Sependapat. Dari dulu sebenarnya klu itu boleh by uu, gak perlu bnyk lembaga. Jauh lbh simple. Ga ruwet. Toh sekarang ini juga akhirnya juga begitu ada case juga rekening dibuka juga oleh lembaga hkm.
Tks -ouRNet- -----Original Message----- From: s_askan...@yahoo.com Date: Tue, 30 Mar 2010 09:36:51 To: <ekonomi-nasional@yahoogroups.com> Subject: Re: BLS: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak....... Kalau tidak ada hukum pembuktian terbalik, sampai kiamatpun korupsi di indonesia bakal tetap merajalela. Atasan gayus maupun semua jenderal polisi yg diperkirakan terlibat bakal lolos di pengadilan, siapapun tdk bs membuktikan kalau suapnya dg uang tunai.Karena itu mereka sesumbar " buktikan kalau saya terima suap", jangankan manusia, malaikat pun kesulitan kl suapnya brp uang tunai. Kalau bekas suapnya gampang dicari, rumah yg nilainya lebih besar dari gaji pns yg bekerja selama 100 tahun, aprtemen yg tersebar dimana mana, mobil mewah dll. Meskipun gaji mereka dinaikkan 100 kali lipat jg pasti blm cukup. Ini pengalaman pribadi saya,akhir 1972 saya diterima kerja didepartemen keuangan, waktu itu ada yg namanya tunjangan pengelolaan keuangan negara, jadi saat itu gaji pokok org yg bekerja di depkeu 9 kali dr gaji pokok pegawai departemen lain shg kalau ditambah tunjangan macem2 kira2 take homepay org depkeu itu 3 kali pegawai departemen lain, krn gaji pokok saat itu memang kecil. Kalau kepala seksi keatas masih ditambah tunjangan struktural yg cukup besar. Apa korupsi di depkeu berhenti. Tidak juga. Karena itu pd awal 1975 saya mengundurkan diri lalu bekerja diperusahaan swasta yg lumayan. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -----Original Message----- From: Eko Subhan <ekosub...@yahoo.com> Date: Mon, 29 Mar 2010 23:08:23 To: <ekonomi-nasional@yahoogroups.com> Subject: Re: BLS: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak....... proporsional dong ... gemana sih ... tugas utama dari PNS adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat sampai masyarakatnya sejahtera. Bukan dibalik berpikirnya, karena pekerjaannya mungutin duit rakyat jadinya musti dikasih imbalan gede; itu bagian dari resiko. Makanya pada PNS ada jaminan hari tua, ada mekanisme dana pensiun ampe mati. Ini kelebihannya PNS. Kalau jaminan haritua itu tetap diberikan tapi gaji musti gede ... itu kan namanya mengkhianati amanah Eko Subhan M ________________________________ From: Habibie Nugroho Wicaksono <prof.habi...@gmail.com> To: "ekonomi-nasional@yahoogroups.com" <ekonomi-nasional@yahoogroups.com> Sent: Mon, March 29, 2010 5:02:48 PM Subject: BLS: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak....... Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat seseorang tergoda untuk korupsi. Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk PNS. Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 persen dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan komposisi tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah diberi insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan diberi 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif untuk tiap pekerjaan yang diselesaikan. Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini akan menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kita. Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan akan besar. Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran korupsi lainnya. Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak ngurus uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaimana agar ini tidak terulang. Harus ada solusinya. Salam Habibie Nugroho Wicaksono -----Pesan Asli----- Dari: rifky pradana Terkirim: 29/03/2010 00:45:35 Subjek: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak....... Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak sepertinya memang enak. Paling tidak dalam soal gajinya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gajinya tentara (TNI) dan polisi (Polri) serta PNS di instansi lainnya yang non instansi Depkeu (Departemen Keuangan). PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian III-A saja gaji resmi sebulannya sudah lebih dari Rp. 12 Juta. Suatu jumlah yang memang cukup spektakuler untuk ukuran gaji TNI dan Polri serta PNS non Depkeu pada umumnya. Apalagi jika Gaji yang Rp. 12 Juta itu dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional) para buruh yang tak lebih dari Rp. 1 Juta saja. Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak memang nikmat. Paling tidak jika ditilik dari taraf dan tingkat kehidupannya Gayus Halomoan Tambunan, seorang PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian III-A. Gayus Halomoan Tambunan, karena merupakan PNS golongan III-A di Ditjen Pajak yang merupakan instansi di lingkungan Depkeu, maka tentunya juga bergaji resmi sebesar lebih dari Rp. 12 Juta sebulannya. Jumlah gaji yang sudah sangat lumayan bagus, jika dicoba dibandingkan dengan seorang berumur 30 tahun dengan ijasah strata D-4 yang bekerja di perusahaan swasta nasional. Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak memanglah enak dan nikmat. Rumah tinggalnya Gayus yang PNS di Ditjen Pajak ini tak lagi berstatus nebeng mertua, juga tak lagi hanya sekedar bisa sewa atau kontrak. Tapi ia sudah bisa memiliki rumah pribadi milik sendiri. Rumahnya ini juga bukan di tengah perkampungan padat yang kumuh. Namun rumah tinggalnya itu berada di lingkungan real estate elit yang harga rumahnya lebih dari Rp. 2 Milyar. Kepemilikan mobil pribadinya juga berjumlah lebih dari satu buah mobil. Bahkan mobilnya itu bukanlah dari jenis mobil yang sembarangan saja, tapi mobil dengan kategori mobil mewah. Pegawai Pajak memang enak. Bahkan kepemilikan uang di rekening banknya juga sungguh mencengangkan. PNS di Ditjen Pajak ini di rekening pribadinya memiliki dana sampai sebesar Rp. 25 Milyar. Memang, uang sebesar Rp. 25 Milyar itu suatu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan uang yang berjumlah Rp. 6,7 Trilyun. Namun, uang sebesar Rp. 25 Milyar itu merupakan jumlah uang yang cukup besar, jika dibandingkan dengan jumlah maksimum penjaminan LPS atas dana simpanan di bank yang hanya Rp. 2 Milyar saja. Pegawai Pajak memang betul-betul nikmat. Nyatanya , saat selama menjadi terdakwa di sidang pengadilan, tak perlu status kepegawaiannya di-non aktif-kan. Bahkan setelah diajukan ke depan pengadilan pun, para hakim di pengadilan pun mengganjar baginya dengan vonis bebas tak bersalah. Pegawai Pajak memanglah betul-betul enak dan nikmat. Setelah terbongkarnya kongkalingkopng dalam perekayasaan atas kasusnya itu, sehingga menghasilkan vonis pengadilang yang bebas itu pun, ia masih dilindungi oleh komplotannya. Gayus yang PNS Ditjen Pajak dengan golongan III-A ini bisa berbuat seperti layaknya para bankir pengemplang BLBI. Yang bebas lenggang kangkung dengan melarikan diri ke Singapura. Pegawai Pajak memanglah sungguh enak dan nikmat serta nyaman. Harta kekayaan miliknya yang seperti itu, sangat diyakini, tentulah oleh Gayus tidak dilaporkannya di formulir SPPT Tahunan. Dan, itu tentu tak menjadi soal dan tak terlalu dicermati SPPT Tahunannya, sebab pemeriksanya adalah teman-teman sekoleganya di Ditjen Pajak. Dimana, para koleganya sesama pegawai Ditjen Pajak itu, sangat diyakini, tentulah akan menjadi sangat cermat jika meneliti SPPT Tahunannya rakyat biasa yang bukan pegawai pajak. Ah, Pegawai Pajak memanglah sungguh betul-betul pancen oye. Dimana, para koleganya sesama pegawai Ditjen Pajak itu pun, sangat bisa jadi, banyak juga yang mempunyai harta melimpah seperti kekayaannya Gayus Halomoan Tambunan. Bahkan sangat mungkin, justru melebihinya. Dan, apakah para koleganya itu seperti halnya Gayus Halomoan Tambunan, dimana SPPT Tahunannya juga tak diisinya dengan data yang jujur ?. Wallahualambishshaw ab. * Catatan Kaki : * Artikel yang membahas seputar masalah ‘politiking pajak’ yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, dapat dibaca dengan mengklik di sini . * Artikel yang membahas seputar maslahat dan mudhorotnya jika Susno diangkat sebagai Ketua KPK, dapat dibaca dengan mengklik di sini . * Artikel yang membahas seputar pihak pemberi uang suap dan pihak penerima uang suap jika ditilik dari kacamata hukum, dapat dibaca dengan mengklik di sini . * Nikmatnya Jadi Pegawai Pajak http://ekonomi. kompasiana. com/2010/ 03/28/pegawai- pajak-memang- enak/ * [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
