UUPS Banci tanpa Political Will [image: PDF]<http://www.pkesinteraktif.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2851> [image: Print]<http://www.pkesinteraktif.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=2851&pop=1&page=0&Itemid=32> [image: E-mail]<http://www.pkesinteraktif.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=2851&itemid=32> Jumat, 12 September 2008
[image: Dr. Anwar Abbas]Dr. Anwar Abbas Kecilnya persentase market share perbankan syariah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan. Perlu ada dorongan dari pemerintah untuk mencapai target akselerasi perbankan syariah. Itupun perlu komitmen serius dari pemerintah untuk menciptakan perkembangan perbankan syariah lebih pesat lagi. Semestinya bank syariah menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menjadi perbankan nasional karena terbukti lebih baik. Menurut Dr. Anwar Abbas, Ketua Majelis Ekonomi Kewirausahaan Muhammadiyah (MEKM), adanya Undang-undang saja tidak cukup untuk meningkatkan percepatan perkembangan bank syariah. Kemajuan perbankan syariah perlu adanya *political will* dari pemerintah. Tanpa itu bank syariah tidak akan bisa mencapai targetnya. Keberadaan Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) tidak akan membawa dampak yang lebih baik tanpa *political will*. Menurut Abbas UUPS hanya akan menjadi undang-undang banci yang tidak memilik efek apapun. Bagaimana kejelasan dari pernyataan Putra Minang tersebut tentang sisi-sisi perbankan syariah? Bahrul Muhtasib dari Kantor Berita Ekonomi Syariah telah mewawancarainya. Berikut petikannya: *Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan perbankan syariah?* Perkembangannya cukup menarik, cuman agak tersendat. Target market share 5 persen sekarang kan belum terwujud. Oleh karena itu, menurut saya, sistem perbankan yang jelas-jelas ke sektor riil kan sudah terbukti. Jelas-jelas terbukti bahwa perbankan syariah memiliki keberpihakan pada masyarakat miskin. Makanya, wajar sekali kalau pemerintah mestinya mendukung perbankan syariah secara *full*. Dengan apa misalnya? Misalnya dengan mensyariahkan bank-bank konvensional, atau bank-bank BUMN yang ada sekarang ini menjadi bank syariah. Minimal satu saja. Seperti BNI atau BRI salah satunya dijadikan syariah semua. Sehingga dengan demikian market share bank syariah naik. Dan target market share akan tercapai. *Kira-kira realisasi 5 persen menurut Anda kapan bakal terwujud?* Ya, kalau seandainya diserahkan pada mekanisme pasar seperti sekarang ini ya nggak mudah terwujud. Harus ada *political will* dari pemerintah. Harus ada dorongan dari pemerintah. *Bukankah Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) merupakan wujud dari political will pemerintah?* Undang-undang itu akan banci kalau tindak lanjutnya tidak ada. Yang lebih penting sekarang ini adalah *follow up*-nya. UUPS sangat penting, tapi setelah itu adalah *follow up-*nya menjadi lebih penting lagi. Supaya apa? Supaya *market share* ini meningkat. *Apakah keberadaan UUPS belum bisa dikatakan sebagai political will pemerintah? Dan apakah keberadaan UUPS tidak akan mampu mendorong pencapaian market share?* Belum. Harus ada tindakan. Kita melihat bahwa UUPS itu penting. Tapi, sekiranya UUPS itu tidak di *back-up* dengan kemauan politik dari pemerintah tidak ada gunanya. Banyak sekali Undang-undang yang sudah dilahirkan, tapi karena adanya * law enforcement* jadi nggak jalan. Misalnya UU anti korupsi, kan * ndak* jalan. Korupsi masih ada dimana-mana. Karena apa? Karena * law enforcement*-nya lemah. Sudah ada UUPS, tapi kalau dalam tataran pelaksanaannya lemah pasti nggak bakal jalan. *Jadi, tidak hanya legalitas saja yang dibutuhkan?