Harga BBM dinaikkan dari yang tadinya 64% dari harga pasar jadi 85% dari harga 
pasar, jadi 15%  lagi (sekali 'penyesuaian' lagi?) maka tidak lagi ada alasan 
kenaikan BBM karena subsidi.....

----- Original Message -----
From: Ambon <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Wednesday, March 2, 2005 2:59 am
Subject: [ekonomi-nasional] Kenaikan BBM Cekik Rakyat Kecil

> 
> http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104209
> 
> 
>            Kenaikan BBM Cekik Rakyat Kecil
>            @ Kompensasi Gagal, Penduduk Miskin Collapse
>            Oleh Ricky Rachmadi 
> 
> 
>             
>            Rabu, (02-03-'05)
>            Tepat pukul 00.00 WIB, 1 Maret 2005, pemerintah 
> mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam 
> negeri. Walaupun banyak kalangan keukeuh menentang, kenaikan tetap 
> dilakukan rata-rata secara keseluruhan mencapai 29%. Tak pelak 
> lagi, terjadi pro-kontra antara pemerintah dan masyarakat yang 
> menolak kebijakan itu. 
> 
>            Maka, pada hari-hari ini, pasca kenaikan harga BBM pun 
> penuh diwarnai dengan aksi-aksi unjukrasa oleh berbagai elemen 
> masyarakat. Kita berharap, aksi-aksi protes dan demonstrasi di 
> berbagai tempat yang merata di seluruh Tanah Air itu tetap berada 
> dalam koridor yang benar dan tetap murni menyuarakan jeritan hati 
> nurani rakyat. 
> 
>            Pemerintah harus sungguh-sungguh mendengar suara 
> rakyat. Kenaikan harga BBM ini memang pil pahit dan sungguh pahit 
> bagi masyarakat miskin di negeri ini. Untuk meminimalisasi dampak 
> negatif atas kenaikan harga BBM ini, pemerintah melancarkan 
> program pemberian dana kompensasi pengurangan subsidi BBM yang 
> jumlahnya sebesar Rp 17,8 triliun yang dijabarkan dalam berbagai 
> program, terutama bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan 
> pemenuhan kebutuhan pokok. 
> 
>            Sebelum terjadi kenaikan harga BBM ini, sesungguhnya 
> ada beberapa skenario kenaikan harga yang direkomendasikan. 
> 
>            Pertama, kenaikan harga berdasarkan kecenderungan 
> fluktuasi harga minyak internasional. Ini, antara lain, untuk 
> menghindari potensi penyelundupan BBM ke negara tetangga. Skenario 
> kenaikan harga BBM yang mungkin direkomendasikan adalah naik tiga 
> kali lipat dari harga sekarang. 
> 
>            Kedua, jika defisit anggaran dijadikan referensi maka 
> skenario kenaikan harga BBM yang mungkin direkomendasikan adalah 
> dua kali lipat dari harga sekarang. 
> 
>            Ketiga, jika faktor dampak sosial, ekonomi, dan 
> politik yang dipertimbangkan, maka kenaikan harga BBM yang mungkin 
> masih dapat ditoleransi adalah kenaikan sebesar 40% dengan proses 
> dua tahap kenaikan, yakni rata-rata 20% setiap tahapan. 
> 
>            Kini pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM 
> rata-rata secara keseluruhan sebesar 29%. Padahal, kenaikan yang 
> diperkirakan sangat wajar adalah bertahap sebesar 20%, bukan lebih 
> dari itu, karena diperkirakan akan sangat mencekik rakyat kecil. 
> 
>            Langkah menaikkan harga BBM ini merupakan keputusan 
> yang berani dengan risiko yang tidak kecil. Sebab, apabila salah 
> perhitungan dampaknya akan seperti tsunami dahsyat yang 
> meluluhlantakkan kehidupan dan perekonomian di dalam negeri, 
> bahkan mungkin juga dapat "menjatuhkan" pemerintah (citra, 
> kredibilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah). 
