kapan??? kalo ide ini dah direalisasikan, bukan cuma dikirim via email -----Original Message----- From: A Nizami [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: 23 Nopember 2006 8:36 To: [email protected]; ekonomisyariah; pks ide; [EMAIL PROTECTED]; Indonesia Raya Subject: {ekonomi-syariah} Venezuela dari Miskin menjadi Kaya, Kapan Indonesia Menyusul? - Re: Neoliberalist : Apa komentar mu ??? Nasionalisasi Migas Bolivia & Venezuela
UUD 45: Pasal 33 ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, pada ayat 3: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Saat ini justru kekayaan alam Indonesia seperti migas, emas, tembaga, dsb dikeruk oleh perusahaan2 asing seperti Exxon, Chevron, Freeport, dsb. Di blok Gas terbesar di Indonesia, Natuna, Exxon hanya memberi 0% kepada Indonesia sementara mereka menikmati 100%. Tidak heran rakyat Indonesia mayoritas miskin dan hanya segelintir orang yang bekerja untuk perusahaan2 asing itu saja yang kaya. Venezuela dulu juga begitu. Meski mereka kaya dengan cadangan gas lebih dari rp 700 trilyun, namun kekayaan alam mereka dikuasai asing. Seperti di Indonesia, rakyat mereka mayoritas miskin dan Venezuela memiliki hutang lebih dari US$ 45 milyar (lebih dari rp 414 trilyun). Meski demikian sejak Chavez berkuasa dia mengembalikan kekayaan alam Venezuela dari perusahaan asing ke negara mereka sendiri. Rakyat Venezuela bisa menikmati Bensin sampai rp 292 per liter. Bahkan Chavez menawarkan minyak murah untuk warga miskin di AS. Hutang mereka pun terus berkurang di bawah kepemimpinan Chavez. Pendapatan per orang di sana naik jadi US$ 4.800/tahun atau rp 3,6 juta per bulan per orang. Artinya pendapatan keluarga dgn 2 anak rata2 sekitar Rp 14 juta lebih per bulan. Sementara kita rata2 hanya rp 1 juta per bulan. Sudah saatnya rakyat Indonesia dan para pemimpinnya bangkit untuk mengelola sendiri kekayaan alam di Indonesia. Toh mayoritas pekerja di perusahaan asing tersebut ternyata adalah bangsa Indonesia sendiri. Tentu ada sebagian dari orang yang menikmati kekayaan alam kita dengan menjadi kaki tangan asing akan menentang dan membela kepentingan tuan mereka. Namun mudah2an itu tidak menjadi halangan. --- agush <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Setelah Uncle Bush datang, Gas Natuna > menjadi 100:0 (100 utk > AS/Exxon : 0 utk Indonesia)...ada komentar dari > Pakde Amien ttg > perbandingan Bolivia & Venezuela vs Indonesia.... > Saya saat ini sedang menunggu apa tanggapan > para neoliberalis di > LISI ini tentang fenomena keberanian Bolivia dan > Venezuela....tapi belum > ada yang membahasnya dengan tuntas.... > Gimana para Neoliberalis ? > > Nasionalisasi Migas ala Bolivia > M Amien Rais > > Evo Morales (46) memenangi pemilihan presiden atau > pilpres Bolivia pada > Desember 2005 dan dilantik Januari 2006. > Ia adalah penduduk asli Bolivia dari suku Indian > Aymara, yang dalam > kampanyenya menekankan perlunya pemilikan kembali > rakyat Bolivia atas > sumber daya alam, khususnya hydrocarbon (migas) yang > selama itu dikuasai > korporasi asing. > Cadangan gas alam Bolivia ditaksir lebih dari 50 > triliun kaki kubik dengan > nilai lebih dari 70 miliar dollar AS, sementara > penduduknya sekitar > sembilan juta. Belum lagi kekayaan alam seperti > minyak, barang-barang > mineral, dan kekayaan hutan. Morales menyatakan > dirinya tidak gila jika > bercita-cita memakmurkan rakyat Bolivia sejajar > rakyat Swedia. > Selama berkampanye, Morales berjanji sumber daya > alam tidak dapat > diprivatisasi, tidak boleh dikuasai korporasi asing, > dan harus dilakukan > renegosiasi (negosiasi ulang) atas seluruh kontrak > karya pertambangan. Evo > juga setuju bila perlu melakukan nasionalisasi tanpa > konfiskasi, > nasionalisasi tanpa ekspropriasi, alias negosiasi > tanpa perampokan. Dengan > kata lain, akan ada kompensasi (ganti rugi) terhadap > korporasi asing bila > Bolivia terpaksa melakukan nasionalisasi. > Di Bolivia ada 20-an korporasi asing