============================================ Mailinglist debritto : [EMAIL PROTECTED] ============================================ Bagaimana ini Mbilung? Pesimis tenan ya? Sakit mental bangsa kita ini! --- disetip --- Apabila Anda diangkat menjadi wakil rakyat, maka Anda berhak untuk memeras duit rakyat dan mengatas namakan rakyat demi kepentingan pribadi. Dgn ini saya cantumkan fasilitas2 yg dimiliki oleh para waktil rakyat kita yg menjadi anggota DPR RI. --- disetip --- DPRD DKI --- disetip --- DPRD di Bali --- disetip --- maka dari itu tak ada salahnya didirikan IPW (Indonesia Perselingkuhan Watch) ==mBilung: Dalam hal ini saya setuju 100% dengan penulis email tersebut. Fasilitas-materiil anggota legislatif kita memang amat sangat terlalu besar. Nggak ketemu nalar kalau dibandingkan tingkat kesejahteraan-materiil mayoritas rakyat Indonesia. Lebih dari 60% anggota legislatif kita (termasuk yang berasal dari PDIP) doyan duit. Itu yang di DPR, sedangkan yang DPRD Tingkat I lebih parah lagi, dan yang paling parah adalah yang di DPRD Tingkat II. Anggota legislatif yang baik selalu kalah voting dalam pembuatan keputusan yang menyangkut fasilitas-materiil ini. Tapi itulah politik. Saya sudah menyebutkan (pada email yang kemarin), bahwa hakikat politik adalah proses perebutan dan pembagian kekuasaan dan sumber-sumber kenikmatan melalui cara-cara yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Jadi kita (rakyat) memang harus 'juweh' (cerewet) untuk mengontrol mereka. Sayangnya, belum ada lembaga kenegaraan resmi yang cukup kuat untuk menjadi saluran kontrol kita terhadap ulah para anggota legislatif. Kalau cuma melalui NGO semacam ICW, IPW, nulis di koran, dsb, wah, cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan, dicuekin aja sama orang- orang legislatif yang mata duitan itu. Jangankan ngontrol dari luar, wong ngontrol liwat jalur resmi partai saja sulitnya bukan main, malah bisa 'menuai badai'. Contohnya, PDIP Ranting Pondok Karya - Tangerang (khususnya Anak Ranting Bintaro Jaya Sektor 4, tempat saya bergabung), sudah dicap-buruk (di-black-list) oleh kelompok Taufik Kiemas sebagai 'banteng ekstrim' atau 'antek Eros Djarot - Dimyati Hartono - Haryanto Taslam'. Gara-garanya cuma sepele : 1) Kami memanggil dan 'mengadili' seorang anggota DPRD Tangerang asal PDIP Pondok Karya yang menurut kami sudah berulah seperti 'kacang lupa kulitnya'; 2) Kami mendukung Eros Djarot untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres Semarang kemarin, mengingat mbak Mega sudah jadi Wapres, sekaligus dengan alasan agar kita lebih mempraktekkan asas demokrasi dan mengikis kultur feodalisme (jadi bukan karena kami nggak suka sama mbak Mega). Dulu kita teriak-teriak mengkritik mbah Harto sebagai calon tunggal, lha kok sekarang kita mengkultuskan mbak Mega menjadi calon tunggal dan melarang kader lain untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum ? Yaaah, begitulah Bung Ahyen, di dalam tubuh PDIP sendiri masih banyak orang yang terkena virus feodalisme dan munafik (ngomongnya demokrasi tapi prakteknya feodalistis). Malah si Roy BB Janis itu (Ketua DPD DKI Jakarta !) memberi contoh buruk : kebiasaan sungkem / mencium-tangan mbak Mega :(. Orang-orang penjilat itu pula yang belakangan memasyarakatkan sebutan 'Ibu' sebagai pengganti 'Mbak' untuk memanggil Megawati. :( Wis ah ! ---------------------------------------------------- This email was sent using http://webmail.cbn.net.id/