> 
>            Collaps
> 
> 
>            Tentang kenaikan harga BBM ini, mari kita tinjau 
> berdasarkan faktor daya survival masyarakat miskin, khususnya 
> masyarakat miskin yang berpendapatan 2 dolar AS dan 1 dolar AS per 
> hari atau dalam konversi rupiah sekitar Rp 20.000,- dan Rp 10.000 
> per hari. Menurut World Bank Report dalam sebuah laporan berjudul 
> "East Asia Update 20 April 2004," jumlah penduduk miskin di 
> Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian atas kenaikan harga BBM 
> adalah penduduk yang berpendapatan 1 dolar AS per hari (standar 
> garis kemiskinan World Bank) yang di Indonesia berjumlah 15.5 juta 
> pada tahun 2002, 13.6 juta pada tahun 2003, dan 12.9 juta pada 
> tahun 2004. Selain itu, penduduk yang berpendapatan 2 dolar AS per 
> hari yang di Indonesia berjumlah 115.6 juta pada tahun 2002, 109.9 
> juta pada tahun 2003, dan 107 juta pada tahun 2004. 
> 
>            Data-data itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin 
> di Indonesia terus berkurang setiap tahun. Jika harga BBM tidak 
> dinaikkan atau subsidi BBM tidak dicabut, maka diprediksikan 
> penduduk yang berpendapatan 1 dolar per hari akan turun menjadi 
> 12.3 juta pada tahun 2005. Sedangkan yang berpendapatan 2 dolar 
> per hari akan turun menjadi 104 juta pada tahun 2005. Jadi jelas 
> menunjukkan bahwa penduduk miskin berkurang sekitar 3.6 juta jiwa. 
> 
>            Namun, apabila harga BBM dinaikkan lebih dari 20%, 
> misalnya, sebesar 30-40%, dapat diprediksikan - melalui metoda 
> simulasi melalui program komputer dari model ekonomi nasional - 
> bahwa setiap bulannya pendapatan penduduk miskin akan berkurang 
> sebesar 10%. Artinya, jika pada Maret harga BBM dinaikkan maka 
> dapat diramalkan pada beberapa bulan ke depan, misalnya, bulan 
> Juni 2005, penduduk yang tadinya berpendapatan 2 dolar AS per hari 
> akan merosot menjadi penduduk miskin dengan pendapatan 1 dolar AS 
> per hari. 
> 
>            Situasi dan kondisi penduduk miskin ini akan makin 
> berat manakala faktor kebutuhan biaya pendidikan akibat tahun 
> ajaran baru yang akan berlangsung pada Juli-Agustus 2005 juga 
> diperhitungkan dan dimasukkan sebagai faktor yang memerosotkan 
> daya beli dan kemampuan pembayaran per individu kepala keluarga. 
> Jika upaya-upaya "penyelamatan" penduduk miskin dengan terobosan 
> lewat dana kompensasi BBM tidak tepat sasaran, maka diprediksikan 
> beberapa bulan ke depan masyarakat miskin Indonesia akan makin 
> menderita, bahkan mungkin collapse. 
> 
>            Dari pengamatan lapangan (survey) dapat diketahui 
> bahwa komposisi pengeluaran keluarga yang berpendapatan Rp 600.000 
> per bulan atau 2 dolar AS per hari adalah 80% untuk biaya makan 
> dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan yang 20% digunakan untuk 
> biaya transportasi, kebutuhan anak sekolah dan kesehatan. Jika 
> harga BBM naik 40%, dapat diprediksikan bahwa biaya transportasi 
> meningkat, demikian juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya. 
> Dengan demikian maka setiap bulannya kurang lebih 10% pendapatan 
> akan ditelan oleh dampak kenaikan harga-harga itu. Atau, jika 
> tidak, setiap keluarga harus melakukan program pengaturan jadual 
> bepergian ke tempat kerja atau anak-anak harus menyesuaikan 
> pengeluaran biaya transportasi dengan modus transport yang lebih 
> murah atau berjalan kaki jika hendak ke sekolah atau ke tempat 
> lainnya. 