* Ya, tidak hanya legalitas. Harus ada *political will* dari pemerintah. Political will ini menyangkut penerbitan UU dan sekaligus tindakan nyata dari pelaksanaan UU tersebut. Apalagi bank syariah ini sudah terbukti bisa lebih dipercaya untuk mendorong sektor riil. Buktinya apa? Non Performing Financing (NPF) bank syariah lebih kecil di banding bank konvensional. *Bank syariah hanya berbicara untung rugi secara materiil, menurut Anda bagaimana?* Ya yang namanya bisnis pastinya berbicara untung-rugi. Tapi, untung dan rugi untuk siapa? Untuk semua pihak kan? Kalau untung sama-sama untung. Kalau rugi sama-sama rugi. Jangan untung disalah satu pihak dan rugi dipihak yang lain. *Dilihat dari keberpihakan ke masyarakat kecil belum kelihatan, seperti yang Anda bilang tadi bahwa bank syariah memiliki keberpihakan pada masyarakat miskin?* Karena begini, ini yang menjadi masalah buat saya sekarang. Misalkan perbankan syariah itu masih meminta jaminan. Yang punya jaminan itu kan pasti orang kaya. Disini saya lihat bank syariah belum ada keberpihakan pada rakyat miskin. Sebenarnya kan sudah ada contoh-contohnya. Misalkan M. Yunus, dia memberikan pinjaman tanpa *collateral*. Terus di Surabaya ada yang menerapkan sistem tanggung renteng tanpa *collateral*. Mereka bisa tanpa *collateral * harusnya bank syariah juga bisa. Makanya harus dibuat budaya jujur agar tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran itu. Itu menjadi usaha kita bersama, bukan hanya usaha bank syariah. *Sebenarnya seperti apa keberpihakan bank syariah pada sektor riil. Di Indonesia sektor riil lebih banyak pada masyarakat menengah ke bawah. Dan apakah bank syariah sudah menyentuh itu?* Bank syariah itu masih berupa industri baru. Sebagai sebuah sistem yang baru itu pasti punya kelemahan, tapi bukannya tidak bisa dibangun. Bukan tidak bisa dilakukan * empowerment*. Hal ini bisa kita lakukan. Tapi kan butuh waktu. Di sini saya lihat masih ada kesenjangan. Adanya ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi, sementara kemampuan pada sistem perbankan syariah masih terbatas. Oleh karena itu, harus kita kejar itu, bagaimana kita bisa menciptakan sistem yang baik. Sesudah itu bisa merespon pasar, sehingga bank syariah akan lebih kompetitif, dan bank syariah akan menjadi pilihan, bukan alternatif. Untuk menjadi bagus bank syariah perlu memperhatikan empat aspek. [1] Financial system, [2] manajemen system, [3] Information and Technology (IT), dan [4] Spiritual system. *Ada yang mengatakan bahwa praktisi bank syariah masih mengejar pada untung dan rugi saja. Sementara ada tujuan lain dari bank syariah yang masih harus dicapai, misalkan kemaslahatan ummat. Bagaimana menurut Anda?* Kalau bagi saya tidak masalah. Seandainya usahanya tidak beruntung buat apa usaha. Perlu kita sadari bahwa bank syariah itu lembaga bisnis yang mencari keuntungan. Kalau tidak untung dari mana menggaji karyawan. *Bagaimana kalau mengedepankan keuntungan spiritual yang harus dicapai?* Saya rasa tidak hanya keuntungan spiritual, tapi juga secara financial. *Kalau hanya berbicara pada modal dan untung-rugi itu kan kapitalis. Kalau perbankan syariah hanya berbicara pada untung dan rugi secara financial bisa menjadi syariah kapitalis?