bergerak di > pertambangan migas, antara > lain Repsol YPF (Spanyol), Petrobras (Brasil), Total > (Perancis), Exxon > (Amerika), British Gas (Inggris), dan Royal Dutch > Shell (Belanda). > Mereka mencoba menakut-nakuti Morales dengan gertak > sambal. Katanya, > Bolivia dapat dibawa ke arbitrase internasional dan > rugi miliaran dollar AS > karena berani mengotak-atik, bahkan menuntut > negosiasi ulang berbagai > kontrak karya dan bagi hasil yang telah > ditandatangani. > Akan tetapi, Morales bukan Si Peragu seperti dua > presiden sebelumnya, > Gonzalo Sanches de Lozada dan Carlos Mesa yang > diusir rakyatnya karena > menempatkan diri sebagai pembela kepentingan > korporasi asing, bukan > kepentingan rakyat Bolivia. > Morales membangun axis of good atau poros kebaikan > terdiri dari Bolivia, > Venezuela, dan Kuba, untuk menyindir axis of evil > atau poros kejahatan yang > kata George Bush terdiri dari Korea Utara, Iran, dan > Irak. Dalam wawancara > dengan Der Spiegel, Morales mengatakan, reserve > moral yang ia miliki > terdiri dari trilogi sederhana: jangan mencuri, > jangan bohong, dan jangan > malas (do not steal, do not lie, and do not be > idle). > > Korporasi asing tunduk > Setelah lima bulan menjadi Presiden Bolivia, Morales > melaksanakan janjinya. > Tanggal 1 Mei 2006 tentara Bolivia menduduki 56 > ladang gas dan minyak serta > instalasi penyulingan di seluruh negeri. Dekrit > Presiden Nomor 28701 > tentang nasionalisasi industri migas diterbitkan. > Rakyat Bolivia lega, > Presiden memenuhi janji. > Dalam dekrit itu, antara lain ditegaskan, cadangan > minyak dan gas Bolivia > dinasionalisasi; 51 persen saham pemerintah yang > pernah diprivatisasi di > lima perusahaan migas pada tahun 1990 diambil > kembali; seluruh perusahaan > migas asing harus menyetujui kontrak baru yang > ditentukan Yaciementos > Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), perusahaan > negara milik Bolivia > dalam tempo 180 hari; gabungan pajak dan royalti > yang diserahkan perusahaan > gas asing yang memproduksi lebih dari 100 juta kaki > kubik dinaikkan menjadi > 82 persen dari sebelumnya yang hanya 50 persen dan > mula- mula hanya 30 > persen; Pemerintah Bolivia melakukan audit investasi > dan keuntungan semua > perusahaan migas asing di Bolivia untuk menentukan > pajak, jumlah royalti > dan ketentuan operasi di masa depan; dan tak kalah > penting, migas hanya > boleh diekspor setelah kebutuhan domestik Bolivia > dipenuhi. Jika tidak > setuju isi dekrit, perusahaan asing itu dipersilakan > meninggalkan Bolivia. > Apa yang terjadi? Sehari sebelum tenggat, 29 Oktober > 2006, semua korporasi > besar yang beroperasi di Bolivia memilih tetap di > Bolivia, tunduk kepada > kemauan pemerintah, yang hakikatnya kemauan rakyat > Bolivia. > Evo Morales, seperti Hugo Chavez, Presiden Venezuela > sebelumnya, > membuktikan kekeliruan brain washing, menuntut > renegosiasi kontrak karya > yang merugikan rakyat mustahil dilakukan bila sudah > ditandatangani. > > Keuntungan Bolivia > Chavez dan Morales mampu menerobos kendala mental, > moral, politik, dan > ekonomi yang sengaja dipasang berbagai korporasi > asing. Menurut Morales, > berkat negosiasi ulang, Bolivia meraup satu miliar > dollar AS, dan empat > miliar dollar AS per tahun pada tahun-tahun > berikutnya. Belum lagi jika > renegosiasi kontrak nonmigas dan sumber-sumber non- > renewable lain juga > berhasil. > Mengingat jumlah rakyat Bolivia hanya > seperduapuluhdua rakyat Indonesia, > perolehan Bolivia seperti jika Indonesia mendapat 88 > miliar dollar AS per > tahun. Rakyat Bolivia tentu lebih bahagia dibanding > rakyat Banglades yang > salah satu putra terbaiknya meraih Nobel Perdamaian. > Dan tentu lebih > berbahagia dibanding rakyat Indonesia yang diberi > tahu para pemimpinnya > bahwa kontrak karya migas dan nonmigas dengan > korporasi asing tidak bisa > diubah. > Mengapa? Katanya, jika menuntut negosiasi ulang, > apalagi nasionalisasi > industri