> 
>            Proses penyesuaian pengeluaran ini pada gilirannya 
> akan melahirkan daya beli yang merosot dari kondisi sebelumnya 
> atau secara bertahap terjadi proses pemiskinan kembali, sehingga 
> yang miskin bertambah miskin. Demikianlah, apabila kalangan 
> penduduk miskin tidak sungguh-sungguh terjangkau program 
> kompensasi kenaikan harga BBM, mereka akan makin menderita hidup 
> di bawah standar minimum, dan akhirnya menuju collapse. Karena 
> itu, pengawasan yang ketat oleh semua pihak mutlak dilakukan agar 
> program kompensasi yang dicanangkan pemerintah tepat sasaran. 
> 
>            Untuk itu pula, sudah selayaknya DPR menggunakan hak 
> konstitusinya, yaitu "Hak Angket" untuk mencari solusi politik 
> terhadap masalah ini. Aneh, di tengah tingginya harga minyak dunia 
> saat ini, produksi minyak kita kurang dari 1 juta barel per hari. 
> Mengapa kita tidak berupaya meningkatkannya? *** 
> 
>            (Penulis adalah Kepala Litbang
>            Harian Umum Suara Karya)  
>     
>     
> 
> ++++
> 
>            http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104153
> 
> 
>            Dampak Politis Kenaikan Harga BBM
>            Oleh Thomas Koten 
> 
> 
> 
>            Rabu, (02-03-'05)
>            Ada sebuah persoalan serius bagi bangsa ini dan sangat 
> ramai dipersoalkan oleh publik negeri ini, yaitu persoalan harga 
> bahan bakar minyak (BBM). Bahwasanya, harga BBM di negeri ini 
> masih terlalu rendah dibandingkan dengan harga BBM di luar negeri. 
> Di samping itu, dikatakan, subsidi pemerintah terhadap BBM terlalu 
> tinggi dan sangat membebani APBN (Anggaran Pendapatan Belanja 
> Negara), sehingga pengurangannya menjadi sesuatu yang tidak bisa 
> ditawar-tawar lagi. Dan, konsekuensi dari itu adalah menaikkan 
> harga BBM. Upaya menaikkan harga BBM ini dilakukan secara bertahap 
> hingga mencapai target ideal dari berbagai aspek ekonomi. 
> 
>            Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengumumkan 
> kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 29% secara keseluruhan per 1 
> Maret 2005. Seperti dijelaskan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, 
> kenaikan harga BBM ini akan diikuti dengan pemberian dana 
> kompensasi pengurangan subsidi sebesar Rp 17,8 triliun lewat 
> berbagai program bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan 
> pemenuhan kebutuhan pokok. (Suara Karya, 1 Maret 2005). Yang 
> jelas, kenaikan harga BBM kali ini merupakan bagian dari upaya 
> yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai target ideal dari 
> berbagai aspek ekonomi. 
> 
>            Namun, apa yang terjadi? Setiap kali tatkala rencana 
> kenaikan harga BBM itu digulirkan, langsung menunai protes keras 
> di mana-mana. Sekarang pun, ketika pemerintah berencana hendak 
> menaikan harga BBM pada awal pekan bulan Maret 2005 ini, aksi 
> penolakan sudah mulai terlihat dan terdengar di mana-mana. Aksi 
> demonstrasi pun sudah mulai marak digelar, baik di gedung DPR di 
> Senayan, maupun di Istana Negara. Kini, setelah kenaikan BBM benar-
> benar diumumkan, berbagai aksi protes dan demo merebak kian keras 
> di hampir seluruh bumi Nusantara. 
> 
>            Pertanyaannya, bagaimana jika kenaikan harga BBM kali 
> ini memicu aksi penolakan lewat demonstrasi yang berkembang 
> menjadi aksi massal yang sangat serius? Bagaimana kita melihat dan 
> menelaah persoalan ini secara lebih menyeluruh sambil menimbang 
> apa yang seharusnya dilakukan? 
> 
>            * * *
> 
>            Inti penolakan itu adalah mengurangi subsidi BBM yang 
> secara langsung menaikkan harga BBM tidak relevan dengan kondisi 
> ekonomi saat ini yang masih megap-megap. Jadi, keputusan 
> pemerintah mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM sama saja 
> dengan aksi "bunuh diri ekonomi". Sebab, social cost yang harus 
> ditanggung oleh bangsa dan masyarakat terlalu tinggi. Misalnya, 
> sebagai komoditas dengan sifat price leader, BBM tentu akan 
> menyeret harga-harga barang dan jasa, seperti kenaikan harga 
> sembilan bahan pokok (sembako) dan kenaikan biaya transportasi. 
