dapat kita capai. Dalam pada itu, kita juga mencatat tantangan yang tidak kecil dalam melaksanakan UUD 1945. Meski secara resmi UUD 1945 digunakan antara tahun 1945 dan 1949 dan antara 1959 dan 1965, namun kita melihat pelaksanaannya tidak dilakukan secara konsekuen. Bahkan, tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, UUD 1945 tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya. UUD 1945 yang menganut sistem presidensial, misalnya, kita ganti dengan sistem parlementer. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi pada BPKNIP yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Demikian pula setelah Presiden Soekarno mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959. Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru, khususnya setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Hal ini dapat dimengerti karena visi Orde Baru adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Kita juga mencatat betapa sulitnya pemerintahan Orde Baru dalam mewujudkan visinya tersebut. Memang, untuk mewujudkan amanat para pendahulu kita dan para pendiri negara ini tidaklah mudah. Pada permulaan pemerintahannya, pemerintahan Orde Baru juga menghadapi masa-masa yang teramat sulit. Keamanan sangat rawan, bahkan di beberapa daerah masih terjadi berbagai kerusuhan. Ada situasi politik yang panas dan tidak menentu. Keadaan ekonomi pun teramat buruk. Dalam menghadapi situasi yang demikian itu, langkah pertama yang dilakukan Orde Baru adalah mewujudkan situasi keamanan yang dapat mendukung pemerintahannya. Langkah berikutnya adalah menyusun dan memfungsikan lembaga-lembaga negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk itu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan situasi keamanan dan menciptakan stabilitas, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Untuk menciptakan stabilitas di bidang politik dalam membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa, membina dan memperkuat demokrasi Pancasila, serta mengusahakan tegaknya hukum telah dilakukan berbagai upaya. Di bidang ekonomi dilakukan program-program rehabilitasi dan stabilitasi. Tujuannya, antara lain, untuk menyelesaikan utang luar negeri, menekan laju inflasi, merehabilitasi infrastruktur, meningkatkan ekspor dan yang terutama menyediakan sandang dan pangan bagi masyarakat. Setelah upaya-upaya itu menunjukkan hasil, maka diadakan pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1971. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama di bawah naungan UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang kita selenggarakan. Namun, pemilu tersebut berlangsung di bawah payung Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang mengadopsi sistenm parlementer. Kita juga mencatat bahwa pada Pemilu 1955 itu tidak ada satu partai politik pun yang menang mutlak. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang paling banyak memperoleh suara, hanya mendapat sekitar 22% jumlah suara. Akibatnya, terjadi praktik "politik dagang sapi" dalam membentuk kabinet. Dalam hal yang demikian, dapatlah dimengerti jika para menteri lebih banyak memihak kepada partainya daripada memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Setelah berhasil menyelenggarakan Pemilu 1971, maka sekali dalam lima tahun secara teratur selalu dilakukan pemilu. Dalam pemilu di bawah naungan UUD 45 itu, suasana kejiwaannya masih diliputi oleh suasana kekecewaan terhadap demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Karena itulah upaya Orde Baru untuk menyederhanakan struktur politik melalui upaya memenangkan salah satu organisasi peserta pemilu mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat. Dengan kemenangan salah satu organisasi peserta pemilu, maka praktik "politik dagang sapi" dapat dihindari dan tanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan pemerintah dapat terlihat dengan lebih jelas. Dalam kaitan ini, kita melihat bahwa Golongan Karya-semula merupakan organisasi kekaryaan yang terhimpun dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya-sebagai organisasi politik, ternyata mampu dengan sangat cepat mengembangkan doktrin, kebijaksanaan, strategi, sistem, serta dukungan logistik untuk terjun ke dalam kancah pemilihan umum. Bahkan, karena solidnya organisasi peserta pemilu ini, Golkar memperoleh suara terbanyak sehingga menjadi single majority. Bagi Orde Baru, kedudukan sebagai single majority ini penting. Sebab, di samping menunjukkan besarnya dukungan rakyat terhadap program-pogramnya, Golkar juga menginginkan Indonesia tidak lagi menjadi ajang pertentangan ideologi. Dengan demikian, perhatian masyarakat dan bangsa Indonesia dapat difokuskan pada pembangunan.*** (Bersambung) Penulis adalah mantan menteri koperasi +++++ http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=215830 Pelaksanaan Pancasila dan Demokrasi (Bagian kedua dari dua tulisan) Oleh Soenarto Soedarto Jumat, 12 Desember 2008 Setelah berhasil melaksanakan Pemilu 1971, terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang antara lain bertugas menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih presiden dan wakil presiden (wapres) yang akan menjalankan GBHN. