SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
(Tulisan
ini adalah bahan Selebaran yang di terbitkan oleh Front Perjuangan
Rakyat (FPR) dalam Peringat 61 tahun hari HAM Internasional 10 Desember
2009)
GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA
100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat
SBY-BOEDIONO
Salam Demokrasi !
Setiap
tahunnya rakyat seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia
memperingati hari HAM Internasional yang di deklarasikan 10 Desember
1948. Pernyataan sikap universal 61 tahun yang lalu ini menyatakan
setiap Negara tanpa kecuali akan memberikan jaminan atas hak-hak
manusia baik itu hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial dan
Budaya (EKOSOB).
Kenyataan di Indonesia, sampai hari ini
berbagai hak-hak rakyat belum dijamin oleh Negara. Bahkan Negara di
bawah pimpinan rejim SBY–Budiono senantiasa membuat dan menjalankan
berbagai kebijakan yang mengangkangi hak rakyat yang hakekatnya sama
dengan merampas hak–hak rakyat.
Bagaimana tidak !..Saat ini
jutaan buruh di Indonesia harus bekerja dengan sistem kerja yang sangat
buruk. Buruh bekerja tanpa adanya jaminan kepastian kerja serta upah
dan jaminan kesejahteraan yang layak. Ketika krisis semakin kuat
menerjang Indonesia, rejim pimpinan SBY sama sekali tidak berbuat
apa–apa untuk menyelamatkan buruh dari PHK massal. Akibat krisis dan
rapuhnya industry di Indonesia sampai awal tahun 2009 lebih dari
500.000 ribu buruh yang di PHK dan diperkirakan akan mencapai lebih
dari 1,6 juta pada akhir tahun 2009. Padahal pengangguran terbuka di
Indonesia pada tahun 2009 mencapai lebih dari 9,25 Juta jiwa dari
angkatan kerja, termasuk didalamnya 700.000 lebih pengangguran terdidik.
Sementara
jika negara merilis bahwa angka pengangguran menurun pada tahun 2009,
maka pada kenyataannya Negara menghitungnya lewat bertambahnya jumlah
pekerja tradisional yang tidak memerlukan keahlian khusus di pedesaan
atau bertambahnya jumlah buruh tani di Indonesia. Padahal di pertanian,
kehidupan kaum tani juga semakin terpuruk akibat semakin maraknya
perampasan dan monopoli kepemilikan atas tanah. Penembakan, penangkapan
dan kriminalisasi atas petani seolah menjadi hal yang wajar, di Tanah
Awuk NTB, Takalar Sulawesi Selatan, Pasuruan dan yang terbaru di Ogan
Ilir adalah bukti tidak adanya jaminan kemerdekaan hidup bagi kaum tani
di Indonesia.
Hak Hidup rakyat selalu dirampas !.. Akibat
kemiskinan dan ketiadaan tanah, jutaan rakyat Indonesia melakukan apa
saja untuk bertahan hidup. Nasi aking menjadi hal biasa di telinga,
Gizi buruk di NTB seolah kabar biasa, sementara nenek Minah di banyumas
yang mengambil 3 biji Kakao milik PT Rumpun Sari Antan dan Sekeluarga
buruh tani yang mengambil randu sisa hasil panen seharga Rp 10.000
milik PT Segayung di Batang demi untuk makan dimaknai Negara sebagai
kriminal biasa.
Dengan sengaja Negara dibawah rejim SBY–Budiono
juga telah menghambat kemajuan dan kesadaran politik rakyat, pelarangan
dan pembatasan kegiatan berserikat, berorganisasi dan mengeluarkan
pendapat terus terjadi. Buruh terus dihambat untuk berserikat di
pabriknya, petani ditakut-takuti dan diintimidasi jika berorganisasi
bahkan pemuda mahasiswa juga selalu dibatasi dalam berorganisasi,
berserikat dan mengeluarkan pendapat termasuk dalam kebebasan mimbar
akademik.
Perampasan hak rakyat juga terjadi di wilayah
kebudayaan. Rakyat dibiarkan dalam keterbelakangan budaya, salah
satunya adalah dengan membatasi akses rakyat terutama pemuda untuk
mendapatkan pendidikan. Dalih mengeluarkan UU BHP untuk meningkatkan
kualitas pendidikan bertemu dengan kenyataan semakin mahalnya biaya
pendidikan. Dalam hal ini Rejim SBY–Budiono telah diskriminatif kepada
rakyat atas haknya terhadap pendidikan.
Sesungguhnya
SBY–Budiono bukanlah tidak tahu pada keadaan rakyat, tetapi pada
dasarnya tidak mau peduli. Ketika rakyat terlilit kesusahan hidup,
jutaan kelaparan, jutaan putus sekolah, jutaan pengangguran. para
kapitalis birokrat seperti tidak tahu malu merampas dan merapok uang
rakyat secara besar-besaran, baru saja dilantik para menteri sudah
minta naik gaji, Bagi-bagi jabatan di antara partai peserta pemilu,
belum lagi Skandal Bank Century, Bank Bali, Kriminalisasi KPK dan Suap
PT Masaro menunjukan bagaimana watak birokrat Indonesia yang sangat
kapitalistik.
Negara lewat rejim SBY–Budiono telah menciptakan
dirinya sebagai alat yang menguntungkan bagi segelintir klas dan
golongan di Indonesia. Hanya Tuan tanah, Kapitalis Birokrat, Borjuasi
Besar Komprador atau kaum dagang yang akan mendapatkan keuntungan.
Mereka akan berbagi kekuasaan dan keuntungan antar sesama dan dengan
kompak akan melakukan perampasan atas hak-hak rakyat demi pengabdiannya
pada Imperialisme, dengan menyerahkan bulat-bulat segala sumber daya
alam dan manusia Indonesia kepada negeri Imperialis.
Sudah
sepatutnya di momentum hari HAM Internasional 2009 kita seluruh rakyat
Indonesia menuntut kembali hak-hak rakyat yang telah dirampas.
Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis
harus menaikan kualitas dan kuantitasnya. dengan penderitaan rakyat
yang sudah begitu dalam telah melahirkan kenyataan dan kewajiban kaum
buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dengan
pendirian paling teguh untuk memperkokoh persatuan. Aliansi dasar
inilah yang secara kongrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan
Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan
Feodalisme.
Kami Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap dalam
Momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2009. Jalan keluar
satu-satunya adalah terus melancarkan perjuangan massa untuk menuntut
berbagai kepentingan maupun hak-hak sosial-ekonomi dan politik dari
klas buruh, kaum tani dan berbagai golongan rakyat tertindas lainnya.
Maka
Dengan momentum hari HAM 2009 kami Akan Melakukan Aksi Damai Di depan
Istana Negara pada Kamis, 10 Desember 2009, yang akan di Ikuti oleh
5.000 (lima ribu) orang, dengan Titik Kumpul di Lapangan Masjid
Istiqlal mulai pukul 08.00 Wib dan Bergerak LongMach pukul 09.30 Menuju
Istana Negara, dalam aksi ini kami menuntut Hentikan Perampasan Upah,
Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, atas dasar Pandangan,
Pendirian dan Sikap tersebut Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:
1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan
system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2.
Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan
Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati
Bagi Kaum Tani.
3. Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging,
Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan
Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4.
Memberikan Jaminan Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus
Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan
anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5. Usut Tuntas Berbagai Kasus Korupsi dan bailout Bank Century.
6. Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempun/
Keluarga Miskin.
7. Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi
dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.
Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
http://sastrapembebasan.wordpress.com/
