As'kum,
Ikutan nimbrung, mungkin yang menjadi permasalahan utama kita adalah tidak
adanya figur seorang pemimpin yang berani menentang neokolonialisme ekonomi ini
atau mungkin justru para pemimpin kita enggan utk melepaskan diri dari jerat
penjajahan ini karena takut kepentingan pribadi mereka akan berkurang atau
hilang. Mungkin kita perlu menyimak ke belakang waktu krismon yang melanda Asia
tenggara medio 1997-1998. Pada saat itu Indonesia yang hancur lebur dilanda
krismon justru minta bantuan IMF utk minta bantuan keuangan. Lebih parah lagi
kita pada saat itu juga minta bantuan singapura utk menjadi penasehat keuangan
kita. Hal ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan Malaysia waktu itu.
Malaysia dengan berani memutuskan hubungan dengan IMF disamping itu Malaysia
dengan berani mematok harga dollar atas ringgit. Yang terjadi kemudian Malaysia
dengan cepat melakukan recovery keuangan, sedangkan Indonesia terseok-seok
dalam melakukan recovery bahkan sampai saat inipun dampak
krismon masih juga terasa. Artinya, kita perlu mulai memikirkan bagaimana kita
bisa mendukung pemerintah kita untuk segera berani utk melepaskan diri dari
jerat penjajahan ekonomi ini.
Imam
Yogya
ernasari <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
kapan???
kalo ide ini dah direalisasikan, bukan cuma dikirim via email
-----Original Message-----
From: A Nizami [mailto:[EMAIL PROTECTED]
Sent: 23 Nopember 2006 8:36
To: [email protected]; ekonomisyariah; pks ide; [EMAIL
PROTECTED]; Indonesia Raya
Subject: {ekonomi-syariah} Venezuela dari Miskin menjadi Kaya, Kapan Indonesia
Menyusul? - Re: Neoliberalist : Apa komentar mu ??? Nasionalisasi Migas Bolivia
& Venezuela
UUD 45:
Pasal 33 ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara, pada ayat 3: Bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,
Saat ini justru kekayaan alam Indonesia seperti migas,
emas, tembaga, dsb dikeruk oleh perusahaan2 asing
seperti Exxon, Chevron, Freeport, dsb. Di blok Gas
terbesar di Indonesia, Natuna, Exxon hanya memberi 0%
kepada Indonesia sementara mereka menikmati 100%.
Tidak heran rakyat Indonesia mayoritas miskin dan
hanya segelintir orang yang bekerja untuk perusahaan2
asing itu saja yang kaya.
Venezuela dulu juga begitu. Meski mereka kaya dengan
cadangan gas lebih dari rp 700 trilyun, namun kekayaan
alam mereka dikuasai asing.
Seperti di Indonesia, rakyat mereka mayoritas miskin
dan Venezuela memiliki hutang lebih dari US$ 45 milyar
(lebih dari rp 414 trilyun).
Meski demikian sejak Chavez berkuasa dia mengembalikan
kekayaan alam Venezuela dari perusahaan asing ke
negara mereka sendiri. Rakyat Venezuela bisa menikmati
Bensin sampai rp 292 per liter. Bahkan Chavez
menawarkan minyak murah untuk warga miskin di AS.
Hutang mereka pun terus berkurang di bawah
kepemimpinan Chavez. Pendapatan per orang di sana naik
jadi US$ 4.800/tahun atau rp 3,6 juta per bulan per
orang. Artinya pendapatan keluarga dgn 2 anak rata2
sekitar Rp 14 juta lebih per bulan. Sementara kita
rata2 hanya rp 1 juta per bulan.
Sudah saatnya rakyat Indonesia dan para pemimpinnya
bangkit untuk mengelola sendiri kekayaan alam di
Indonesia. Toh mayoritas pekerja di perusahaan asing
tersebut ternyata adalah bangsa Indonesia sendiri.
Tentu ada sebagian dari orang yang menikmati kekayaan
alam kita dengan menjadi kaki tangan asing akan
menentang dan membela kepentingan tuan mereka. Namun
mudah2an itu tidak menjadi halangan.
--- agush <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Setelah Uncle Bush datang, Gas Natuna
> menjadi 100:0 (100 utk
> AS/Exxon : 0 utk Indonesia)...ada komentar dari
> Pakde Amien ttg
> perbandingan Bolivia & Venezuela vs Indonesia....
> Saya saat ini sedang menunggu apa tanggapan
> para neoliberalis di
> LISI ini tentang fenomena keberanian Bolivia dan
> Venezuela....tapi belum
> ada yang membahasnya dengan tuntas....
> Gimana para Neoliberalis ?