> Semua itu, bagi rakyat kecil berarti, harus menambah lobang ikat 
> pinggangnya untuk dapat mengikat perutnya yang semakin lapar. 
> 
>            Alasan pemerintah sangat klise setiap kali hendak 
> menaikkan harga BBM, misalnya, terhadap beban subsidi yang kini Rp 
> 73,55 triliun setahun. Jadi, pemerintah mengajak rakyat seluruhnya 
> untuk ikut meringankan beban APBN 2005 yang sedang payah. Ini 
> untuk melanjutkan pembangunan nasional yang kini sudah mati suri. 
> 
>            Dan, untuk itu, rakyat miskin yang selama ini dianggap 
> dirugikan dengan adanya subsidi BBM diberikan kompensasi khusus 
> untuk meringankan beban dari efek domino kenaikan harga BBM. 
> Misalnya, pemerintah menetapkan delapan program kompensasi 
> kenaikan harga BBM itu. Dalam APBN 2005 dicantumkan dana 
> kompensasi itu Rp 7,3 triliun, dan masih akan ditambah lagi hingga 
> Rp 17,9 triliun. Antara lain pemberian beasiswa, jaminan pelayanan 
> kesehatan, pemberian beras rakyat miskin dan sebagainya. 
> 
>            Menggunakan logika dan tafsir awam, kita dapat 
> mempertanyakan bobot kebijakan tersebut. Apakah sudah tepat 
> kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara itu? Apakah 
> pendidikan yang katanya gratis dalam program wajib belajar 9 
> tahun, dan beasiswa bagi rakyat miskin, dan biaya 
> kesehatan/pengobatan gratis pada kelas ekonomi setiap rumah sakit 
> seperti yang pernah dikatakan Menteri Negara Perencanaan 
> Pembangunan Nasional Sri Mulyani Indrawati, benar-benar terwujud? 
> 
>            Ingat bahwa rakyat hingga saat kini terus-menerus 
> merasa dicekoki dengan berbagai janji manis alias janji gombal 
> dari pemerintah. Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri 
> tentang perubahan yang sudah dapat terlihat pada 100 hari pertama 
> masa kekuasaannya, khususnya mengenai pemberantasan korupsi, yang 
> pernah disampaikannya pada masa kampanye pemilihannya, hingga saat 
> ini belum direalisasikannya pula. Belum lagi janji kosong 
> pemerintah setiap kali hendak menaikkan harga BBM, yaitu 
> meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil lewat dana kompensasi 
> kenaikan harga BBM, tetapi dalam kenyataannya rakyat kecil semakin 
> terbebani hidupnya dengan kenaikan harga BBM itu. 
> 
>            Jadi, menurut hemat kita, menaikkan harga BBM memang 
> perlu, namun tidak diharuskan sekarang ini saat di mana pemerintah 
> belum mengatakan secara jujur dan penuh tanggung jawab bersedia 
> menanggung konsekuensi politik. Misalnya, pemerintah termasuk 
> presiden harus mundur atau turun dari kekuasaannya bila kembali 
> membohongi rakyat. Jadi, pemerintah melakukan kontrak politik 
> dengan rakyat. Mengapa? 
> 
>            Sebab, di samping rakyat tidak mau dibohongi lagi, 
> perlu dicatat bahwa "wajah" APBN bukan rakyat penyebabnya, namun 
> penyelenggara dan pengelola negara. 
> 
>            * * *
> 
>            Perlu dicatat bahwa kebijakan pemerintah menaikkan 
> harga BBM, akan mendapat implikasi sosial-politik yang sangat 
> tinggi. Ia akan semakin membuka mata kita bahwa tafsir aksiomatis 
> tentang sifat kekuasaan yang selalu menekan, tidak dapat 
> terbantahkan lagi. Gaung tentang pemerintahan yang otoriter yang 
> selama ini melekat pada "kening" Orde Baru pun kini muncul lagi 
> pada kening Pemerintahan Yudhoyono. 
