http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1188
15 Desember 2009 04:34:12 Desakan Dialog Papua-Jakarta, Menguat JAYAPURA-Banyaknya isu-isu politis di Papua dalam beberapa bulan terakhir ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak di daerah ini agar semua kebijakan yang dijalankan tidak keluar jalur dan masyarakat tidak terprovokasi pada perpecahan. Salah satunya melalui rancangan dialog antara Papua dan Jakarta dalam bingkai Otsus. Demikian ungkap Koordinator Kaukus Parlemen Papua dan Papua Barat, Paskalis Kossay, usai pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan Muspida secara marathon di dua tempat berbeda, Senin (14/12). Pertemuan pertama antara delapan perwakilan kaukus yang dipimpin olehnya dengan sejumlah tokoh pemuda, masyarakat, adat, agama, perempuan dan kaum intelektual Papua yang difasilitasi oleh pihak Majelis Rakyat Papua selama tiga jam dari pukul 15.00-18.00 WIT di Sekretariat MRP. Kemudian pertemuan kedua dengan perwakilan Muspida Provinsi Papua di Gedung Negara mulai pukul 19.00-21.30 WIT tadi malam. Menurut Paskalis, sebenarnya ada empat isu yang paling mengemuka yang dianggap sebagai bola liar yang terus bergulir saat ini, antara lain soal pemekaran provinsi, rekonstruksi Otsus, uji meteri UU Otsus pasal 6 ayat 2 tentang anggota DPR Papua, hingga dialog Papua dan Jakarta. "Dari pertemuan yang kita gali dengan tokoh masyarakat yang paling kencang soal pembahasan dialog Papua dan Jakarta," ujarnya. Keinginan dialog tersebut, lanjut pria yang kini duduk di DPR RI ini, mengemuka dengan harapan bahwa tindak lanjut dialog tersebut secara kompleksitas atau secara tidak langsung merangkul materi isu penting yang ada. "Kita tentu menyambut baik adanya permintaan dialog tersebut, sehingga kemudian kita teruskan dalam pertemuan dengan Muspida," ujarnya tadi malam. Secara umum, kata Paskalis, dari pembicaraan awal dengan jajaran Muspida diberikan lampu hijau. Ini tercermin dari adanya umpan balik yang baik dari Sekda Provinsi Papua yang menggaris bawahi jika memang ingin melakukan dialog dalam bingkai negara yang ada maka harus disimpulkan secara bulat topik apa yang harus dibawa terlebih dahulu sebelum diajukan ke Jakarta dengan melibatkan berbagai elemen terkait, termasuk masyarakat maupun dari kalangan internal pemerintah daerah setempat baik kabupaten kota maupun provinsi di Papua. Tentu saja, lanjutnya, sikap positif yang didapatkan tersebut adalah langkah maju dalam menggalang sebuah dorongan yang baik untuk melanjutkan pembangunan di Papua terutama dalam bingkai Otsus yang sudah ada. "Mau tidak mau, suka atau tidak, inilah yang harus kita pikirkan ke depannya," tegas Paskaslis Sebab dari pelaksanaan Otsus sendiri secara nyata banyak hal yang perlu dimusyawarahkan bersama, dimana dinamika yang berkembang di Tanah Papua banyak hal yang perlu dipikirkan secara baik. "Tentunya ini juga secara nyata dipercaya akan mereduksi ekses negatif di tengah masyarakat yang bisa saja muncul seiring dengan terus bergulirnya isu panas yang juga diangkat oleh banyak tokoh di Papua sendiri," ujarnya. "Tentu ini merupakan pembiacaraan awal, kita dari kaukus terus dorong ini," ujarnya yang duduk di Komisi I DPR RI itu. Ia menjelaskan, sebagai kaukus, pihaknya mengharapkan langkah awal ini bisa didukung sepenuhnya oleh semua elemen terkait, terutama adanya kepedulian dari pemerintah daerah baik kabupaten/kota termasuk provinsi sendiri di tanah papua. "Intinya bukan untuk menggalang perpecahan melainkan mendudukkan persoalan sebagaimana mestinya agar tatanan Papua sebagai tanah damai bisa terus kondusif," tegasnya. Diagendakan hari ini, Selasa (15/12) pihaknya akan melakukan penggalian masalah tersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Manokwari. "Jika tidak ada halangan, Selasa pagi (pagi ini,red) atau siang rombongan tiba dan akan gelar pertemuan di Manokwari," ujarnya. Pihaknya berharap apapun permasalahan yang muncul di Papua hendaknya disikapi secar akal sehat. Banyaknya sumbatan informasi hingga adanya ketimpangan sosial secara realitas tidak lantas membuat pengambil kebijakan menutup mata. Sebab semakin dibiarkan akan muncul ekses baru yang susah terkendali. "Kita harapkan dari tanggapan yang sudah kita dapatkan tahun 2010 mendatang mudah-mudahan bisa laksanakan (dialog Papua-Jakarta) sesuai dengan keinginan kita bersama." pungkasnya. Sementara salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan antara Kaukus Perlemen Papua dan Papua Barat di Kantor MRP Senin (14/12) kemarin adalah tentang masalah pemekaran. Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua,M.Th menegaskan ada beberapa pernyataan yang dilontarkan yaitu terkait beberapa permasalahan di Papua yang sedang hangat dibicarakan. Dalam menanggapi beberapa pertanyaan dari kaukus tersebut, pihaknya menegaskan, pemekaran kabupaten yang ada di Tanah Papua itu merupakan murni keinginan rakyat dan tidak ada unsur kepentingan pribadi. "Kemudian mengenai dialog antara pemerintah pusat dengan Papua memang masyarakat menginginkan kejelasan status Tanah Papua selama ini, selanjutnya mengenai UU Otsus banyak dari masyarakat menanggapi bahwa UU Otsus harus dilakukan revisi karena tidak sesuai dengan keadaan di Tanah Papua," katanya. Sedangkan mengenai uji materi bagi anggota DPR Papua, lanjut Agus, hal itu memang diperlukan, karena hal ini menyangkut putra daerah dan masyarakat di luar Papua dalam persentase untuk menjabat atau menduduki kursi di DPR Papua. (eno/dni/fud) (scorpions)