* Ha..ha..ha.. saya rasa begini, mekanisme pasar itu bukan hanya miliknya kapitalis saja. Sebelum kapitalis lahir Islam sudah menjunjung tinggi mekanisme pasar. Rasulullah Saw tidak mau melakukan intervensi pasar. Persoalan pasar itu kan sunnatullah. Masalahnya adalah kalau hanya mekanisme pasar yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ummat, tidak bisa. Karena yang namanya pasar itu punya hukum besi berpihak pada orang yang kaya, berpihak pada yang kuat. Yang lemah pasti kalah. Makanya disini harus ada peran negara. Oleh karena itu perbankan syariah yang menyentuh pada rakyat kecil itu kan membela negara. Kenapa juga masih ragu-ragu membela perbankan syariah. *Sementara ini kecenderungan perbankan syariah masih pada profit maximizing, Bukankah dalam teorinya tujuan yang sebenarnya bank syariah harus mendorong pada pencapaian falah?* *Profit maximizing* menurut saya *ndak* masalah. Dalam Islam hal ini tidak bertentangan. Yang tidak boleh adalah eksploitasi. Jadi, mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi orang lain, ini yang *ndak* benar. Perlu ditegaskan, mengambil keuntungan dengan jumlah banyak itu tidak bertentangan dalam Islam. Yang penting ketika dia untung dia keluarkan zakat, infaq, shadaqah dan juga wakaf. Bank syariah berhak untuk mendapatkan *profit.* Cuman, bagaimana cara mendapatkannya itu perlu ada etikanya. Ada aturan main yang tidak melanggar aturan Islam. Misalnya, untuk menciptakan *profit maximizing * dengan cara mem-PHK orang, tentunya cara ini * ndak* benar. Tidak ada etikanya. Kalau bank syariah melakukan seperti itu menurut saya nggak syariah lagi. *Bagaimana dengan perekrutan karyawan model outsourcing?* Bagi saya outsourcing juga nggak masalah. Asalkan karyawan di upah dengan layak. Dalam Islam kan nggak ada yang namanya SK pengangkatan atau apalah namanya itu. Pertanyaannya apakah mereka di upah dengan yang layak atau tidak? Saya dengar kan kurang layak. Inilah masalah sebenarnya. Kalau bank syariah sudah seperti itu ya berarti tidak Islami lagi. Saya dengar banyak dari bank syariah yang seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kesimpulan saya adalah ternyata bank syariah banyak dipimpin oleh orang yang tidak mengerti Islam. Tidak mengerti tentang ketentuan-ketentuan Islam. Mereka membawa nama Islam tapi mencederai citra Islam. Tapi saya sadar, karena ini adalah industri baru, jadi kelemahannya masih banyak. Maka tugas kita bersama-lah yang harus membenahi. *Bagaimana pendapat Anda dengan adanya usulan bahwa di bank syariah perlu ada sistem jaminan halal?* Itu ide bagus. Memang bank syariah perlu ada sistem atau prosedur yang terjamin kehalalannya. Menurut saya memang bank syariah perlu ada pakem yang jelas. Bagaimana pakem dari produknya, sisi IT-nya, manajemennya gimana, terus investasinya kemana? Ini harus jelas. Saya rasa bagus juga untuk dipraktekkan di bank syariah. *Terkait dengan Ormas Muhammadiyah. Sejauhmana komitmen Muhammadiyah untuk terlibat dalam pengembangan bank syariah?* Di Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank haram. Tapi, fatwa ini masih sebatas pada Majelis Tarjih, yang nantinya akan di bawa pada Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih untuk difatwakan. Saya lihat di Muhammadiyah masih belum serius untuk ber-bank syariah. Masih banyak yang di konvensional. Tapi, nanti kalau sudah difatwakan di Munas Tarjih tentunya semuanya harus pindah. Kalau sekarang fatwa masih sebatas itu (Majelis Tarjih). Sampai saat ini bentuk konkrit dari dukungan Muhammadiyah untuk bank syariah masih pada tataran *moral suasion*. Yaitu, bagaimana kami di Majelis Ekonomi Muhammadiyah mendorong warga anggota Muhammadiyah untuk memindahkan dananya yang disimpan di bank konvensional untuk dipindahkan ke bank syariah. Mendorong mereka untuk memilih berhubungan dengan bank syariah ketimbang dengan bank konvensional. Tapi, sudah banyak juga individu-individu yang komitmen ke bank syariah.[roel]
