http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010071823550415
Senin, 19 Juli 2010
BURAS
Negara Kekerasan Versus Kemiskinan!
"BORO-BORO mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) atau negara
kemakmuran (prosperity state), cara penyelesaian masalah kemiskinan justru
lebih cenderung untuk menyeret negara kita kian mewujudnyatakan kehadiran
negara kekerasan--violent state!" ujar Umar. "Dari cara penghancuran dengan
kekerasan usaha kaum miskin yang berdagang di kaki lima seantero negeri, sampai
pembumihangusan permukiman darurat nelayan Kualakambas dan Kualasekapuk,
Lampung Timur, dengan gamblang menunjukkan aparatur kepanjangan tangan
pemerintah yang merepresentasikan kekuasaan negara justru melazimkan penggunaan
kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang merupakan ekses dari kemiskinan!"
"Penggunaan kekerasan juga telah jadi pilihan dalam menyelesaikan konflik
kepentingan antara pemerintahan lokal dengan pihak-pihak lain, seperti terjadi
dalam kasus makam Mbah Priuk di Jakarta Utara!" sambut Amir. "Pilihan
pemerintah untuk lebih cenderung menjadikan Indonesia sebagai violent state itu
diperkuat lagi dengan gagasan mempersenjatai Polisi Pamong Praja (Pol. PP)
dengan senjata api! Bisa dibayangkan betapa bakal kian sadis kekerasan atas
nama kekuasaan negara yang dijalankan pemerintahan negeri ini pada kaum melarat
atas ekses kemiskinannya!"
"Pilihan yang lebih cenderung menonjolkan jalan kekerasan untuk
penyelesaian masalah tersebut sekaligus telah menafikan dasar negara yang
menjunjung tinggi asas perwakilan dengan hikmat kebijaksanaan lewat musyawarah
untuk mufakat!" tegas Umar. "Kenyataan demikian tentu amat menyedihkan,
lebih-lebih jika setiap kali penggunaan kekerasan sebagai jalan pintas
penyelesaian masalah itu dihadapkan pada kaum miskin nan papa, yang ketika
digilas habis oleh kekerasan kekuasaan tak menyisakan lagi sedikit pun milik
untuk menyambung penghidupannya! Sekaligus, pupusnya harapan atas hak untuk
ikut menikmati arti kemerdekaan bangsanya!"
"Tapi lebih memprihatinkan lagi adalah hilangnya rasa kemanusiaan yang
adil dan beradab pada kalangan pemimpin yang telah mengutamakan bahkan
mentradisikan penggunaan kekerasan untuk menggilas kaum miskin yang lemah dan
membumihanguskan hak miliknya itu!" timpal Amir. "Praktek kekerasan itu secara
nyata pula telah mengingkari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan
terhadap setiap warga negara dan hak miliknya dalam bentuk apa pun! Malang nian
warga negara ini, jika harus hidup berkepanjangan dalam negara kekerasan!"
H. Bambang Eka Wijaya
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
