Jawa Pos Jum'at, 30 Januari 2009 ] PHK di Depan Mata
DAMPAK krisis finansial global yang terjadi sejak tahun lalu diperkirakan makin terasa tahun ini. Bukan dalam konteks makroekonomi, tetapi dari sisi mikro. Dunia usaha dipastikan akan mencatat penurunan kinerja meski beberapa sektor tetap tumbuh positif. Salah satu sektor industri yang menghadapi tantangan berat akibat krisis itu adalah manufaktur. Terpangkasanya order dari luar negeri akan berimbas kepada turunnya kinerja industri. Dampak lanjutannya adalah terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Industri manufaktur adalah salah satu sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah bisa saja tetap percaya diri bahwa kebergantungan industri di Indonesia terhadap pasar ekspor tidak besar. Namun, ketika pasar ekspor hilang, tidak mudah mengalihkan pasar luar negeri ke dalam negeri karena turunnya daya beli masyarakat akibat krisis. Yang lebih realistis adalah mengalihkan pasar-pasar konvensional ke pasar-pasar baru di luar negeri, misalnya, ke negara-negara Timur Tengah. Ini pun bukan tanpa tantangan sama sekali. Sebab, merebut pasar ekspor baru butuh proses yang panjang, mulai pengenalan melalui ajang pameran, uji produk, hingga ke negosiasi. Tanpa dilakukan proses itu terlebih dahulu, sulit berharap pasar-pasar ekspor utama seperti AS dan Eropa akan tergantikan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan tahun ini akan terjadi gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja). Jumlahnya cukup besar, antara 500 ribu hingga 1 juta pekerja. Angka itu bisa lebih kecil atau sebaliknya. Kepastiannya, menunggu ada atau tidaknya order pada April nanti. Jika ada pesanan, PHK bisa dihindarkan. Sebaliknya, jika order benar-benar hilang, bertambahlah satu juta pengangguran. Terlepas apakah yang di-PHK itu karyawan kontrak atau tetap, itu akan menjadi problem sosial serius yang harus dipecahkan pemerintah. Bagaimana mengantisipasi gelombang PHK tersebut? Tidak ada cara lain kecuali membangkitkan industri kecil dan menengah di dalam negeri. Sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) secara teoretis bisa menjadi salah satu penopang perekonomian yang penting. Namun, sayang, sektor itu kurang diberdayakan. Keberpihakan pemerintah melalui berbagai departemen masih parsial, tidak integral. Industri besar juga masih memandang sebelah mata peran yang bisa dimainkan UMKM dalam menopang bisnis mereka. Sedangkan perbankan juga masih enggan memberikan support pendanaan kepada usaha kecil dan menengah. Jika tetap mampu bergerak di tengah krisis seperti sekarang, sektor UMKM akan mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang luar biasa besar. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keberpihakan melalui kebijakan-kebijakan yang integral dan berdimensi jangka panjang. Percuma memberikan hibah uang kepada usaha kecil tanpa ada pembinaan dan membuka akses ke industri besar. Di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong sektor perbankan untuk tidak enggan mengucurkan kredit ke sektor usaha kecil. Masalah pengangguran, jika tidak diantisipasi dengan serius, akan merembet menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Kemiskinan akan meningkat, bahkan kriminalitas juga akan makin tinggi. Bisa saja, industri melepaskan para pekerjanya dengan dalih turunnya kinerja usaha, tetapi pemerintah sudah memiliki instrumen untuk menampung limpahan pekerja dari industri besar tersebut. (*)
