Anda semua penganut ilmu kelirumologi, karena belum tentu the right man in the
right place itu ukuran utamanya kompetensi, ada ukuran kompetensi lain yang
sering justru jauh lebih menentukan seperti misalnya the best downline in the
favour place
Artinya kriteria logika umum saja belum tentu cukup jadi pilihan pihak pengguna
atau user, yang penting memberikan rasa nyaman bagi user.
Memang, kedepan perlu juga dipikirkan Kriteria Pejabat Publik diatur di
perUUan, malah sebaiknya di Konstitusi Tertulis, supaya tidak menjadi polemik
berkepanjangan
--- On Mon, 10/19/09, OK Taufik <ok.tau...@gmail.com> wrote:
From: OK Taufik <ok.tau...@gmail.com>
Subject: Re: [ekonomi-nasional] Pro-Kontra Hatta Radjasa, Insinyur yang akan
mengurus perekonomian
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Date: Monday, October 19, 2009, 3:47 AM
lebih kacau sebenarnya dosen FE UI jadi menteri ES
DM???......, kenapa tidak di berikan kepada Org yg mengerti
pertambangan/ perminyakan/ Geology saja
2009/10/19 Sapri Pamulu <mspam...@gmail. com>
>
>
> Sumber: http://public. kompasiana. com/?p=56686
>
> Hatta sekarang diberitakan akan hampir pasti menduduki pos menteri
> perekonomian dalam Kabinet SBY Jilid 2. Jika prediksi ini benar, maka
> Hatta akan menjadi orang kedua setelah Aburizal Bakri yang tidak
> berlatar pendidikan ekonomi yang menduduki jabatan yang maha penting
> ini. Dari catatan sejarah kabinet pasca reformasi, berikut data-data
> menteri koordinator perekonomian:
>
> 1. Kwik Kian Gie (1999-2000)
> 2. Rizal Ramli (2000-2001)
> 3. Burhanuddin Abdullah (2001)
> 4. Dorodjatun Kuntjorodjakti (2001-2004)
> 5. Aburizal Bakrie (2004-2005)
> 6. Boediono (2005-2008)
> 7. Sri Mulyani (2008-2009)
>
> Nominasi Hatta sebagai Menko Perekonomian ini setidaknya menimbulkan
> berbagai pertanyaan dan keraguan. Pertama, tanpa latar belakang
> pendidikan dan pengalaman yang mumpuni dalam bidang ekonomi, akankah
> Hatta mampu meraih kinerja yang memuaskan? sedang yang non-teknis,
> Kedua, apakah pos perekonomian ini hanya bisa dinakhkodai dengan cukup
> dengan kemampuan manajerial saja? Profil Hatta dapat dibaca lengkap di
> Ensiklopedi Tokoh Indonesia. Tentu saja presiden SBY memiliki
> pertimbangan tertentu dalam pendapukan Hatta ini, meski dalam
> pengalaman Kabinet SBY Jilid 1, Ical hanya bertahan setahun lalu
> dideportasi dari pos Menko Perkekonomian ke Menko Kesra.
>
> Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan Hatta sudah merupakan sosok ideal
> untuk pos ini dengan alasan bahwa meski kurang pengalaman dia dalam
> bidang ekonomi tetapi Hatta memiliki `leadership` dan kemampuan untuk
> mengkoordinir menteri bidang ekonomi karena dia memiliki rekam jejak
> yang baik serta pengalaman dalam bidang itu. Juga kelemahan Hatta
> dapat ditutupi oleh wakil presiden terpilih Boediono untuk membantu
> tugas-tugas keseharian yang membutuhkan kemampuan teknis dalam bidang
> ekonomi. Pendapat yang senada, Sri Adiningsih, Pengamat ekonomi juga
> berargumen bahwa jabatan Menko Perekonomian tak musti diduduki orang
> dengan latar belakang ilmu ekonomi, justru kemampuan manajerial yang
> harus menjadi persyaratan utama. Dari kalangan praktisi dunia usaha,
> Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi juga
> mendukung pos ini untuk Hatta dengan alasan bahwa tingginya jam
> terbang HAtta sebagai menteri, dari Menteri Riset dan Teknologi,
> Menteri Perhubungan dan terakhir Menteri Sekretaris Negara, sehingga
> dengan itu jadi memudahkan mengkoordinir menteri-menteri terkait.
> Selain itu, Hatta juga dipandang oleh dunia usaha sebagai sosok
> politisi terbuka yang gampang dihubungi.
>
> Sebaliknya, Pengamat Ekonomi, Tony A Prasetyantono, berpendapat bahwa
> Hatta Radjasa kurang tepat untuk menduduki jabatan sebagai menko
> perekonomian. Alasannya, Pertama, pengalaman Hatta kurang mendukung,
> Jabatan Hatta selama ini hanya merupakan menteri-menteri teknis, dan
> mestinya pos ini hanya untuk figur yang benar-benar mumpuni di bidang
> ekonomi, baik makro maupun mikro karena akan mengkoordinasikan
> fungsi-fungsi ekonomi. Tony merekomendasikan Menko Perekonomian
> diambil dari kalangan akademisi yang pernah menduduki jabatan di
> kementrian ekonomi seperti mantan menteri keuangan atau kepala
> Bappenas. Kedua, Menko ekonomi perlu memahami ilmu-ilmu ekonomi secara
> mumpuni untuk membuat kinerja perekonomian menjadi efektif, sehingga
> menteri ybs dituntut untuk tahu apa yang harus dikerjakan, bukan
> menghabiskan waktu untuk belajar.
>
> Dari catatan Kabinet Jilid 1, menyusul terpilihnya Boediono menjadi
> Gubernur Bank Indonesia, terdapat wacana agar Wapres mengambil alih
> alias merangkap jadi Menko Perekonomian dengan alasan pengalaman
> praktis JK yang dalam dan luas, tapi toh ini batal karena menuai
> protes dari berbagai pihak dan Sri Mulyani yang menjadi Plt.
> (pelaksana tugas). Jika wacana ini juga dipakai untuk pembenaran bahwa
> untuk menutupi Hatta, ada Boediono yang akan membantu pos ekonominya,
> maka akan muncul pertanyaan kritis yang serupa bahwa siapa membantu
> siapa? Konstitusi sudah jelas mengatur bahwa menteri itu merupakan
> pembantu presiden/wakil presiden, bukan justru sebaliknya.
>
> Nah, bagaimana menurut anda?
>
> Sumber: http://public. kompasiana. com/?p=56686
>
> sp
>
>
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
