Refleksi: 60 tahun menjadi daerah tertinggal? Berapa banyak daerah yang tertinggal? Alangkah sia-sia bagi generasi putra-putri daerah yang ditinggalkan. Apakah bukan penipuan atas nama merdeka dan kesatuan? Siapa saja yang menikmati madu hasil kemerdekaan? Apakah bisa dipercaya :"Pembangunan daerah tertinggal harus terintegrasi"? Apa jaminannya terintegrasi?
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/pembangunan-daerah-tertinggal-harus-terintegrasi/ Senin, 23 November 2009 11:21 Pembangunan Daerah Tertinggal Harus Terintegrasi Sambas - Pembangunan daerah tertinggal harus diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung di dalamnya. Untuk itu, departemen atau lembaga lain akan dilibatkan dalam pembangunan daerah tertinggal. Hal ini diungkapkan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Menneg PDT) Helmy Faishal Zaini kepada pers, setelah pemberian bantuan kepada sejumlah desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), yang berbatasan langsung dengan Malaysia, akhir pekan lalu. Pada kesempatan itu, Menneg PDT menyerahkan bantuan secara simbolis, berupa bibit karet kepada kelompok masyarakat yang beranggotakan 400 kepala keluarga (KK) untuk ditanam di lahan seluas 400 hektare. Bantuan bibit karet tersebut merupakan bagian dari instrumen Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kementerian PDT. Menneg PDT juga menyerahkan bantuan satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat berkapasitas 5 kilowatt (KW) yang listriknya bisa didistribusikan untuk 35 KK. Bantuan lain yaitu berupa pembangunan jembatan gantung dari program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Dalam kunjungan itu, Menneg PDT juga meninjau Pusat Pengembangan Perbatasan (Border Development Center-BDC) di Desa Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, sekitar 87 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sambas yang akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kecamatan Sajingan Besar ini berbatasan langsung dengan kota yang juga mirip kecamatan di Sarawak, yakni Biayawak dan Lundu. Menneg PDT menyatakan, percuma jika di perbatasan hanya dibangun pos perbatasan, sementara di daerah sekitarnya tidak dilengkapi sejumlah sarana dan prasarana. Padahal, hal tersebut dapat menghidupkan denyut nadi ekonomi di daerah itu. "Saya akan mencoba mengkoordinasikan dengan Departemen Kesehatan sebagai penyedia sarana kesehatan dan Departemen Pendidikan untuk sarana pendidikan, agar para penduduk tidak mengalami kesulitan yang berarti," kata Helmy. Daerah perbatasan sendiri menjadi sangat rawan akan ketidakseimbangan ekonomi dan keamanan. Sejauh pantauan SH, di sekitar Pos Penjagaan Lintas Batas (PPLB) Kabupaten Sambas, tidak nampak adanya pasar. Bahkan, sarana pendidikan dan kesehatan letaknya cukup berjauhan. Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid mengatakan, sebelum Pos Aruk dibuka, pendapatan per kapita masyarakat Sajingan paling rendah. Namun, kini menjadi yang paling tinggi karena ada aktivitas ekonomi dengan wilayah tetangga. Menneg PDT tengah mengajukan kerja sama ke sejumlah departemen, seperti Departeman Perdagangan dan Pekerjaan Umum, agar sektor ekonomi bisa berjalan normal tanpa harus tergantung dengan daerah tetangga. Menneg PDT juga menargetkan akan menyelesaikan pembanganan desa tertinggal sebanyak 50 kabupaten per tahun. (heru guntoro)
