Kompas, Senin, 29 Januari 2007
Berpacu dengan Waktu
Tamrin Amal Tomagola
Elite politik negeri ini sungguh tak bernurani. Ketika rakyat kecil berpacu
dengan waktu untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana longsor, hilang di
udara, terbenam di dasar laut, terbirit- birit oleh flu burung, para elite
politik justru sibuk mengurus diri sendiri.
Elite mendirikan partai (baru) yang tak jelas basis konstituennya. Elite
kasak-kusuk dan berkomplot mengakhiri mandat yang diberikan rakyat, di Poso
berebut wewenang keamanan, padahal yang diperebutkan proteksi dan proyek
pembangunan rumah eks pengungsi. Yang paling licik, mengakali uang negara dalam
bentuk rapel gaji melalui PP No 37/2006.
Kesibukan elite ini jelas dalam rangka berpacu dengan waktu, menuju 2009.
Tahun duka dan harapan
Kali ini pergantian tahun penuh dengan kontradiksi. Sejak Desember 2006 hingga
Januari 2007, sanubari kita diharu-biru dengan campur aduk "rasa-rasa sayu dan
pengharapan" (Driyarkara dalam Karya Lengkap Driyarkara, suntingan Sudiarja
dkk, 2006:25-28). Saat umat Nasrani harap-harap cemas memperingati kelahiran
Sang Juru Selamat, kelompok etnis Tionghoa bersukacita dengan datangnya Tahun
Baru Imlek, dan umat Islam bersiap memasuki awal Hijriah, ratusan nyawa rakyat
direnggut paksa oleh bencana beruntun. Lahir dan mati, awal dan akhir seakan
"bertukar tangkap dengan lepas" (Amir Hamzah, Padamu Djua, dalam HB Jassin,
1962:34).
Di satu pihak kita sedih atas penderitaan rakyat kecil dan kebobrokan nurani
elite politik, di lain pihak tetap mempunyai harapan dan berupaya, tibanya
masa-masa cerah menyejuki Tanah Air. Secara eksistensial-spiritual, semua ini
mengantar kita pada kesadaran, setiap kita "ada dalam waktu, terkurung dalam
waktu, tetapi mampu mengatasi waktu (transcendent)" (Driyarkara, ibid).
Kemampuan transendental manusiawi inilah yang memungkinkan kita melakukan
refleksi atas kehidupanpribadi maupun bangsasambil berpacu dalam putaran
waktu. Pada tingkat individu refleksi melahirkan (oto) biografi, sedangkan pada
tingkat masyarakat menukilkan sejarah (history). Meski berbeda tingkat,
biography and history (C Wright Mills, The Sociological Imagination, Oxford
University Press, 1959) keduanya punya keterikatan yang saling menghadirkan
(contingent). Keterkaitan ini terlihat saat kita menelaah biografi para
pemimpin dan keterkaitan nya dengan sejarah bangsa tempat mereka berkiprah (C
Wright Mills, The Power Elite, Oxford University Press, 1956).
Jika kemampuan transendental ini digunakan untuk mencermati hubungan sejarah
bangsa dengan kiprah para pemimpin yang pernah kita punyai, teramati beberapa
kecenderungan menarik.
Pertama, sejauh ini estafet kepemimpinan bangsa belum mampu menepati ikrar
cinta yang setiap kali dilantunkan dalam lagu kebangsaan, "Di sanalah aku
berdiri, jadi pandu ibuku
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya". Depdiknas
dan Depag yang mengurusi "jiwa bangsa" terpuruk dalam korupsi dan pungli.
Dirjen Pajak, Departemen Perhubungan, Departemen Kimpraswil, dan Departemen
Kesehatan yang diharapkan membangun "raga bangsa", setali tiga uang. Apalagi
bila diukur dengan prinsip mulia dalam Pancasila, rapor kiprah pemimpin dan
bangsa kian bertabur noktah merah.
Kedua, biografi para pemimpin nasional lebih mencuat ke permukaan daripada
biografi pemimpin lokal. Indonesia seolah hanya Jakarta atau bila dibuat
sedikit lebih luas hanya daerah perkotaan Jawa, Sumatera, dan Bali. Sejarah
masyarakat pinggiran dan para tokohnya, khususnya di Indonesia timur,
terabaikan baik dalam wacana maupun kebijakan. Hanya diingat dan
diperbincangkan bila terjadi bencana alam atau bencana kekerasan komunal dan
aparat bersenjata seperti di Poso.
