Saya sangat setuju dengan tulisan ini. Memperbaiki kesehatan di hulu jauh lebih
baik ketimbang melakukan pengobatan dengan biaya yang mahal.
Dokter-dokter lebih senang praktek di kota,dengan berbagai macam pertimbangan
kalau praktik di daerah : transportasi susah, sulit adaptasi dengan penduduk,
terbentur dgn pengobatan alam ala penduduk setempat, bukan tidak mungkin
dibayar dengan uang tapi dgn hasil tani/kebun dll.
Karena biaya kuliah kedokteran sudah mahal.Maka bila mereka lulus, paling tidak
"imbalan konsultasi" bisa untuk menutupi uang kuliah mereka.
Sama seperti anggota DPR,semasa jadi caleg,mereka habis2an membuang uang.Jika
mereka terpilih, paling tidak modal mereka bisa kembali.
Saya berharap mudah2an tulisan dibawah ini,bisa menggugah jiwa-jiwa para
dokter...
Mohon maaf bila kurang berkenan.
--- On Sat, 4/25/09, Taruna Ikrar <dr_ikrar_m...@yahoo.com> wrote:
From: Taruna Ikrar <dr_ikrar_m...@yahoo.com>
Subject: [Dokter Umum] Tulisan ttg DOKTER INDONESIA, MEMPRIHATINKAN (dari Ts.
Koran KOMPAS)
To:
Date: Saturday, April 25, 2009, 4:10 PM
Dear Teman Sejawat,
Mungkin tulisan Ts kita ini (harian Kompas) bisa menjadi penggugah untuk ikut
membenahi pelayanan kesehtan di tanah air..
wslm
Taruna
Malu Aku Jadi Dokter Indonesia
Sabtu, 25 April 2009 | 03:26 WIB
Lewat tulisan rumah (yang) sakit (Kompas, 14/3/09) Radhar Panca Dahana mengeluh
buruknya layanan medik kita. Tulisan itu mewakili nasib banyak pasien. Yang
diungkapnya fakta keresahan tak sedikit pasien kita. Betul harus diakui banyak
pasien kita terpojok sebagai pihak yang dirugikan. Handrawan Nadesul
Resep dokter ditulis tak rasional, lebih banyak pasien berobat kalau punya uang
saja, komersialisasi layanan medik, layanan medik dirasakan tak manusiawi.
Itulah potret layanan medik yang dibaca dengan kacamata bukan orang medik. Saya
ingin mengulasnya dari kacamata pekerja medik.
Membangun di hulu
Untuk menguak mengapa layanan medik kita meresahkan masyarakat, tugas dan
kewajiban pekerja medik kita perlu dikenali masyarakat.
Lebih banyak rakyat Indonesia baru berobat kalau punya uang. Dua pertiga dari
mereka tidak sekolah tinggi dan lemah kemampuan hidup sehatnya. Karena itu,
arah pembangunan kesehatan kita jelas garisnya pencegahan.
Dengan konsep pencegahan (primary health care) kesehatan di hulu kita bangun.
Pilihan itu dinilai lebih efisien. Lihat saja Banglades. Bukan sebab anggaran
kesehatan dinaikkan maka Banglades lebih sehat dari kita, melainkan karena
Banglades teguh melakukan layanan pencegahan.
Membangun di hulu ongkosnya jauh lebih murah. Karena jika hulu tidak dibangun,
di hilir jumlah orang sakit terus meningkat. Karena angka penyakit meningkat,
anggaran habis buat belanja obat. Belanja obat lebih mahal ketimbang ongkos
bikin rakyat tidak sakit sejak di hulu.
Puskesmas menjadi tulang punggung pembangunan kesehatan di hulu. Namun,
puskesmas bukan rumah sakit sehingga hanya mampu melayani satu dari lebih 12
program. Di sana, masyarakat kita yang masih belum melek sehat dilatih menjadi
pintar agar tidak sakit. Namun tidak semua puskesmas mampu melakukan
pembangunan di hulu. Akibatnya, rumah sakit masih seperti pasar malam. Yang
dilayani melebihi kapasitas yang melayani. Maka, layanan medik cenderung tak
profesional.
Konsekuensi sistem
Dari dulu sukar mengatur distribusi tenaga dokter. Semua dokter muda kepingin
praktik di kota besar supaya lekas maju. Kalaupun mau di puskesmas, apalagi di
daerah terpencil, mereka minta imbalan gaji atau janji spesialisasi. Hal itu
normal, bukan saja sekolah dokter memakan waktu lama dan ongkosnya tidak kecil,
tetapi juga pencitraan: bukan dokter kalau tak punya rumah dan mobil pribadi.