> 
>            Dengan demikian, kenaikkan harga BBM dapat dipastikan 
> akan lebih memanaskan suasana demonstrasi yang dilakukan secara 
> simultan oleh masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengalami 
> keresahan secara kolektif, kemudian terjangkiti pada apa yang oleh 
> Ted Guur (1979) sebagai collective relative deprivation, maka 
> bukan mustahil masyarakat yang resah itu akan bergabung melakukan 
> aksi demonstrasi secara besar-besaran. 
> 
>            Sebenarnya, setelah Presiden Yudhoyono terpilih dengan 
> legitimasi yang tinggi lewat pemilu langsung, rakyat tidak lagi 
> melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. Ada aksi 
> demonstrasi tetapi secara sektoral. Ini barangkali mengikuti alur 
> teori sastra bahwa untuk tahap tertentu aksi demonstrasi dapat 
> mencapai titik jenuh atau tingkat peleraian dan antiklimaks ketika 
> aktivitas itu kehabisan energi atau karena mengalami masa jenuh 
> sambil ingin melihat perkembangan lebih lanjut. 
> 
>            Tetapi, kenekadan pemerintah tetap menaikkan harga 
> BBM, bukan tidak mungkin, mengakibatkan rasa jenuh itu menjadi 
> hilang dan energi masyarakat untuk berdemo dapat muncul lagi. 
> Pemicunya adalah perilaku pemerintah yang nekad itu. Artinya, 
> sikap nekadnya pemerintah merupakan titik awal bagi maraknya 
> kembali unjuk rasa untuk mengkritisi pemerintahan Yudhoyono. 
> 
>            Jadi, apa yang semestinya dilakukan? Rencana menaikkan 
> harga BBM dalam waktu dekat seharusnya ditunda dulu mengingat 
> beberapa alasan. 
> 
>            Pertama, selama belum ada jaminan apa pun dari 
> pemerintah bila pemerintah kembali gagal memenuhi janjinya 
> mensejahterakan rakyat lewat dana kompensasi kenaikan harga BBM. 
> 
>            Kedua, selama sosialisasi secara intensif belum 
> dilakukan, khususnya terhadap segmen masyarakat yang melakukan 
> resistensi. 
> 
>            Ketiga, selama belum dilakukan kontrol efektif 
> terhadap berbagai penyelewengan yang berhubungan dengan keberadaan 
> BBM seperti penimbunan BBM, jaringan penyalur dana kompensasi dan 
> sebagainya. 
> 
>            Keempat, selama belum dilakukan distribusi subsidi 
> langsung kepada rakyat yang berhak dengan mekanisme yang baik, 
> tepat sasaran dan transparan. 
> 
>            Kelima, selama pemerintah belum melakukan kontrak 
> politik bahwa mereka bersedia menanggung akibatnya secara politis 
> bila kembali membohongi rakyat. 
> 
>            Tetapi, apakah pemerintah sanggup melakukan ini? 
> Barangkali tepat bila kita "tanyakan pada rumput yang bergoyang!" 
> mengikuti syair sebuah lagu dari Ebiet G Ade. *** 
> 
>            (Penulis adalah Direktur The Justice Advocates 
> Indonesia).  
>     
>     
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
> 
> 
> 
> ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------
> ~--> 
> Has someone you know been affected by illness or disease?
> Network for Good is THE place to support health awareness efforts!
> http://us.click.yahoo.com/Rcy2bD/UOnJAA/cosFAA/GEEolB/TM
> -------------------------------------------------------------------
> -~-> 
> 
> Bantu Aceh! Klik:
> http://www.pusatkrisisaceh.or.id 
> Yahoo! Groups Links
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Has someone you know been affected by illness or disease?
Network for Good is THE place to support health awareness efforts!
http://us.click.yahoo.com/Rcy2bD/UOnJAA/cosFAA/GEEolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Bantu Aceh! Klik:
http://www.pusatkrisisaceh.or.id 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke