Orang-orang yang dekat Boediono sibuk menjelaskan bahwa cawapresnya SBY ini bukan Neolib. Sekarang, Tim Pemenangan SBY-Boediono, sibuk melakukan bantahan, klarifikasi, dan terus melakukan politik pencitraan secara sistematik. Namun, ternyata bukti menunjukkan bahwa Boediono, adalah anggota Dewan Gubernur IMF. Dewan Gubernur IMF adalah sebuah badan tertinggi untuk pengambilan keputusan di IMF. Tidak mungkin seseorang mempunyai posisi yang begitu strategis di lembaga multilateral, seperti IMF dan WTO, kalau tidak mendapatkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak mungkin kalau tidak memiliki kesamaan pandangan yang bersifat ideologis, antara Boediono dengan IMF dan lembaga multilateral itu. Jelaslah sudah, ada benang merah antara Boediono semasa pemerintahan Megawati duduk sebagai Menteri Keuangan, dengan agenda IMF dan WTO, serta kebijakan privatisasi BUMN,liberalisasi perdagangan, dan pengurangan subsidi. Jadi, tuduhan Boediono sebagai Neolib, bukanlah isapan jempol belaka, Jangan terbuai dengan politik pencitraan yang sekarang sedang melancarkan sihir jahatnya kepada rakyat. Kalau masih saja rakyat memberikan legitimasi politik kepada tokoh tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat, tapi mengabdi kepada asingseperti selama ini, maka rakyat dipastikan masih akan terus melarat. *** Orang-orang yang dekat Boediono sibuk menjelaskan bahwa cawapresnya SBY ini bukan Neolib. Sesudah polemik tak kunjung usai, yang disertai tuduhan cawapres Boediono adalah penganut Neolib. Bahkan, sebelum deklarasi yang berlangsung di Bandung, 15 Mei, pasangan capres dan cawapres, harus menghadapi aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, yang menolak capres dan cawapres SBY-Boediono, yang dituduh Neolib. Sesudah adanya kritikan yang muncul, serta tuduhan berbagai kalangan, bahwa Boediono penganut Neolib, maka sekarang Tim Pemenangan SBY-Boediono ini, sibuk melakukan bantahan, klarifikasi, dan terus melakukan politik pencintraan secara sistematik. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, anggota Tim Pemenangan SBY-Boediono, langsung memberikan reaksi, khususnya terhadap Prabowo Subianto. Seperti yang diungkapkan Rizal Mallarangeng, yang memberikan kesaksian tentang kehidupan yang sederhana Boediono, yang seorang anak petani di Blitar, dan jauh lebih berbeda dibandingkan dengan Prabowo, yang memiliki kuda yang jumlahnya lebih dari 90 ekor,yang harganya satu kuda lebih dari Rp 2 milyar. Pembelaan itu, bukan hanya dilakukan oleh Rizal Mallarangeng, tapi juga generasi baru dari lingkungan Sri Mulyani, seperti Chatib Basri, Mohamad Iksan, Anggito Abimanyu, dan sejumlah ekonom lainnya, yang berada dibelakang Boediono. Mereka ini secara gigih membela Boediono, yang memiliki kesamaan pandangan yang berkaitan dengan kebijakan masalah ekonomi Indonesia, yang mengacu kepada pandangan Neolib. Mereka ini mempunyai pandangan yang sifatnya ‘given’, apapun yang merupakan pandangan dan kebijakan ekonomi dari para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga multilateral, seperti IMF, World Bank, dan WTO. Tentu, yang paling mengejutkan diantara berbagai debat dan polemik, belakangan muncul, justru pernyataan yang muncul dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN, Prof.Dr. Amin Rais, yang secara terang-terangan mengatakan kekecewaannya terhadap SBY yang mengangkat Boediono menjadi cawapres untuk mendampinginya di pilpres Juli nanti. Tak lama, usai SBY mengumumkan pilihannya terhadap Boediono, pendiri dan tokoh dari Partai PAN ini, langsung menemui Presiden SBY, dan menyatakan kekecewaannya, dan belakangan ini berbalik, dan mendukung Jusuf Kalla. Namun, ada masalah yang dikemukakan oleh Amin, yang patu menjadi pertimbangan seluruh bangsa Indonesia, yang menentukan pilihan di pilpres nanti. Menurut Prof.Dr.Amin Rais, ternyata Boediono, tak lain adalah anggota Dewan Gubernur IMF, per tanggal 21 Mei 2009, sebuah badan tertinggi pengambil keputusan di IMF. Amin mengatakan, ‘Bodeiono harus bisa memberikan bukti dengan cara menarik diri dari IMF, WTO dan lembaga-lembaga asing lainnya. Saya tidak ingin SBY-Boediono menerapkan paham Neolib’, ujar Amin, ketika menyampaikannya di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Sultan, kemarin. (Republika, 27/5/2009). “Saya mengharapkan bukti, karena Boediono banyak tidak dipercaya masyarakat”, tegas Amin. Jadi, penolakan rakyat terhadap yang dituduh sebagai Neolib, bukanlah isapan jempol belaka, dan terbukti, tokoh yang dipilih oleh SBY ini, terbukti menurut Amin, mempunyai posisi yang sangat strategis di lembaga multilateral, sebagai Dewan Gubernur IMF, WTO dan lain-lain. Tidak mungkin seseorang mempunyai posisi yang begitu setrategis di lembaga multilateral, seperti IMF dan WTO, kalau tidak mendapatkan kepercayaan, dan kepercayaan itu, dan tidak mungkin kalau tidak memiliki kesamaan pandangan yang bersifat ideologis, antara Boediono dengan IMF dan lembaga multilateral itu. Pantas, kalau menurut seorang tokoh, yang belum ini, menyampaikan kepada redaksi Eramuslim, mantan Gubernur BI, yang terpilih menjadi cawapres oleh SBY ini, mendapatkan ucapan selamat dari Robert Zullick, Direktur World Bank (Bank Dunia), dan ini hanya menggambarkan betapa posisi Boediono, sangat penting. Sekarang ini, kelompok yang mendukung Boediono, sibuk melakukan politik pencitraan, melalui media, seperti salah satu diantaranya yang dipilih oleh Presiden SBY, yaitu Indonesia Fox, memoles dan mendadani Boediono, agar kelihatan lebih populis dan Islami. Bahkan ketika shalat jum’at di Masjid Cut Mutiah, Menteng, itupun media sibuk meliputnya. Sekarang Boediono, sering menggunakan baju koko warna putih, dan peci, yang nampak lebih ‘santri’ dibandingkan dengan tokoh Islam lainnya. Sehingga, tak nampak, Boediono yang pernah lama belajar dan tinggal di AS, serta menjadi Dewan Gubernur IMF dan WTO, serta yang menjadi perpanjangan tangan dari IMF, ketika melakukan kebijakan privatisasi BUMN, di pemerintahan Mega, yang kala itu, Boediono posisi menjadi Menkeu. Kini, Tim Pemenangan SBY-Boediono, memoles Boediono menjadi tokoh yang populis, bersahaja, dan santri. Melalui pencintraan dan kempanye media. Indonesia Fox menjadi konsultan yang dipilih Presiden SBY, apakah Fox yang bekerja untuk SBY ini mempunyai kaitan dengan Fox yang ada di AS ?. Fox di AS, tak media milik Yahudi, yang selalu menyerang Islam dan Dunia Islam, melalui isu 'teroris'. Kepentingan global ikut berusaha keras memenangkan calon-calon mereka,yang sekarang berlaga dalam pilpres. Berhasilkah ?. Rakyat harus faham semua judi kekuasaan, yang melibatkan rakyat yang jumlahnya jutaan. Jangan sampai rakyat hanya memberikan legitimasi poiltik kepada tokoh-tokoh yang tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat, tapi mengabdi kepada asing. Jangan terbuai dengan pencintraan, yang sekarang sedang melakukan sihir terhadap rakyat. Wallahu ‘alam. Amin : Boediono Harus Keluar Dari IMF. http://www.eramuslim.com/editorial/sihir-yang-bisa-menipu-rakyat.htm *** Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) DPP PAN, Amien Rais, meminta cawapres Partai Demokrat (PD), Boediono, menarik diri dari IMF, WTO, dan lembaga-lembaga asing lainnya.
Pernyataan ini disampaikan Amien sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/5). ''Saya mengharapkan bukti karena Boediono banyak tidak dipercaya masyarakat,'' kata Amien. Mantan capres pada Pilpres 2004 itu mengatakan, Boediono harus bisa memberikan bukti dengan cara menarik diri dari IMF, WTO, dan lembaga-lembaga asing yang lain. Ia tidak ingin SBY-Boediono menerapkan paham neoliberalisme saat memerintah. Di laman Dewan Gubernur IMF per tanggal 21 Mei 2009, Boediono masuk jajaran Dewan Gubernur IMF. Dewan Gubernur adalah badan pengambil kebijakan tertinggi di IMF. Umumnya, yang menduduki kursi di Dewan Gubernur adalah gubernur bank sentral negara masing-masing. Wakil Ketua Umum DPP PD, Ahmad Mubarok, mengaku tidak tahu.. ''Saya tidak tahu kalau Pak Boediono masih duduk di Dewan Gubernur IMF. Tapi, semua ini biasa di kampanye. Saling serang,'' kata Mubarok kepada Republika. Diungkapkannya, penunjukan anggota Dewan Gubernur IMF adalah didasarkan pada keputusan negara bersangkutan. Bukan atas pilihan IMF. ''Pak Boediono harus jelaskan,'' kata Mubarok. Menurutnya, cap neoliberal atau antek IMF yang melekat di Boediono hanya amunisi politik biasa.. Stempel-stempel politik macam ini pun ia yakin hanya berlaku di masyarakat kelas menengah ke atas atau elite politik. Bukan di masyarakat bawah. ''Semua kandidat capres/cawapres, kalau mau jujur, ya terlibat neoliberalisme,'' sambung Mubarok. Tudingan tak beralasan. Sementara itu, dalam diskusi Pemikiran Boediono dan Tantangan Krisis Global, persoalan tudingan Boediono yang neoliberal juga menjadi perhatian. Pembicaranya adalah Staf Khusus Menteri Keuangan, Chatib Basri; pengamat ekonomi, Raden Pardede; dan Bara Hasibuan. Menurut Chatib, tudingan Boediono neoliberal tidak beralasan. ''Kalau mau jujur, sejak 2001 sampai sekarang, kebijakan ekonomi kita cenderung tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi, kalau diperhatikan, tiga presiden topiknya sama,'' kata Chatib. Ia kemudian membeberkan beberapa fakta mengenai kebijakan ekonomi yang disebut-sebut sebagai contoh neoliberalisme. Rasio impor dalam ekonomi Indonesia hanya 29 persen, bandingkan dengan Malaysia yang 80 persen, Thailand 74 persen, dan Filipina 35 persen. Seluruh sistem ekonomi negara di dunia mana pun, lanjut dia, tidak ada yang benar-benar pro pasar ataupun benar-benar nonswasta. Di setiap pemerintahan, tidak ada yang benar-benar diserahkan ke pasar. ''Apalagi, di masa krisis ini, terbukti tidak ada pasar yang benar-benar efektif.'' Bara Hasibuan mengatakan, kekhawatiran terhadap Boedionomics tidak beralasan. Menurutnya, nanti yang ada adalah Yudhoyonomics sesuai sistem presidensial. ''Presiden yang akan memutuskan,'' ungkapnya. PAN tak paksa kadernya. Rakornas PAN, kemarin, diselenggarakan untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap SBY-Boediono. Kegiatan ini tidak dihadiri oleh Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, yang dikabarkan sedang menjalani perawatan di Singapura. Amien Rais mengatakan, PAN tidak akan melarang jika ada sebagian anggota partai yang mendukung pasangan capres-cawapres lain. Jika ada sebagian kader atau anggota PAN yang memilih pasangan lain, ''Bukan berarti pengkhianat partai,'' ujar Amien. Namun, kaki besar PAN tetap ada di PD. Apa yang dilakukan kader PAN Dradjad Wibowoe, menurutnya, sah-sah saja. ''Mereka kan anggota biasa. Jadi, sah-sah saja. Lagi pula, mereka mendukung pasangan lain dengan cara yang santun.'' Ia juga mengatakan bahwa PAN tidak bisa memberi sanksi kepada anggota biasa. ''Namun, kalau yang mendukung pasangan lain itu pengurus PAN, akan diberi sanksi.'' Amien Minta Boediono Keluar dari IMF. http://www.republika.co.id/koran/46/52652/Amien_Minta_Boediono_Keluar_dari_IMF *** Kebijakan ekonomi Indonesia seperti privativasi perusahaan, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan subsidi menjadi bagian neoliberalisme ala Indonesia. Pengamat ekonomi John Tafbu Ritonga di Medan menilai kian menggilanya neoliberalisme di Indonesia. “Semakin kelihatan paham ekonomi neoliberalnya karena fungsi-fungsi pemerintah sangat lemah, termasuk dalam penegakan hukum serta penyedian barang-barang publik seperti infrastruktur yang tidak berjalan baik,” kata dia, Senin [25/05] . Ada fakta menarik dalam dunia investasi Indonesia, sambung dia, yaitu berkurangnya jumlah usaha di Indonesia dari 16,4 juta pada tahun 1996 menjadi tinggal 12,8 juta pada tahun 2006. Yang bertambah justru pedagang kaki lima yang kini disebut UMKM, dengan jumlah mencapai hampir 10 juta. “Untuk menekan semakin bertambahnya jumlah rakyat yang melarat, pemerintah seharusnya menjalankan fungsinya seperti yang dilakukan pemerintah AS dan negara-negara di Eropa, yang berhasil memajukan perekonomiannya,” katanya. "Kalau masih saja “memble” seperti selama ini, maka rakyat dipastikan masih akan terus melarat," pungkas Ritonga. Neoliberalisme di Indonesia Makin Parah. http://www.warnaislam.com/berita/negeri/2009/5/26/60960/Neoliberalisme_Indonesia_Makin_Parah.htm *** [Non-text portions of this message have been removed]