migas dan pertambangan, Indonesia bisa > dikucilkan masyarakat > internasional. Katanya, investasi asing emoh masuk > Indonesia. Selain itu, > ada adagium pacta sunt servanda, sekali kontrak > ditandatangani, perlu > dihormati "kesuciannya", meski menempatkan Indonesia > for sale, dijual untuk > umum. > Kita tidak perlu galak dan terlalu keras seperti > Bolivia dan Venezuela > menghadapi korporasi asing. Cukup dengan ketegasan, > kemandirian, dan > komitmen kebangsaan. Kita dapat melindungi dan > menomorsatukan kepentingan > bangsa di atas kepentingan korporasi asing. Mereka > adalah mitra, bukan > majikan kita. Namun, kepemimpinan nasional yang ada > harus lebih visioner, > lebih tegas, dan lebih berani. Kita sudah terlalu > lama jadi bangsa miskin > di tengah sumber daya alam melimpah. > Andaikata pemerintah, DPR, dan berbagai kekuatan > masyarakat bersatu > menjadikan korporasi pertambangan asing sebagai > mitra, negeri ini tidak > perlu menjadi bangsa musafir yang tiap tahun bingung > mencari utang luar > negeri baru. Sementara itu kekayaan sendiri > disodorkan untuk penjarahan asing. > Jika direnungkan, Exxon dan Freeport McMoran, > misalnya, keduanya bukan > seperti a state with in a state, tetapi sudah a > state above a state. Ingat, > di Indonesia ada lusinan korporasi asing yang terus > menyedot kekayaan migas > dan nonmigas bangsa Indonesia. Sampai sekarang! > > M Amien Rais Guru Besar Fisipol UGM, Yogyakarta > > > > [Non-text portions of this message have been > removed] > http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/country_profiles/1229345.stm Country profile: Venezuela Venezuela has some of the world's largest proven oil deposits as well as huge quantities of coal, iron ore, bauxite and gold. Yet most Venezuelans live in poverty, many of them in shanty towns, some of which sprawl over the hillsides around the capital, Caracas. Venezuela's president, Hugo Chavez, says he is leading the country - which is enjoying a windfall from high oil prices - through a socialist revolution. OVERVIEW OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA A country of striking natural beauty, which ranges from the snow-capped Andean peaks in the west, through the Amazonian jungles in the south, to the beaches of the north, Venezuela is among the most highly urbanised countries in Latin America. AT-A-GLANCE Politics: President Hugo Chavez leads a self-styled socialist revolution but polarises domestic opinion Economy: Venezuela is a major oil producer; export revenues fund huge social programmes International: Mr Chavez is a vocal critic of Washington; the US portrays him as a security threat. Peru accused him of interfering in its 2006 presidential poll Its economic fortunes are tied to world oil prices. A 1970s boom largely benefited the middle classes, but a subsequent price collapse condemned many of this class to poverty while eroding the living standards of the already impoverished. Unemployment is high and, according to official figures, around 60% of households are poor. In 1998 Venezuelans broke the stranglehold of the discredited party system to elect the populist left-winger Hugo Chavez, a former army officer who has proclaimed a "Bolivarian revolution", named after South America's independence hero. Radical reform, political unrest and deep divisions have characterised the president's term in office. His supporters - known as "chavistas" - and his detractors have staged street protests. Venezuela under Mr Chavez has sought to strengthen its regional influence through diplomatic and economic overtures towards other South American and Caribbean nations. This has been seen, in part, as an effort to counter Washington's influence in the region. FACTS OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA Full name: Bolivarian Republic of Venezuela Population: 26.6 million (UN, 2005) Capital: Caracas Area: 881,050 sq km (340,561 sq miles) Major languages: Spanish, indigenous languages Major religion: Christianity Life expectancy: 70 years (men), 76 years (women) (UN) Monetary unit: 1 bolivar = 100 centimos Main exports: Petroleum, bauxite and aluminium, steel, chemicals, agricultural products, basic manufactures GNI per capita: US $4,810 (World Bank, 2006) Internet domain: .ve International dialling code: +58 LEADERS OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA President: Hugo Chavez Hugo Chavez, who has survived a coup, protests, strikes and a referendum on his rule since coming to power in 1998, is the subject of both adulation and loathing among his divided electorate. Hugo Chavez has polarised political opinion The president, who says he wants to create a new form of socialism, has pursued populist policies aimed at helping the poor. The programmes include free health care, subsidised food and land reform. Critics have accused Mr Chavez of trying to emulate Cuba's communist system and of increasing state intervention in business. Mr Chavez came to prominence when he led a failed coup in 1992. After a spell in prison he embarked on a political career that swept him to power in a landslide election victory in 1998. The charismatic president often continued to wear his paratrooper's red beret. He delighted the poor but infuriated the rich and the powerful news media with his rambling speeches that denounced the wealthy elite. As Mr Chavez grew more powerful, his critics said he was leading Venezuela towards a Cuban-style authoritarian government. He was criticised for courting countries which attracted US or international disapproval, namely Cuba, Saddam Hussein's Iraq and Libya. He was forced out of office by the military in April 2002, only to be reinstated within 48 hours after a post-coup government collapsed in the face of a rebellion by loyalist troops and massive protests. Opposition pressure intensified in 2002 and 2003, with more protests, a prolonged general strike and an unsuccessful attempt to petition for a referendum on the president's rule. On the strength of a second petition handed in by his opponents, Mr Chavez faced a referendum on his rule on 15 August 2004 and was named as the winner. He says he will run for another six-year term in elections in December 2006. Vice-president: Jose Vicente Rangel Foreign minister: Nicolas Maduro Defence minister: Ramon Orlando Maniglia Finance minister: Nelson Jose Merentes MEDIA OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA Media watchdogs have been highly critical of the behaviour of the Venezuelan media, and of President Chavez's attitudes towards broadcasters and the press. The president has been accused of creating a hostile, intimidatory climate for journalists, while some private media outlets have been criticised for being involved in the opposition movement against him. "Hello President": Hugo Chavez takes to the air every week A controversial media law came into effect in 2005. The government said it would improve standards by banning the inappropriate airing of scenes of sex and violence. But critics of the bill, which also prohibits material deemed to harm national security, said it was an attempt to silence media criticism. Venezuela's many private broadcasters operate alongside state-run radio and TV channels. President Chavez has his own weekly TV and radio programme on the government-run networks. The country is the main shareholder in Telesur, a Caracas-based pan-American TV channel which, according to its chairman, aims to present Latin America's vision of itself to the world. The governments with a stake in the venture are all left wing or left of centre. > === Ingin belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits? Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] http://www.media-islam.or.id __________________________________________________________ Do you Yahoo!? Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta. http://new.mail.yahoo.com