>
> Nasionalisasi Migas ala Bolivia
> M Amien Rais
>
> Evo Morales (46) memenangi pemilihan presiden atau
> pilpres Bolivia pada
> Desember 2005 dan dilantik Januari 2006.
> Ia adalah penduduk asli Bolivia dari suku Indian
> Aymara, yang dalam
> kampanyenya menekankan perlunya pemilikan kembali
> rakyat Bolivia atas
> sumber daya alam, khususnya hydrocarbon (migas) yang
> selama itu dikuasai
> korporasi asing.
> Cadangan gas alam Bolivia ditaksir lebih dari 50
> triliun kaki kubik dengan
> nilai lebih dari 70 miliar dollar AS, sementara
> penduduknya sekitar
> sembilan juta. Belum lagi kekayaan alam seperti
> minyak, barang-barang
> mineral, dan kekayaan hutan. Morales menyatakan
> dirinya tidak gila jika
> bercita-cita memakmurkan rakyat Bolivia sejajar
> rakyat Swedia.
> Selama berkampanye, Morales berjanji sumber daya
> alam tidak dapat
> diprivatisasi, tidak boleh dikuasai korporasi asing,
> dan harus dilakukan
> renegosiasi (negosiasi ulang) atas seluruh kontrak
> karya pertambangan. Evo
> juga setuju bila perlu melakukan nasionalisasi tanpa
> konfiskasi,
> nasionalisasi tanpa ekspropriasi, alias negosiasi
> tanpa perampokan. Dengan
> kata lain, akan ada kompensasi (ganti rugi) terhadap
> korporasi asing bila
> Bolivia terpaksa melakukan nasionalisasi.
> Di Bolivia ada 20-an korporasi asing bergerak di
> pertambangan migas, antara
> lain Repsol YPF (Spanyol), Petrobras (Brasil), Total
> (Perancis), Exxon
> (Amerika), British Gas (Inggris), dan Royal Dutch
> Shell (Belanda).
> Mereka mencoba menakut-nakuti Morales dengan gertak
> sambal. Katanya,
> Bolivia dapat dibawa ke arbitrase internasional dan
> rugi miliaran dollar AS
> karena berani mengotak-atik, bahkan menuntut
> negosiasi ulang berbagai
> kontrak karya dan bagi hasil yang telah
> ditandatangani.
> Akan tetapi, Morales bukan Si Peragu seperti dua
> presiden sebelumnya,
> Gonzalo Sanches de Lozada dan Carlos Mesa yang
> diusir rakyatnya karena
> menempatkan diri sebagai pembela kepentingan
> korporasi asing, bukan
> kepentingan rakyat Bolivia.
> Morales membangun axis of good atau poros kebaikan
> terdiri dari Bolivia,
> Venezuela, dan Kuba, untuk menyindir axis of evil
> atau poros kejahatan yang
> kata George Bush terdiri dari Korea Utara, Iran, dan
> Irak. Dalam wawancara
> dengan Der Spiegel, Morales mengatakan, reserve
> moral yang ia miliki
> terdiri dari trilogi sederhana: jangan mencuri,
> jangan bohong, dan jangan
> malas (do not steal, do not lie, and do not be
> idle).
>
> Korporasi asing tunduk
> Setelah lima bulan menjadi Presiden Bolivia, Morales
> melaksanakan janjinya.
> Tanggal 1 Mei 2006 tentara Bolivia menduduki 56
> ladang gas dan minyak serta
> instalasi penyulingan di seluruh negeri. Dekrit
> Presiden Nomor 28701
> tentang nasionalisasi industri migas diterbitkan.
> Rakyat Bolivia lega,
> Presiden memenuhi janji.
> Dalam dekrit itu, antara lain ditegaskan, cadangan
> minyak dan gas Bolivia
> dinasionalisasi; 51 persen saham pemerintah yang
> pernah diprivatisasi di
> lima perusahaan migas pada tahun 1990 diambil
> kembali; seluruh perusahaan
> migas asing harus menyetujui kontrak baru yang
> ditentukan Yaciementos
> Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), perusahaan
> negara milik Bolivia
> dalam tempo 180 hari; gabungan pajak dan royalti
> yang diserahkan perusahaan
> gas asing yang memproduksi lebih dari 100 juta kaki
> kubik dinaikkan menjadi
> 82 persen dari sebelumnya yang hanya 50 persen dan
> mula- mula hanya 30
> persen; Pemerintah Bolivia melakukan audit investasi
> dan keuntungan semua
> perusahaan migas asing di Bolivia untuk menentukan
> pajak, jumlah royalti
> dan ketentuan operasi di masa depan; dan tak kalah
> penting, migas hanya
> boleh diekspor setelah kebutuhan domestik Bolivia
> dipenuhi. Jika tidak
> setuju isi dekrit, perusahaan asing itu dipersilakan
> meninggalkan Bolivia.
