Selasa, 26 Mei 2009, 07:38:16
WAWANCARA
Ihwal Loncatnya Ferry Juliantono ke Kubu SBY
“Tunggu Saja, Mana Yang Lebih Kuat”
Adhie Massardi, Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia
Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Juliantono selama ini dikenal
sebagai aktivis yang berseberangan dengan pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono. Ferry sempat dipenjara karena diduga menjadi dalang aksi kerusuhan
ketika terjadi demonstrasi menentang kenaikan BBM pertengahan tahun lalu.
Namun, kini Ferry punya sikap pandangan politik lain terhadap SBY. Kini dia
menyatakan mendukung pasangan SBY-Budiono di Pilpres 2009. Kepastian
dukungan itu ditunjukkan saat menghadiri deklarasi Presiden Center untuk
mendukung pencalonan pasangan SBY-Boediono di Hotel Sultan, Jumat (22/05).
Ferry menjelaskan, dia mendukung pencalonan SBY karena melihat realitas
masyarakat yang masih menginginkan SBY jadi presiden. Dia mengaku harus
belajar melihat realitas dan tidak boleh hanya mendasarkan pada pikirannya
semata.
Kendati begitu, Ferry mengaku tidak akan mengubah sikapnya. Dia akan tetap
kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.
Bagaimana penilaian teman-teman seperjuangan Ferry terhadap keputusan Sekjen
KBI itu mendukung pasangan SBY-Budiono? Berikut wawancara Rakyat Merdeka
dengan juru bicara KBI, Adhie Massardi, di Jakarta, kemarin.
Bagaimana tanggapan Anda soal merapatnya Ferry ke kubu SBY?
Saya sama teman-teman sangat menghormati pilihan politik individual. Siapa pun
dia, mau ke sini atau ke sana, tidak ada masalah. Baik itu untuk Ferry maupun
partai-partai yang awalnya berada di Blok Perubahan kemudian ke sana-kemari.
Itu pilihan politik yang kami hormati. Tetapi, kami sendiri yang berada di
Blok Perubahan kini justru semakin mantap untuk menjadi basis perjuangan.
Sejauh ini komunikasi Ferry dengan KBI bagaimana?
KBI itu adalah organisasi ad hoc yang dibentuk untuk menyambut dan
mengampanyekan 100 tahun Kebangkitan Nasional sebagai momentum kebangkitan
bangsa. Nah, setelah lewat 100 tahun, dalam hal ini, memasuki 2009 KBI itu
sudah tidak relevan lagi. Karena itu, kemudian dibiarkan begitu saja.
Jadi, KBI itu untuk panitia ad hoc. KBI sudah selesai dan perjuangan
selanjutnya di Blok Perubahan yang lebih mengakar dan lebih mudah dikelola
secara profesional. Untuk itu, di Blok Perubahan anggotanya juga diperluas;
tidak hanya tokoh-tokoh partai tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat kaum
intelektual, aktivis mahasiswa, aktivis gerakan dan lain lain.
Apakah Ferry pernah menyampaikan kepada teman-teman di Blok Perubahan bahwa
dia bakal merapat ke SBY?
Tidak, sampai saat ini kami masih berteman. Dan untuk pilihan politik, ya
tidak perlu dikoordinasikan juga.
Anda sampai saat ini belum tahu alasan Ferry loncat mendukung SBY?
Belum tahu. Tapi, pasti ada alasannya dari dia. Bagi kami, tidak ada masalah.
Prediksi Anda, apa yang membuat Ferry merapat ke SBY?
Kalau sikap saya, tentu harus konsisten. Pertama, karena ingin menanamkan
nilai-nilai perjuangan kepada anak-anak saya sendiri bahwa nilai itu harus
diperjuangkan secara terus-menerus.
Jadi, saya tidak bisa membayangkan kalau anak saya bertanya kepada saya,
kok bapak maki-maki itu tapi sekarang kok ikut-ikutan.
Nah, kalau saya di posisi itu, saya tidak punya jawaban. Karena menurut saya,
anak ini ‘kan aset untuk masa depan. Saya tidak tahu kalau yang lain-lain. Ke
sana itu mereka punya anak atau tidak? Dan kalau punya anak, jawabannya
bagaimana?
Anda menilai ini sebagai bentuk inkonsistensi perjuangan?
Ya, kalau Blok Perubahan tetap memperjuangkan komitmen. Kalau berteman dengan
siapa saja, tidak ada masalah.
Tapi, juga tidak menutup kemungkinan, orang seperti Ferry berjuang dari dalam
dan itu tidak ada masalah. Misalnya, berjuang untuk membongkar neoliberalisme
yang ada di dalam situ, ya itu bagus juga.
Anda yakin Ferry sanggup?
Ya, ini ‘kan tergantung ketegaran dan semangat garis perjuangannya. Saya
pernah buktikan dulu, saya punya banyak kekuasaan, banyak kesempatan untuk
korupsi tapi ternyata tidak korupsi.
Nilai perjuangan itu memang gampang terkontaminasi, tapi kami ingin memberi
contoh bahwa Blok Perubahan itu nilai perjuangannya harus murni 24 karat.
Caranya boleh macam-macam, tetapi nilai perjuangan itu harus tetap ada dan
tetap menjadi acuan juga bagi generasi politik baru.. Dan setahu, saya Ferry
punya komitmen seperti itu juga. Tapi ‘kan itu nanti waktu yang menentukan.
