![]()
MENGURUS orang miskin di Indonesia sama sulitnya dengan memberantas korupsi. Semakin diurus, semakin menjadi-jadi. Soalnya, kemiskinan dan korupsi telah bersenyawa untuk saling menjaga eksistensi.
Lihat saja bagaimana semrawutnya pembagian uang subsidi tunai langsung yang merupakan kompensasi terhadap keluarga miskin dari kemahalan yang ditimbulkan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Di sejumlah daerah terjadi manipulasi data orang miskin dengan berbagai cara.
Yang paling banyak dikeluhkan adalah banyak warga miskin yang tidak memperoleh subsidi tunai. Tetapi di lain pihak, banyak pula yang memperoleh tunjangan orang miskin sebesar Rp100.000 per bulan, padahal mereka sesungguhnya bukan orang miskin.
Banyak penyebab dalam hal ini. Pertama, petugas Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bekerja atas dasar kategori yang ketat. Kedua, desa-desa di Indonesia yang sudah merdeka selama 60 tahun tidak memiliki sistem administrasi pendataan penduduk yang benar berdasarkan kemampuan sosial ekonomi. Ketiga, petugas BPS hanya menerima data dari kepala desa tanpa mengecek kebenarannya. Keempat, membayar tunai kepada 15 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia adalah pekerjaan raksasa yang sangat terbuka bagi penyelewengan.
Sebagai ilustrasi, untuk membayar gaji pegawai negeri sipil yang berjumlah sekitar tiga juta orang di seluruh Indonesia diperlukan waktu sedikitnya 10 hari melalui sistem perbankan, maka untuk 15 juta KK miskin membutuhkan waktu 50 hari. Banyak orang miskin yang tidak sabar menunggu 50 hari untuk memperolehnya, sedangkan mereka tahu uang itu ada di kantor pos atau BRI setempat.
Penyimpangan data orang miskin, diakui atau tidak, bukan semata kekeliruan pencatatan dan kelalaian kategorisasi. Hal itu muncul akibat penyakit yang paling parah di negeri ini, yaitu korupsi.
Karena korupsi, hal yang sederhana menjadi rumit. Karena korupsi, hal yang murah menjadi mahal. Di negeri kita, korupsi dan kemiskinan telah menjadi fakta paradoksal. Kemiskinan menimbulkan korupsi ketika hendak diperangi. Korupsi melihat kemiskinan sebagai lahan yang empuk.
Birokrasi, kemiskinan, dan korupsi telah tumbuh menjadi segitiga maut yang menenggelamkan semua niat baik yang bernama penyejahteraan. Itulah yang menyebabkan uang bagi orang miskin sebesar Rp4,6 triliun yang berada di kantong pemerintah tidak secepatnya bisa dinikmati orang miskin. Nafsu korupsi telah menghalangi seluruh kemudahan dan ketulusan dalam penyaluran.
Oleh karena itu, sekali lagi kita katakan, jangan memberi ikan kepada orang miskin, tetapi berilah mereka kail. Memberi rakyat uang karena pemerintah mempunyai cukup duit, tidak saja pekerjaan gampang, melainkan kebijakan yang gampangan. | 