> Apa yang terjadi? Sehari sebelum tenggat, 29 Oktober
> 2006, semua korporasi
> besar yang beroperasi di Bolivia memilih tetap di
> Bolivia, tunduk kepada
> kemauan pemerintah, yang hakikatnya kemauan rakyat
> Bolivia.
> Evo Morales, seperti Hugo Chavez, Presiden Venezuela
> sebelumnya,
> membuktikan kekeliruan brain washing, menuntut
> renegosiasi kontrak karya
> yang merugikan rakyat mustahil dilakukan bila sudah
> ditandatangani.
>
> Keuntungan Bolivia
> Chavez dan Morales mampu menerobos kendala mental,
> moral, politik, dan
> ekonomi yang sengaja dipasang berbagai korporasi
> asing. Menurut Morales,
> berkat negosiasi ulang, Bolivia meraup satu miliar
> dollar AS, dan empat
> miliar dollar AS per tahun pada tahun-tahun
> berikutnya. Belum lagi jika
> renegosiasi kontrak nonmigas dan sumber-sumber non-
> renewable lain juga
> berhasil.
> Mengingat jumlah rakyat Bolivia hanya
> seperduapuluhdua rakyat Indonesia,
> perolehan Bolivia seperti jika Indonesia mendapat 88
> miliar dollar AS per
> tahun. Rakyat Bolivia tentu lebih bahagia dibanding
> rakyat Banglades yang
> salah satu putra terbaiknya meraih Nobel Perdamaian.
> Dan tentu lebih
> berbahagia dibanding rakyat Indonesia yang diberi
> tahu para pemimpinnya
> bahwa kontrak karya migas dan nonmigas dengan
> korporasi asing tidak bisa
> diubah.
> Mengapa? Katanya, jika menuntut negosiasi ulang,
> apalagi nasionalisasi
> industri migas dan pertambangan, Indonesia bisa
> dikucilkan masyarakat
> internasional. Katanya, investasi asing emoh masuk
> Indonesia. Selain itu,
> ada adagium pacta sunt servanda, sekali kontrak
> ditandatangani, perlu
> dihormati "kesuciannya", meski menempatkan Indonesia
> for sale, dijual untuk
> umum.
> Kita tidak perlu galak dan terlalu keras seperti
> Bolivia dan Venezuela
> menghadapi korporasi asing. Cukup dengan ketegasan,
> kemandirian, dan
> komitmen kebangsaan. Kita dapat melindungi dan
> menomorsatukan kepentingan
> bangsa di atas kepentingan korporasi asing. Mereka
> adalah mitra, bukan
> majikan kita. Namun, kepemimpinan nasional yang ada
> harus lebih visioner,
> lebih tegas, dan lebih berani. Kita sudah terlalu
> lama jadi bangsa miskin
> di tengah sumber daya alam melimpah.
> Andaikata pemerintah, DPR, dan berbagai kekuatan
> masyarakat bersatu
> menjadikan korporasi pertambangan asing sebagai
> mitra, negeri ini tidak
> perlu menjadi bangsa musafir yang tiap tahun bingung
> mencari utang luar
> negeri baru. Sementara itu kekayaan sendiri
> disodorkan untuk penjarahan asing.
> Jika direnungkan, Exxon dan Freeport McMoran,
> misalnya, keduanya bukan
> seperti a state with in a state, tetapi sudah a
> state above a state. Ingat,
> di Indonesia ada lusinan korporasi asing yang terus
> menyedot kekayaan migas
> dan nonmigas bangsa Indonesia. Sampai sekarang!
>
> M Amien Rais Guru Besar Fisipol UGM, Yogyakarta
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/country_profiles/1229345.stm
Country profile: Venezuela
Venezuela has some of the world's largest proven oil
deposits as well as huge quantities of coal, iron ore,
bauxite and gold.
Yet most Venezuelans live in poverty, many of them in
shanty towns, some of which sprawl over the hillsides
around the capital, Caracas.
Venezuela's president, Hugo Chavez, says he is leading
the country - which is enjoying a windfall from high
oil prices - through a socialist revolution.
OVERVIEW
OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA
A country of striking natural beauty, which ranges
from the snow-capped Andean peaks in the west, through
the Amazonian jungles in the south, to the beaches of
the north, Venezuela is among the most highly
urbanised countries in Latin America.