Ketiga, seperti di bagian dunia lainnya, kiprah para pemimpin laki-laki
mengambil hampir 95 persen halaman buku sejarah bila dibanding sepak terjang
para Kartini. Hanya his-story yang banyak terekam. Sedikit sekali her-story
yang ternukil dalam sejarah bangsa. Konco-wingking ini bahkan sering sukar
ditemukan di sampul belakang sejarah bangsa. Penyangkalan peran sejarah
pemimpin perempuan ini kian mengemuka di lahan subur patriarki di Indonesia
bagian timur.
Keempat, di atas panggung sejarah nasional, paling tidak tercatat tiga generasi
pemimpin yang telah berkiprah, yaitu generasi Perintis Nasional, generasi
Pejuang Nasional, dan generasi Machiavelis. Sebagian besar generasi perintis
nasional lahir di pergantian abad ke-19 dan ke-20, mayoritas generasi pejuang
nasional lahir antara tahun 1920 dan 1945, sedangkan umumnya generasi
Machiavelis lahir antara tahun 1945 dan tahun 1970. Generasi Perintis adalah
kelompok pemimpin sejati (genuine leaders) yang amat terpelajarRA Kartini, H
Agus Salim, Syahrir, Bung Hatta, dan Bung Karnomenguasai khazanah pengetahuan
yang luas dan beretika dalam politik. Akan halnya generasi pejuang, mereka
lebih banyak digembleng secara fasistik-militeristik oleh Jepang, lebih sebagai
mobilisator, tidak terlalu peduli dengan etika politik dan karena itu lebih
mementingkan hasil proses yang adil, manusiawi, dan beradab. Generasi
Machiavelis adalah mereka yang tumbuh dan menjadi matang dalam gemblengan
Orde Baru. Karena itu, ciri-ciri mereka sama dengan para mentornya. Generasi
yang tidak bernurani inilah yang kini terus mengonsolidasi diri untuk bertahan
sebagai oligarkh elite politik Indonesia (Robison and Hadiz, Reorganizing Power
in Indonesia, Routledge Curzon, 2004).
Kearifan sejarah dan kaderisasi
Tidak semua generasi Machiavelis terperangkap pola pikir mentor mereka. Ada
sebagiandi kalangan sipil maupun militerberhasil melepaskan diri dari jebakan
berpolitik tanpa etika dan berdemokrasi tanpa substansi. Mereka memiliki
sesuatu yang bernama kearifan sejarah (historical wisdom).
Ada tiga indikator utama apakah suatu pihak memilikinya, yaitu mampu
mengantisipasi arah arus sejarah, mampu membaca lalu menangkap peluang-peluang
terobosan sejarah yang tiba-tiba tersaji, serta tahu diri kapan saat yang tepat
untuk turun panggung. Nelson Mandela, Gorbachev, dan Corry Aquino adalah
sedikit dari pemimpin besar dunia yang terbukti memiliki kearifan sejarah
dimaksud.
Para pemimpin generasi pejuang dan generasi Machiavelis yang bermasalah di masa
lampau dan sudah terbukti gagal memimpin bangsa sebaiknya tahu diri dan tidak
usah ngoyo untuk kembali naik panggung. Tanpa perlu memaafkan diri dengan janji
bahwa ini adalah tikungan terakhir pengabdian mereka (Sukardi Rinakit, Kompas,
22/1/2007), sebaiknya legowo lengser saja, tanpa perlu naik gunung untuk
bertapa.
Ada tugas yang lebih mulia, melakukan kaderisasi pemimpin masa depan secara
lebih teratur dan bervisi, khususnya untuk melahirkan politisi muda berwawasan,
te- rampil berorganisasi secara demokratis pada tingkat lokal. Upaya berbagai
"Sekolah Demokrasi" yang kini sedang berkiprah adalah langkah investasi paling
visioner menjadi pandu Ibu Pertiwi yang tak henti-henti berdoa agar anak-anak
bangsa terbangun jiwa dan raganya. Berminat?
Mari bergabung menyiapkan pergantian generasi kepemimpinan pada 2020. Kita
memang sedang berpacu dengan waktu.
Tamrin Amal Tomagola Sosiolog
---------------------------------
Food fight? Enjoy some healthy debate
in the Yahoo! Answers Food & Drink Q&A.