Isunya Ferry agen BIN yang disusupi ke Blok Perubahan?
He-he-he-, jangan-jangan agen kami yang kami susupi ke sana. Kan bisa saja...
he-he-he...
Ya, kita lihat saja, mana yang lebih kuat. Kami yang menyusupkan ke sana atau
sana yang menyusupkan ke kami. Waktu nanti yang akan menilai..
Apakah Ferry merapat ke SBY untuk cari aman?
Tidak ada masalah. Memang dari luarnya begitu, tapi yang ingin saya tanyakan,
kalau anaknya tanya, jawabannya apa? Apakah dijawab ke anaknya cari aman. Itu
‘kan hati nurani.
Jadi, ke depan Blok Perubahan bagaimana?
Blok Perubahan makin mantap menentang neolib. Pertama, karena secara politik
kami telah memenangi pertarungan dengan bukti bahwa semua orang sekarang ini
sangat care dan anti terhadap neolib.
Pertanyan-pertanyaan rakyat juga terhadap calon-calonnya juga menanyakan
pasangan itu anti-neolib atau tidak.
Nah, itu juga suatu bentuk dari kemenangan kami.
Kemudian yang semakin mantap ini ketika kami tidak ada beban memperjuangkan
anti-neolib dan ekonomi kerakyatan. Karena kalau kemarin itu ‘kan berjuang
dianggap untuk mencari posisi. Nah, sekarang untuk posisi capres cawapres ini
‘kan sudah tertutup.. Tapi, kami tetap akan berjuang karena sejak awal kami
ingin merealisasikan untuk menentang neolib itu.
Dalam pilpres nanti Blok Perubahan suaranya akan ke mana?
Kami akan tetap konsisten dengan perjuangan kami. Kalau ada capres dan
cawapres yang nilai perjuangannya sama, ya kami akan bergabung atau dia yang
akan bergabung. Kami tidak akan mendekat-dekati, tetapi siapa pun yang
memperjuangkan ekonomi kerakyatan akan kami dukung, baik diminta atau tidak
diminta. Jadi, kita lihat nanti.
Sejauh ini, apakah Blok Perubahan pernah diminta mendukung salah satu
pasangan capres-cawapres?
Dari kubu JK maupun kubu Mega meminta kami untuk bergabung. Kemudian
pertanyaan kami, apakah ekonomi kerakyatan anti-neolib ini untuk
memenangi pilpres atau nilai perjuangan? Kalau memenangi pilpres,
sebaiknya cari biro iklan atau konsultan politik tapi kalau untuk perjuangan,
diminta atau tidak diminta, kami akan bergabung.
Kami dapat posisi atau tidak dapat posisi, perjuangan ekonomi kerakyatan
anti-neoliberal itu akan tetap kami perjuangkan. FAZ
--- On Tue, 5/26/09, Adhie Massardi <amassa...@yahoo.com> wrote:
From: Adhie Massardi <amassa...@yahoo.com>
Subject: Re: Pemerintah dinilai telah melakukan pelanggaran atas UU APBN ~
Presiden & Wapres dapat diberhentikan
To: "Al Faqir Ilmi" <alfaqiri...@yahoo.com>
Date: Tuesday, May 26, 2009, 5:53 AM
Pemerintah dinilai telah melakukan pelanggaran atas UU APBN
Senin, 25 Mei 2009 | 20:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai telah melakukan pelanggaran UU APBN
dengan mencabut subsidi BBM dan mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM..
Menurut Alvin Lie, anggota Komisi VII dari Fraksi PAN, keputusan tersebut
melanggar karena UU APBN telah menetapkan subsidi untuk BBM tahun 2009 sebesar
Rp.14,4 triliun.
"Data kami menunjukkan dan juga telah diakui Menteri Keuangan bahwa pada bulan
Desember pemerintah mendapat keuntungan Rp 1,24 triliun dan Januari Rp 2,06
triliun," katanya saat diskusi di Chemistry Media Centre (CMC) di Jakarta,
Senin (25/5).
Ia mengatakan, pelanggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam rapat Paripurna
DPR dan akan diambil keputusan awal Juni mendatang. Jika DPR menerima, lanjut
Alvin, selanjutnya laporan tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi bahwa
Presiden telah melakukan perbuatan tercela.
"Dalam UUD jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan jika
melakukan pelanggaran UU dan perbuatan tercela," katanya.
Alvin juga mengkritik mengenai subsidi barang yang dilakukan pemerintah dengan
sistim yang tidak baik. Sebagai contoh, katanya, subsidi BBM dan pupuk yang
tidak tepat sasaran.
"Petani sulit dapat pupuk bersubsidi. Trus dulu semua orang bisa dapat BBM
bersubsidi, malah rakyat kecil yang berhak kalah bersaing," tegasnya.
Menurutnya, jika pemerintah tetap ingin memberikan subsidi barang harus dengan
sistem yang jelas, barang apa, siapa yang berhak mendapat, dan bagaimana
caranya."Ini sampai sekarang enggak ada dari pemerintah," katanya.
Alvin mengatakan, seharusnya pemerintah memberikan subsidi yang langsung
dirasakan masyarakat seperti subsidi bunga untuk usaha mikro."Jadi betul-betul
terarah," ucapnya.