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang memberi pandangan dan pertimbangan kepada presiden dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam membelanjakan uang negara yang telah disetujui DPR melalui undang-undang APBN, serta Mahkamah Agung (MA) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Lembaga-lembaga tinggi negara itu juga telah bekerja sama dengan baik, dengan masing-masing tetap memegang teguh wewenangnya sesuai dengan yang digariskan UUD. MPR, DPR, presiden, dan wapres melaksanakan tugasnya selama lima tahun, untuk kemudian diadakan pemilu kembali. Demikian pula pimpinan BPK dan Ketua MA. Siklus lima tahunan pimpinan nasional ini terus dilaksanakan selama pemerintahan Orde Baru, yang berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa. Untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang ingin dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka sepertiga dari anggota MPR dan sebagian dari anggota DPR diisi anggota ABRI yang ditunjuk (dengan asumsi, anggota ABRI tidak mungkin mengganti Pancasila dengan dasar negara lain, mengingat ABRI memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai doktrinnya). Untuk melanggengkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara, pemeritah Orde Baru berusaha keras agar semua unsur lembaga negara dan lembaga pemerintah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, pemerintah Orde Baru menganjurkan kepada semua golongan masyarakat untuk mendalami Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, yang merupakan salah satu ketetapan majelis yang teramat penting. Melalui GBHN yang berisi rancangan pembangunan dalam garis besar ini, Orde Baru ingin memasyarakatkan Pancasila dan mempancasilakan masyarakat Indonesia. Sebab, pembangunan dianggap sebagai pengamalan Pancasila. Salah satu cara untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN adalah dengan mengadakan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau penataran P4. Sesungguhnya, P4 merupakan rumusan-rumasan yang sederhana untuk dipakai sebagai pedoman sikap hidup manusia yang ingin mengamalkan Pancasila. Namun, P4 ini baru bisa dilakukan setelah Orde Baru memegang tampuk pemerintahan sekitar 12 tahun, yaitu pada tahun 1978. Dan, diperlukan waktu lima tahun lagi (1983) untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua tahun setelah itu, baru dapat ditetapkan undang-undang yang menetapkan kesepakatan itu sebagai norma hukum bagi organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Menarik untuk diperhatikan, sejak tahun 1978 konflik ideologis berkurang dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, selama pemerintahan Orde Baru perhatian bangsa Indonesia yang di masa sebelumnya cenderung mengarah pada masalah-masalah politik, mulai beralih ke bidang pembangunan. Pembangunan dilakukan berdasarkan Trilogi Pembangunan, yang meliputi stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan serta dilakukan secara bertahap. Pembangunan dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang berjangka waktu 25 tahun. Pembangunan itu dilaksanakan dengan menjalankan lima kali pembangunan jangka menengah yang berdurasi lima tahunan. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama, misalnya, dilaksanakan pada tahun 1969-1974 yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Repelita II yang dimulai pada 1974 hingga tahun 1979, demikian seterusnya. Repelita dijalankan dengan melaksanakan rencana pembangunan tahunan yang dibiayai dengan APBN, yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Untuk mempercepat kemajuan pada bidang-bidang yang erat berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, di samping dilakukan pembangunan melalui Repelita, juga ditambah dengan pelaksanaan proyek inpres. Dengan melaksanakan pembangunan itu, hasil yang telah dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari tahun 1967 sampai tahun 1997. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi itulah, maka Indonesia digolongkan dalam negara industri baru (newly industrilizing economies, NIEs) Asia Tenggara bersama-sama dengan Malaysia dan Thailand. Kelompok negara ini disebut sebagai Macan Asia. Antara tahun 1967 dan 1984, pendapatan per kapita riil di Indonesia meningkat tiga kali lipat dan terus meningkat sampai tahun 1997. Pertumbuhan yang cepat, stabilitas yang terjaga dengan baik, disertai dengan pemerataan, telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini antara lain terlihat pada peningkatan usia harapan hidup (life expectancy) yang tajam, dari 56 tahun pada 1966 menjadi 71 tahun pada 1990. Dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila sebagaimana yang digariskan MPR, tidak saja stabilitas politik dan keamanan dapat dijamin, tetapi juga kekalutan ekonomi yang berkepanjangan yang sudah dimulai sejak bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, dapat dihentikan, dan kesejahteraan rakyat berhasil ditingkatkan setahap demi setahap. Bahkan, bangsa kita telah bersiap-siap untuk dapat memasuki tahap permbangunan baru guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang digariskan oleh UUD. Dari hal yang saya kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang sesuai dengan Pancasila pernah kita laksanakan pada pemerintahan Orde Baru, yang didukung oleh Golkar, birokrasi, dan ABRI selama lebih dari tiga dasawarsa. Dan, pelaksanaan demokrasi itu telah menunjukkan hasil berupa meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Barangkali, pada masa depan kita perlu terus berusaha mewujudkan cita-cita para pendiri negara ini, dengan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang menghinggapi Orde Baru serta dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.*** (Habis) Penulis adalah mantan Duta Besar RI untuk Republik Cheko, Nusantara Institut.