AT-A-GLANCE
Politics: President Hugo Chavez leads a self-styled
socialist revolution but polarises domestic opinion
Economy: Venezuela is a major oil producer; export
revenues fund huge social programmes
International: Mr Chavez is a vocal critic of
Washington; the US portrays him as a security threat.
Peru accused him of interfering in its 2006
presidential poll
Its economic fortunes are tied to world oil prices. A
1970s boom largely benefited the middle classes, but a
subsequent price collapse condemned many of this class
to poverty while eroding the living standards of the
already impoverished.
Unemployment is high and, according to official
figures, around 60% of households are poor.
In 1998 Venezuelans broke the stranglehold of the
discredited party system to elect the populist
left-winger Hugo Chavez, a former army officer who has
proclaimed a "Bolivarian revolution", named after
South America's independence hero.
Radical reform, political unrest and deep divisions
have characterised the president's term in office. His
supporters - known as "chavistas" - and his detractors
have staged street protests.
Venezuela under Mr Chavez has sought to strengthen its
regional influence through diplomatic and economic
overtures towards other South American and Caribbean
nations. This has been seen, in part, as an effort to
counter Washington's influence in the region.
FACTS
OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA
Full name: Bolivarian Republic of Venezuela
Population: 26.6 million (UN, 2005)
Capital: Caracas
Area: 881,050 sq km (340,561 sq miles)
Major languages: Spanish, indigenous languages
Major religion: Christianity
Life expectancy: 70 years (men), 76 years (women) (UN)
Monetary unit: 1 bolivar = 100 centimos
Main exports: Petroleum, bauxite and aluminium, steel,
chemicals, agricultural products, basic manufactures
GNI per capita: US $4,810 (World Bank, 2006)
Internet domain: .ve
International dialling code: +58
LEADERS
OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA
President: Hugo Chavez
Hugo Chavez, who has survived a coup, protests,
strikes and a referendum on his rule since coming to
power in 1998, is the subject of both adulation and
loathing among his divided electorate.
Hugo Chavez has polarised political opinion
The president, who says he wants to create a new form
of socialism, has pursued populist policies aimed at
helping the poor. The programmes include free health
care, subsidised food and land reform.
Critics have accused Mr Chavez of trying to emulate
Cuba's communist system and of increasing state
intervention in business.
Mr Chavez came to prominence when he led a failed coup
in 1992. After a spell in prison he embarked on a
political career that swept him to power in a
landslide election victory in 1998.
The charismatic president often continued to wear his
paratrooper's red beret. He delighted the poor but
infuriated the rich and the powerful news media with
his rambling speeches that denounced the wealthy
elite.
As Mr Chavez grew more powerful, his critics said he
was leading Venezuela towards a Cuban-style
authoritarian government. He was criticised for
courting countries which attracted US or international
disapproval, namely Cuba, Saddam Hussein's Iraq and
Libya.
He was forced out of office by the military in April
2002, only to be reinstated within 48 hours after a
post-coup government collapsed in the face of a
rebellion by loyalist troops and massive protests.
Opposition pressure intensified in 2002 and 2003, with
more protests, a prolonged general strike and an
unsuccessful attempt to petition for a referendum on
the president's rule.
On the strength of a second petition handed in by his
opponents, Mr Chavez faced a referendum on his rule on
15 August 2004 and was named as the winner. He says he
will run for another six-year term in elections in
December 2006.
Vice-president: Jose Vicente Rangel
Foreign minister: Nicolas Maduro
Defence minister: Ramon Orlando Maniglia
Finance minister: Nelson Jose Merentes
MEDIA
OVERVIEW | FACTS | LEADERS | MEDIA
Media watchdogs have been highly critical of the
behaviour of the Venezuelan media, and of President
Chavez's attitudes towards broadcasters and the press.
The president has been accused of creating a hostile,
intimidatory climate for journalists, while some
private media outlets have been criticised for being
involved in the opposition movement against him.
"Hello President": Hugo Chavez takes to the air every
week
A controversial media law came into effect in 2005.
The government said it would improve standards by
banning the inappropriate airing of scenes of sex and
violence. But critics of the bill, which also
prohibits material deemed to harm national security,
said it was an attempt to silence media criticism.
Venezuela's many private broadcasters operate
alongside state-run radio and TV channels. President
Chavez has his own weekly TV and radio programme on
the government-run networks.
The country is the main shareholder in Telesur, a
Caracas-based pan-American TV channel which, according
to its chairman, aims to present Latin America's
vision of itself to the world. The governments with a
stake in the venture are all left wing or left of
centre.
>
===
Ingin belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits?
Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
http://www.media-islam.or.id
__________________________________________________________
Do you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail.yahoo.com
---------------------------------
Want to start your own business? Learn how on Yahoo! Small Business.
