Sebuah tulisan sederhana....
----------------------------------
Penanganan Kemiskinan Berbasis SDM
Oleh Erwin FS
Dalam pidato Presiden yang disampaikan di depan anggota DPR RI 16 Agustus
lalu, pemerintah menargetkan penerimaan dalam rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2008 sebesar 761,38 triliun rupiah,
dimana penerimaan dari pajak direncanakan sebesar 583,67 triliun rupiah
dan penerimaan bukan pajak direncanakan sebesar 175,64 triliun rupiah.
Sementara anggaran belanja direncanakan berjumlah 836,41 triliun rupiah.
RAPBN 2008 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,8 persen.
Alasan pertumbuhan ini dapat tercapai dilihat dari konsumsi masyarakat
yang masih cukup tinggi akibat daya beli masyarakat yang meningkat, dan
iklim investasi yang kondusif yang diharapkan menjadi daya tarik investor
domestik dan asing dimana hal ini akan memperluas lapangan kerja dan
mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Di sisi lain, salah satu tantangan pokok kerangka ekonomi makro dan
pembiayaan pembangunan yang dihadapi adalah mempercepat pengurangan
pengangguran dan kemiskinan. Sementara masalah-masalah mendasar yang
menjadi prioritas pembangunan di antaranya adalah: 1. peningkatan kualitas
akses pendidikan dan kesehatan dan 2. peningkatan efektivitas
penanggulangan kemiskinan.
Jika melihat dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dimana
Depdiknas sebesar 48,27 triliun rupiah, Depkes 18,76 triliun rupiah,
Depsos 3,6 triliun dan subsidi sebesar 92,62 triliun rupiah, maka belanja
pemerintah menurut fungsi adalah, sub fungsi pelayanan umum dan lainnya
245,82 triliun rupiah, fungsi kesehatan 16,76 triliun rupiah, fungsi
pendidikan 61,40 triliun rupiah, fungsi perlindungan sosial 3,47 triliun
rupiah. Sementara belanja pemerintah pusat menurut jenis, subsidi 92,62
triliun rupiah, bantuan sosial 67,40 triliun rupiah. Sedangkan pembayaran
cicilan bunga utang sebesar 91,54 triliun rupiah. Angka-angka yang
diperlihatkan di atas umumnya terkait langsung dengan penanganan
kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, bantuan sosial
dan subsidi. Sementara cicilan bunga utang hanyalah untuk membandingkan
dengan dana-dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor yang terkait dengan
penanganan kemiskinan.
Besarnya dana untuk menangani kemiskinan adalah sebuah hal yang positif.
Dengan dana yang semakin besar, jumlah penduduk yang bisa dijangkau akan
semakin banyak dan kualitasnya bisa ditingkatkan. Namun, besarnya dana
juga mesti diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani
kemiskinan. Penulis menyebut hal ini dengan penanganan kemiskinan berbasis
sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang berkualitas dalam menangani kemiskinan akan
membantu mempercepat penangan kemiskinan. Hambatan besaran dana bukanlah
suatu hal yang dipermasalahkan selama sumber daya manusia yang
menanganinya berperan optimal, karena dengan sumber daya manusia yang
berperan optimal, diharapkan pengaruhnya kepada orang miskin pun juga jauh
lebih besar dan bermanfaat.
Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk menangani
kemiskinan, salah satunya adalah dengan melakukan rekrutmen yang
berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang tepat. Jika pemerintah
sangat serius untuk menangani kemiskinan melalui peran aparatur negara,
maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan potensi para aparatur
negara pada posisi yang tepat. Jangan sampai aparatur yang ditempatkan
selama ini ternyata tidak cocok potensinya bekerja di bagian yang
menangani kemiskinan. Pekerjaan menangani kemiskinan harus dilihat sebagai
pekerjaan yang profesional dan bukan kerja sosial semata.
Pekerjaan menangani kemiskinan memiliki kriteria tertentu, misalnya saja
dilihat dari segi inteligensi, minat dan kepribadian orang yang akan
bekerja di sektor yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Individu yang
memiliki minat sosial yang sedang atau tinggi misalnya, dapat memenuhi
kriteria ini. Sementara individu dengan kepribadian tabah, senang bergaul
bisa memenuhi kriteria.
Karakter pekerjaan perlu dirumuskan terlebih dahulu untuk berbagai posisi
pekerjaan yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Setelah itu
dirumuskan karakter individu yang akan menempati posisi yang telah
ditentukan. Kemudian dilihat kesesuian antara karakter pekerjaan dengan
karakter individu. Jika terjadi kesesuaian, maka individu bisa menempati
posisi yang telah ditentukan.
Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang direkrut melalui proses
rekrutmen yang baik, maka individu tersebut selanjutnya menjalani
pelatihan, pengembangan dan penempatan. Dengan demikian, sumber daya
manusia yang handal telah dipersiapkan untuk menangani kemiskinan yang
merupakan proyek besar dan membutuhkan kerja keras dan juga berbagai
inovasi.
Disamping itu, atas keprofesionalannya dalam bekerja maka para aparat
perlu mendapat gaji dan tunjangan yang baik. Rasulullah SAW bersabda,
“Barang siapa yang loyal kepada kami dalam pekerjaan, dan dia tidak
memiliki rumah; atau tidak memiliki istri, maka hendaklah dia menikah,
atau tidak memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu; atau tidak
memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan; dan barangsiapa
yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia korupsi (HR Ahmad
dalam Al Musnad, hadits no. 175554, 175556, 175558, HR Abu Dawud dalam
As-Sunan,hadits no. 2945). Hadits Rasulullah tentang upah ini membicarakan
upah untuk mereka yang bekerja di lembaga negara (Jaribah bin Ahmad
Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab) dimana perlu ada sebuah
standar kecukupan untuk mereka agar bisa bekerja optimal dan amanah.
Sementara, bagi masyarakat miskin, sebenarnya mereka pun memiliki potensi.
Namun biasanya terkendala dana. Masyarakat miskin sangat banyak yang
melakukan wirausaha, namun pendapatan mereka tidak mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Adapun anak-anak mereka, di antaranya
ada yang memiliki kecerdasan tinggi tapi tidak bisa melanjutkan sekolah
karena kendala dana.
Untuk anak-anak orang miskin yang memiliki kecerdasan tinggi, maka
pemerintah seharusnya memberikan beasiswa penuh untuk membiayai pendidikan
mereka. Dengan demikian, orang tua mereka tidak terbebani dengan biaya
pendidikan anaknya. Sementara bagi orang miskin yang anaknya memiliki
kecerdasan rata-rata ataupun di bawah itu, pemerintah tetap perlu memberi
bantuan yang dapat meringankan beban orang tua.
Sementara bagi orang tua, kemiskinan yang ada pada diri mereka, meskipun
telah berusaha berwirausaha maupun bekerja, kiranya pemerintah bisa
mengadakan semacam asesmen untuk mengetahui potensi mereka yang bisa
dikembangkan. Selama ini orang miskin banyak yang tidak tahu potensi yang
ada dalam diri mereka, sehingga mereka pun tidak tahu ke arah mana
melakukan pemberdayaan potensi yang dimiliki.
Pemerintah selama ini telah memberikan bantuan kepada orang miskin berupa
bantuan langsung tunai, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan
modal usaha dan lainnya. Namun belum memberikan bantuan berupa pengenalan
potensi yang dimiliki orang miskin.
Asesmen untuk Menangani Kemiskinan
Asesmen adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang benar
tentang potensi inteligensi, minat dan kepribadian individu. Dengan
mengikuti asesmen, aparatur negara bisa diseleksi untuk ditempatkan di
sektor-sektor yang menangani kemiskinan. Melalui asesmen akan bisa dilihat
aparatur seperti apa yang bisa membantu penanganan kemiskinan. Di samping
itu, aparatur yang selama ini kurang cocok untuk bekerja di sektor yang
menangani kemiskinan bisa dipindahkan ke tempat lain yang sesuai dengan
potensi dirinya, dan aparatur yang memiliki potensi untuk bekerja di
sektor yang menangani kemiskinan bisa lebih banyak didapatkan.
Sementara bagi orang miskin, dengan mengikuti asesmen mereka bisa
mengetahui potensi diri mereka dan ke arah mana mengembangkannya. Misalnya
saja, individu yang selama ini berwirausaha namun tidak mengalami
kemajuan, ternyata setelah mengikuti asesmen ia memiliki potensi
intelektual yang tinggi, maka ia bisa mengembangkan potensi dirinya ke
arah pekerjaan yang membutuhkan potensi intelektualitas. Ada juga yang
selama ini memberdayakan potensi intelektualitasnya, ternyata setelah
mengikuti asesmen ia memiliki potensi yang besar untuk berwira usaha.
Dengan demikian, asesmen bisa membantu program pemerintah dalam menangani
kemiskinan dengan berbasis kepada sumber daya manusia, baik yang ada di
jajaran birokrasi maupun bagi orang miskin sendiri. Tentunya, asesmen ini
tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi untuk menangani kemiskinan.
Tetap dibutuhkan hal-hal lain yang ikut menunjang terlaksananya program
penanganan kemiskinan.
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jakarta, 26 Agustus 2007
____________________________________________________________________________________Ready
for the edge of your seat?
Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.
http://tv.yahoo.com/
