http://www.antaranews.com/berita/1265948281/maroko-polisario-gagal-capai-perjanjian-sahara-barat
Maroko, Polisario Gagal Capai Perjanjian Sahara Barat Jumat, 12 Pebruari 2010 11:18 WIB | Mancanegara | Timur Tengah/Afrika | Markas PBB, New York (ANTARA News/AFP) - Maroko dan gerakan kemerdekaan Front Polisario pada Jumat gagal mempersempit perbedaan mereka mengenai Sahara Barat yang disengketakan, setelah dua hari pembicaraan tidak resmi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Chritopher Ross, utusan pribadi Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk Sahara Barat, mengatakan bahwa dalam sebuah pernyataan di akhir pembicaraan itu bahwa "tidak ada pihak yang mau menerima usul pihak lainnya sebagai dasar bagi berlanjutnya pembicaraan di masa mendatang". Ia menyatakan, kedua pihak bagaimanapun telah menegaskan kembali komitmen mereka "untuk meneruskan pembicaraan mereka secepat mungkin." Menurut dia, untuk maksud itu, ia berencana melakukan perjalanan ke wilayah tersebut guna berkonsultasi lagi dengan berbagai pihak terkait. Ross mengatakan, pembicaraan itu "dilakukan dalam suasana kerja yang serius, keterusterangan dan saling menghormati". "Pertemuan tertutup di Pusat Pengetahuan IBM di dusun kecil Armonk itu meniru pertemuan tidak resmi yang sama di Austria Agustus lalu. Pembicaraan itu ditujukan untuk memuluskan jalan bagi putaran kelima pembicaraan resmi antara pihak-pihak tersebut. Empat putaran sebelumnya yang diadakan di Manhasset New York Juni 2007 gagal untuk memecahkan perselisihan mengenai wilayah kaya pospat yang dicaplok Maroko pada 1975 setelah mundurya penguasa kolonial Spanyol. Pencaplokan atas wilayah itu telah memicu perang antara pasukan Maroko dan gerilyawan Polisario yang didukung Aljazair. Kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata pada 1991 tapi pembicaraan yang disponsori PBB mengenai masa depan Sahara Barat sejak itu tidak menghasilkan kemajuan. Rabat telah berjanji untuk memberi Sahara Barat otonomi luas tapi mengesampingkan kemerdekaan. Front Polisario yang mendapat dukungan Aljazair menginginkan referendum untuk memutuskan nasib sendiri dengan kemerdekaan sebagai salah satu opsi. Mohammed Khadad, seorang pejabat senior Polisario yang menghadiri pertemuan di Armonk, menjelaskan berbagai pihak yang terlibat, Rabu, memusatkan perhatian pada masalah hak asasi manusia dan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan. Namun, kepada AFP, ia mengatakan bahwa Rabat terus "mengecilkan masalah hak asasi manusia" dan menolak bukti komisi internasional atau pengawasan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak melalui Misi PBB untuk Referendum Sahara Barat (MINURSO) atau kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi. "Bola berada di Dewan Keamanan," kata Khadad. Ia menekankan bahwa badan PBB yang memiliki 15 anggota itu harus memecahkan masalah hak asasi manusia ketika mereka bertemu April mendatang guna memutuskan pembaruan mandat MINURSO. Delegasi Maroko tidak memberi komentar. Tahun lalu, beberapa anggota Dewan Keamanan PBB menyuarakan keprihatinan mereka mengenai situasi HAM di Sahara Barat. Beberapa diplomat menyatakan bahwa DK-PBB mungkin akan mengubah mandat MINURSO yang di dalamnya tercakup pengawasan hak asasi manusia. (Uu.S008/R013/P003)
<<foto-polandia.jpg>>
