Yth rekan2 Pengawal e-Gov Indonesia, Pakar2 seperti Pak Mayong merupakan asset bangsa yang selama ini belum banyak di manfaatkan secara optimal oleh Bangsa dan Negara.
Banyak sekali rekan-2 PNS dan IT Professional yang sangat tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat Pemilu yang lebih baik dan effisien, namun masih banyak hambatan hukum - perundangan dan kepentingan yang harus dihadapi dan disesuaikan agar bisa dijalankan Pemilu yang lebih baik. Saya bisa berbagi apa yang terjadi dibalik persiapan Pemilu 2004, Pada waktu itu, para pakar2 yang berpengalaman dalam melaksanakan Pemilu sebelumnya, telah di undang secara personal oleh Menko Perekonomian untuk didengar pengalaman dan pendapat mereka secara independent satu per satu, dengan maksud agar beliau tahu kebijakan apa yang dapat dibuat oleh Menko untuk agar pemilu 2004 dapat terlaksana baik dengan dana yang sangat terbatas. Pakar yang diundang adalah mereka2 yang secara operasional diketahui menangani pelaksana Pemilu 1999, bukan hanya para PNS, tetapi juga para pelaku teknis yang merupakan tenaga ahli dari vendor yang terlibat pada pemilu 1999 dan sebelumnya. Ide untuk mengundang para pelaku pelaksanaan pemilu timbul ketika diketahui bahwa jumlah uang yang bisa disediakan pemerintah untuk membiayai KPU sangat terbatas meski sudah lebih besar dari biaya Pemilu 1999, namun jauh dari jumlah biaya yang diajukan dalam rencana kerja KPU sangat besar dan jauh dari jumlah dana yang bisa disediakan seuai kemampuan Pemerintah. Dengan mendapat masukan dari para personal yang terlibat pada Pemilu sebelumnya, Menko berhasil mendapat masukan independen yang akurat, dan mampu menentukan sikap dan kebijakan yang harus dilakukan agar Pemilu 2004 berjalan sesuai dengan kemampuan pembiayaan Pemerintah dan tidak mengganggu iklim perekonomian saat itu.. Hasil yang diperoleh dan diputuskan Menko saat itu adalah: - Bahwa titk rawan dalam pelaksanaan Pemilu dalah manajemen data hasil pemilu, diperlukan prioritas pencegahan ketidak pastian hasil pemilu dengan penggunaan TI, sehingga diminta agar data hasil per TPS harus dapat segera di entry di lokasi terdekat dan bisa per TPS dapat dilihat dikomputer & internet secepatnya oleh para pemilih sesuai dengan masing masing TPSnya, dan melaksanakan kalkulasi tabulasi sesuai dengan tabulasi manual sebagai pembanding. - Untuk kemudahan penanganan masalah dan meningkatkan peran TI KPU meski proses yang diakui adalah Manual, maka diminta agar seluruh data hasil tabulasi dapat di entry secepatnya ke komputer. - Untuk memperoleh data komputer secara cepat, mengingat jarak dan jumlah yang di entry beragam disetiap lokasi di Nusantara, maka diminta agar KPU melaksanakan proses entry data tabulasi tidak lagi di Kabupaten kota, namun harus di setiap tingkat Kecamatan, dengan perhitungan beban dan kapasitas entry yang harus diperhitungkan sesuai dengan beban data TPS dimasing masing lokasi, - Hasil dari pertemuan dengan para pelaku proses pemilu sebelumnya, diketahui pemilu 1999 bisa sangat hemat karena memanfaatkan resources yang sudah ada di Indonesia secara non commercial, untuk itu di minta KPU melakukan penyesuaian pelaksanaannya dengan cara yang sama (diupayakan sewa sarana TIK), agar pekerjaan bisa dijalankan sesuai batasan kemampuan Negara pada saat itu (anggaran TI KPU yang bisa di biayai oleh pemerintah hanya 20% dari biaya sesuai rencana kerja TI KPU saat itu ) - Mengutamakan upaya untuk mempersiapkan SDM secara nasional, agar mampu mempergunakan dan memelihara TI di semua kecamatan, sehingga setelah Pemilu diharapkan adanya peningkatan dan pemerataan jumlah SDM yang sudah melek teknologi diseluruh tanah air. - Pemerintah hanya mampu menyediakan jumlah dana terbatas dan tidak lebih, untuk itu diminta kesediaan pimpinan KPU dapat menjalankan dengan batasan yang ada. Dampak dari kebijakan dan arahan Menko tersebut menyebabkan semua rencana kerja KPU berubah, beberapa pakar yang waktu itu terlibat dalam KPU mengundurkan diri, dan beberapa pimpinan yang semuanya baru belajar melakukan Manajemen Pemilu harus bisa mencari solusi dengan batasan yang ada. Hasilnya memang luar biasa, terutama dampak pada penyiapan SDM yang secara innovatif di jalankan bersama oleh KPU bersama para Akademisi dari banyak perguruan tinggi dan support dari DikNas melalui peran aktif Bp. Gatot Hari //Priowirjanto yang berhasil menyiapkan SDM secara nasional melalui jalur Pendidikan Nasional dengan dana yang sangat terbatas, Sayang sekali , hal yang baik dan terlaksana secara tertib di tahun 2004 tidak dilanjuti dengan penghargaan yang memadai dan mempergunakan semua yang berhasil dijalankan pada waktu sebelumnya untuk dimanfaatkan pada tahun 2009. Dari kejadian tersebut, maka akan sangat baik bila setelah Pemilihan Presiden selesai dapat segera dilakukan kajian untuk memperbaiki proses pemilu yang akan datang, dengan memperhatikan semua pengalaman mereka yang selama terlibat dalam Pemilu sebelumnya, untuk dilakukan penyesuaian mulai hukum , perundangangan, dan banyak hal lainnya, untuk mencapai kesinambungan kerja manajemen pemilu, yang seharusnya dilaksanakan oleh beberapa badan tetap dalam pemerintah, Demikian tambahan masukan, semoga bermanfaat bagi Indonesia yang Makmur dan Berdaulat. Wass. Hari S.noegroho. Mantan Staff Khusus Menko Perekonomian bidang Sistem Informasi dan Komunikasi , 2001-2004. Rudy M. Harahap wrote: > > > Hari Rabu yang lalu, saya beruntung bertemu dengan Pak Mayong dalam > sebuah acara Transparency International-Indonesia. Pak Mayong, atau > nama lengkapnya Mayong Haryono, ini ternyata adalah orang KPU yang > sangat mengetahui betul mengenai IT KPU, bahkan dari mulai Pemilu di > zamannya Pak Harto. > > Read more... > http://rudymh.blogspot.com/2009/07/tentang-it-kpu-lagi.html > <http://rudymh.blogspot.com/2009/07/tentang-it-kpu-lagi.html> > > > ------------------------------------------------------------------------ > > > No virus found in this incoming message. > Checked by AVG - www.avg.com > Version: 8.5.375 / Virus Database: 270.13.17/2242 - Release Date: 07/16/09 > 18:00:00 > >
