At 07:51 AM 4/1/99 +0700, upc wrote: > >[Image] > >Lewat email ini -- setelah Anda memahami penjelasan kami, rakyat miskin >kota -- di bawah ini, kami mengharapkan dukungan Anda untuk STOP program >Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah dibuat pemerintah. Dukungan bisa >diberikan dengan cara mengirim email kembali ke alamat kami, atau dengan >mengumpulkan tanda tangan di daerah masing-masing, lalu mengirimnya >kepada kami, atau langsung ke Bank Dunia dan Bappenas. Tetapi kalau ada >di antara Anda yang merasa terganggu dengan kehadiran email ini, maafkan >kami, delete saja. > >PENJELASAN >Sejak bulan Januari lalu, kami telah melakukan tindakan awal menanyakan >soal penyebaran informasi JPS, prinsip dan sistem kerjanya dengan >langsung melakukan aksi ke Bappeda. Tapi tak ada hasil. Kami bergerak >lagi ke Bappenas untuk soal yang sama. Bappenas akhirnya mau turun untuk >langsung melihat kenyataan di kampung-kampung. Tetapi ternyata inilah >teater birokrasi ciptaan Orde Baru yang masih dipertahankan, janji dan >permainan topeng pejabat menghadapi rakyatnya sendiri terus berlangsung. >Perjalanan yang melelahkan, bikin sebel, jengkel dan marah. Lalu turun >Pedoman Umum Program Perluasan Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan >Masrakat (PJPS-PM) tahun anggran 1999/2000, yang dikeluarkan Bappenas, >18 Februari 1999, yang ternyata tetap tidak mengubah hubungan birokrasi >yang menempatkan rakyat tetap sebagai obyek yang berada di bawah mereka, >yang bertentangan dengan semangat kemandirian yang seharusnya >ditumbuhkan di masyarakat untuk mengatasi krisis, dan hanya memperkuat >status quo. Akhirnya kami, rakyat miskin kota, mengumpulkan tanda tangan >untuk menolak JPS langsung ke Bank Dunia. 29 Maret kemarin, dengan >10.000 tanda tangan yang berhasil kami kumpulkan dari berbagai kampung >di Jakarta, kami, berangkat dengan 100 orang rakyat miskin kota, >melakukan aksi penolakan JPS ke Bank Dunia yang berkantor di gedung >Bursa Efek Jakarta. Di bawah ini adalah pernyataan yang kami turunkan >dalam aksi tersebut, dan jawaban Bank Dunia yang kami terima lewat >email. Dukungan Anda dalam penolakan ini, berarti kekuatan baru untuk >rakyat miskin kota menjadi lebih mandiri dalam memecahkan >masalah-masalah kemiskinan yang telah menelikung kami selama ini, dan >bukan hasil dari perbuatan kami sendiri. > >PERNYATAAN: >TOLAK PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL >Tuntutan 10.000 Rakyat Miskin Kota kepada Bank Dunia >Jakarta, 29 Maret 1999 > >Kami akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Program Jaring Pengaman >Sosial adalah sebuah program ekonomi yang dimaksudkan untuk meredam >keresahan dan radikalisme rakyat miskin dalam krisis yang bukan >disebabkan oleh kami, rakyat miskin. Krisis diciptakan oleh gabungan >kepentingan sistem ekonomi global yang dipaksakan kepada negara-negara >Selatan oleh Bank Dunia, IMF dan WTO sebagai mesin pelaksana, dan >kepentingan ekonomi dan politik elit penguasa Indonesia. > >Pengalaman program JPS tahun anggaran 1998/1999 adalah bukti nyata. >Krisis ekonomi yang terjadi adalah ulah para birokrat dan konglomerat >Orde Baru, dan spekulan jual beli valas. Bank Dunia dan IMF, donor yang >memberi pinjaman kepada Indonesia untuk mengatasi krisis mensyaratkan >dilaksanakannya JPS sebagai salah satu bagian paket wajibnya. Pemerintah >Indonesia melaksanakan program tersebut dengan mengatas-namakan kami, >rakyat miskin, dan menjadikannya proyek yang penuh dengan korupsi, >kolusi dan nepotisme (KKN). > >Kritik keras telah bertubi disampaikan, tetapi perbaikan hanya ungkapan >basa-basi. Pedoman Umum Program Perluasan Jaring Pengaman Sosial dan >Pemberdayaan Masyarakat (JPS-PM) tahun anggaran 1999/2000, yang >dikeluarkan Bappenas tanggal 18 Februari 1999 justru mengukuhkan >kedudukan LKMD yang jelas terbukti korup sebagai pengelola >program-program PDM-DKE dan PPLK (Pedoman Umum PPJS-PM 1999/2000, Bab >VI, point 6.1.C.1, hal 5), dan bahkan memperkuat peran birokrasi dalam >pelaksanaan program dengan menunjuk pimpinan birokrasi (Lurah, Camat, >Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri) sebagai pembina Forum Lintas Pelaku >yang akan dibentuk di masing-masing tingkatan wilayah. > >Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman untuk program ini tidak cukup hanya >mendesak-kan perbaikan dengan memperketat persyaratan yang ternyata >telah dilanggar oleh pe-merintah. Bnak Dunia belum >mempertanggung-jawabkan dosanya kepada rakyat Indo-nesia karena selama >32 tahun mendukung penguasa Orde Baru yang mengkorup 30% dana >pinjamannya. Bank Dunia harus menghentikan sikap tidak bertanggungjawab >ini. > >Berikut tuntutan kami: >1. Stop program JPS >2. Tangguhkan pencairan dana pinjaman Bank Dunia, IMF dan OECF untuk >tahun anggaran 1999/2000 sampai setelah Pemilu berlangsung, dan >pemerintahan yang baru terbukti bersih dan pro-rakyat miskin. >3. Membebaskan minimal 30 persen hutang Indonesia kepada Bank Dunia. > >Tertanda >Jaringan Rakyat Miskin Kota > >JAWABAN BANK DUNIA >JAKARTA March 29, 1999--The World Bank met today with members >representing the >civil society group Urban Poor Consortium (Konsorsium Kemiskinan Kota) >to discuss the >group?s concerns over the government?s handling of the crisis-response >social safety net >program (JPS), and their request for World Bank delay of its proposed >Social Safety Net >adjustment loan. > >Dennis de Tray, outgoing Country Director for Indonesia, thanked the >individuals >who came to the Bank office for the meeting. "We greatly appreciate >the chance >to meet with the people whose lives have been impacted by this crisis, >and hear >about ways in which the World Bank can help fix some of the problems in > >current JPS programs. This conversation is a critical addition to the >ongoing >dialogue that we are having with Government, civil society, and other >groups >involved in social safety net programs in Indonesia. We are working to >ensure >that the JPS program is efficient, well-targeted, well managed, and >well >monitored, and that these programs are able to meet the individual >needs of local >communities. This is an enormous challenge; and we will move ahead >with the >financing of our safety net adjustment loan as soon as we are >satisfied that the >necessary structures and policies have been put in place to serve >the people >of this country",? said de Tray, who led the dialogue for the Bank >today. Mark Baird, >who will be the new Country Director effective April 1, promised as a >follow-up >to visit some of the urban kampung (neighborhood) in Jakarta severely >hurt by >the crisis to better understand the problems people are facing. > ~~~~~~~~~~~~~~~~ >The World Bank is working on a Social Safety Net adjustment operation >(SSNAL) >which seeks to put in place policy conditions improving the functioning >of the safety net >programs. These conditions will focus on: >1. Safeguarding key programs by putting in place a system of enhanced >monitoring in each of >the key social safety net programs (including the targeted rice program >(OPK), scholarships, >community funds (PDM-DKE), specific health initiatives, and labor >intensive works programs >(padat karya); by setting up a national overarching structure including >a powerful commission of government for oversight (led by a coordinating >minister), a joint government and civil >society effort in a ?control team? led by Mar?ie Muhammad, and a >completely independent >monitoring team of civil society and NGO representatives; and by making >more information >available to the kecamatan and desa level about budget allocation and >monitoring plans, as they >relate to each community and village receiving funds. >2. Protecting effective social expenditures by maintaining the level >and composition of >expenditures in the social sectors, particularly education and health, >as investments in >Indonesia?s next generation; by ensuring budgetary and geographical >allocations for social >safety net programs, based on cost effectiveness and efficiency; and by >seeking to consolidate >budgets for padat karya safety net activities in an improved financing >mechanism (either through >a single ministry or other means). >3. Improving the design of social safety net instruments by conducting >an ongoing monitoring >and evaluation effort to determine which programs should be kept and >strengthened, and which >eliminated; by improving the geographical targeting to reach those in >greatest need of programs; and to help the government redesign PDM-DKE >and OPK through enhanced transparency and accountability of the local >level organizations, and improved targeting. >=============================================================== > >Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Anda untuk pencarian >dukungan ini. >[Image] > Urban Poor Consortium (Konsorsium Kemiskinan Kota) > Billy Moon Blok H-I/7 Jakarta 13450 > Phone/Fax: 62.21.8642915 > e-mail: mailto:[EMAIL PROTECTED] > Urban Poor Website: http://welcome.to/urbanpoor > To unsubscribe send a message to [EMAIL PROTECTED] with in the message body the line: unsubscribe demi-demokrasi