Citra kumuh dokter mengurangi kepercayaan pasien. Profesi dokter butuh faktor
trust. Di mata pasien, lulus cum laude saja tak cukup, kalau dokter pergi
praktik naik ojek.
Berbeda dengan dokter di negara dengan sistem layanan medik, citra profesi
cukup dibangun dengan berpraktik di satu rumah sakit. Perhatian dan konsentrasi
kerja dokter tak perlu pecah terbagi mencari tambahan di tempat lain.
Lebih berat
Bobot kerja profesi dokter kita jauh lebih berat daripada dokter negara maju.
Pasien puskesmas bisa ratusan. Bagaimana bisa teliti memeriksa. Akibatnya,
kesehatan gagal dibangun di hulu sehingga orang sakit terus meningkat.
Tugas dokter puskesmas bukan hanya memeriksa pasien. Dua pertiga jam kerjanya
harus di lapangan untuk menyuluh, rapat dengan pamong, dan meninjau masyarakat.
Bobot kerja dokter rumah sakit juga melebihi ketika bekerja profesional. Tak
heran kalau ada profesor kita yang salah membaca hasil rontgen. Tentu bukan
karena kebodohan. Kasus malapraktik acap terjadi akibat bobot kerja dan kondisi
profesi seperti dipikul rata-rata dokter kita.
Kekuasaan dokter
Harus diakui kekuasaan profesi dokter kelewat tinggi. Apa pun yang diminta
dokter pasien hanya bisa patuh saja. Ketidaktahuan medik pasien membuat pasien
tak berdaya di hadapan dokter. Moral dokter bisa tergoda mencari untung dari
ketidaktahuan pasien.
Sekolah dokter mengajarkan agar menulis resep rasional. Kalau ada obat lebih
murah dengan efek sama mengapa menulis yang lebih mahal. Kalau tak perlu
dirawat atau wajib operasi, mengapa memilih memberatkan pasien. Sumpah dokter
melarang memperlakukan pasien seperti nomor. Dokter wajib menjawab pertanyaan
pasien, menjelaskan sebelumnya mengenai operasi yang akan dilakukan.
Industri medik juga meningkatkan overutilisasi alat pemeriksaan (karena
memeriksa apa saja yang sebetulnya tidak diperlukan) menjadikan rakyat yang
sungguh memerlukan akhirnya tak mendapatkannya sehingga mereka merasa
diperlakukan diskriminatif. Di beberapa negara ada regulasi pembatasan jumlah
pasien sehari. Kita tidak.
Sekarang terjawab mengapa kalau lebih sering muncul kasus malapraktik, kalau
pasien lebih sering bertemu dokter yang tak ramah (misconduct) . Sebagian
muncul sebagai konsekuensi sistem kesehatan yang kita pilih, tingginya otonomi
dokter, dan moral profesi yang goyah. Ditambah dengan struktur penggajian
tenaga dokter dan kebijakan praktik dokter membuat masyarakat masih berpikir
untuk berobat ke Ponari. Ketika rakyat masih memerlukan layanan kesehatan
primer, industri medik malah terus menekan.
Sebagai dokter, tak patut bila karena potret buruk, cermin dibelah. Namun,
karena profesi dokter masih dipagari oleh etika profesi, posisi saya serba
salah. Otokritiknya, perlu solusi membangun ”praktik bersama” agar berlangsung
proses tilik-sejawat (peer review) sehingga kekuasaan dokter tidak tanpa batas.
Untuk itu sistem kesehatan saatnya menggratiskan setiap warga negara. Kita
mampu melakukannya. Pendidikan etika medik menjadi modul tersendiri bagi setiap
calon dokter sehingga pembangunan kesehatan di hulu dapat berhasil.
Bila rakyat makin pintar sehat, makin kritis, dan skeptik, makin berkuranglah
kekuasaan dokter. Dokter tak berani berpraktik seenaknya lagi. Kekuasaan dokter
perlu dibagi untuk hak pasien. Hukum kedokteran saatnya ditegakkan. Walau tidak
setiap kasus yang merugikan pasien adalah salah pihak medik, dan masih banyak
dokter yang baik, tetapi jika perubahan di atas tak terjadi, malu aku jadi
dokter Indonesia.
HANDRAWAN NADESUL Dokter, Pengasuh Rubrik Kesehatan, Penulis Buku
http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/04/25/ 0326331/malu. aku.jadi.
dokter.indonesia
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
