Selalu ikuti perkembangan jaminan sosial dan kesehatan hanya di JAMSOSINDONESIA.COM
Pada 27 September 2013 09.58, Hilmi Rathomi <rathomi_...@yahoo.com> menulis: > ** > > > Setahu saya memang banyak penyimpangan di Jampersal. > di RB2 kami angka rujukan melonjak tajam karena bidan merasa lebih mudah > untuk merujuk. > banyak BPS yang meminta cost sharing ke pasien, memanfaatkan ketidaktahuan > pasien ttg jampersal, dengan menginfokan bahwa ada subsidi dari pemerintah > 500 ribu. Jadi kalau tarif biasanya 1 juta, pasien diinfokan dapat "diskon" > 500 ribu, tinggal membayar 500 ribu lagi. Kalo tidak begitu kualitas turun > krn bidan enggan melayani. > > Klo menurut saya dari awal sebaiknya jampersal tidak langsung diterapkan > secara nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan pemerintah yang terbatas, > sepertinya lebih pas jika dana yang ada diarahkan ke daerah2 yang > konsentrasi AKInya tinggi dahulu. > > Ini ibarat kita punya stok antibiotik yang tinggal 1 strip dan hanya cukup > untuk 1 orang, tapi berhubung yang sakit ada 3, akhirnya dibagi2 merata. > Masing2 cuma icip2, kebagian 3 butir setiap orang. Akhirnya malah tidak ada > yang sembuh, malah resisten. > > Hilmi SR. > > ------------------------------ > *From:* Adi Sasongko <adi.sason...@gmail.com> > *To:* milis desentralisasi kesehatan < > desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com> > *Sent:* Friday, September 27, 2013 8:57 AM > *Subject:* Re: [des-kes] AKI melonjak tinggi: Apa yang terjadi? > > > Seorang mahasiswa FKMUI membuat penelitian Jampersal di seluruh RB yang > ada di Jakarta Utara tahun 2012. Terjadi lonjakan kunjungan persalinan yang > besar antara sebelum dan sesudah Jampersal tapi pada saat yang sama tidak > ada peningkatan yang berarti dalam hal SDM dan sarana kerja pendukung. > Fenomena ini saya yakin juga terjadi di tempat-tempat lain. Bisa dipahami > kalau akibatnya terjadi penurunan kualitas pelayanan persalinan...... > > Akibat lain dari Jampersal adalah tergusurnya berbagai upaya swadaya > masyarakat seperti Tabulin (Tabungan ibu bersalin) yang sudah dibina dengan > susah payah. Buat apa susah-susah menabung untuk biaya persalinan karena > dengan Jampersal semuanya gratis. > > Jampersal juga berdampak pada keberadaan klinik RB swasta. Pasien yang > semula bersedia membayar lalu berduyun-duyun pindah ke Jampersal. Akibatnya > kunjungan ke klinik swasta non jampersalpun menurun. > > > AS > > > > 2013/9/27 <mohnuh2...@yahoo.com> > > ** > > Asa beberapa kemungkinan: > > 1. Realisasi Jampersal tidak sesuai rencana. Bisa karena masyarakat > tidak tahu, bisa karena bidan tidak tahu, bisa karena “kreativitas” pejabat > dinkes/pemda yang melihat jampersal sebagai sumber dana yang dapat > diotak-atik sesuai keinginan sendiri. > 2. Bidan di desa tidak “menjemput bola” tetapi menunggu bola. Menunggu > sesudah orang hamil datang ke dia, dan bukan dia berinisiatif mengunjungi > rumah bumil. Apalagi melakukan penyuluhan terhadap ibu baru atau calon ibu. > 3. RS rujukan tidak siap dan tidak punya program utk itu. > 4. Pemda/Kepala daerah tidak merasa terpanggil untuk ikut menurunkan > AKI. > 5. Masalah geografi adalah “given factor” yang tidak dapat selalu > dijadikan alibi. > 6. Masalah transportasi, terutama di luar Jawa akan teratasi jika > Kepda atau Pemda mempunyai komitmen. Kalau tidak ada sarana transportasi > cepat, pendekatan preventif dan deteksi dini harus menjadi prioritas. > Sehingga bumil dapat dirujuk jauh-jauh hari sebelum terjadi komplikasi. > > > Sent from Windows Mail > > *From:* Laksono Trisnantoro > *Sent:* Friday, September 27, 2013 8:14 AM > *To:* desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com > > > Dear all. > Ada berita menarik dari Sindonews. AKI meningkat tinggi. Mengapa terjadi, > perlu dibahas dengan detil. Kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen > Kesehatan akan membahas kasus ini secara sistematis. Kami mulai diskusi > melalui miling-list ini untuk khusus membahas kasus ini. SIlahkan > berkomentar. > > Salam > > Laksono Trisnantoro > > Berita kemarin > *Sindonews.com* - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) > Agung Laksono mengatakan, hasil survei yang dilakukan Badan Kepala > Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengeluarkan hasil > Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, dijamin akurasinya > dan validitasnya. > > Agung menjelaskan, hal itu dikarenakan, survei tersebut berbeda dengan > hasil survei yang dilakukan oleh lembaga politik yang belakangan sangat > popular di Indonesia. > > “Survei politik cenderung tidak objektif, karena publikasi terhadap hasil > survei lebih kepada tujuan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas > tokoh tertentu,” kata Agung, saat ditemui di Peluncuran Hasil Survei > Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, di Jakarta, Rabu 25 > September 2013. > > Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat > mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh > melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu. > > Dalam hal ini, fakta lonjaknya kematian ini tentu sangat memalukan > pemerintahan yang sebelumnya bertekad akan menurunkan AKI hingga 108 per > 100 ribu pada 2015 sesuai dengan target MDGs. > > Salah satu pihak yang menolak mengakui hasil SDKI 2012 adalah Kementerian > Kesehatan (Kemenkes). Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi > berdalih, terjadi perbedaan metode perhitungan dalam SDKI 2012 sehingga > angka kematian ibu melahirkan melonjak. Kontroversi angka kematian ibu > inilah yang menyebabkan peluncuran SDKI 2012 selalu tertunda. > > Menurut Agung sangat masuk akal jika SDKI 2012 mencatat rata-rata AKI > melonjak. Pasalnya, sejumlah program terobosan untuk menekan kematian ibu > melahirkan seperti Jaminan Persalinan (Jampersal) diakui kurang berhasil. > > Selain itu, sejak otonomi daerah, dukungan pemerintah daerah pada program > KB memang jauh menurun. Oleh sebab itu wajar saja, lanjut Agung, jika angka > kematian ibu melonjak. “Pemakaian metode KB (Keluarga Berencana) jangka > panjang hanya sebesar 10,6 persen. Dan ini menjadi pekerjan yang harus kita > selesikan dimasa mendatang,” lanjut Agung. > > Berbagai persoalan di bidang kependudukan dan KB tersebut jelas Agung akan > membawa implikasi pada pencapaian MDGs dan penetapan sasaran Rencana > Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. > > Para petugas survei juga melakukan pendataan tentang angka kematian ibu > dan balita, sehingga hasil survei jauh lebih lengkap dan > sempurna.<http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/25/15/787444/sdki-2012-gambaran-penduduk-indonesia> > > > > > > > -- > Adi Sasongko > A good teacher teaches, a better teacher motivates, the best teacher > inspires > > > >
