Kepada Yth.
Redaksi Koran
KALTENGPOS
di PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH
Dengan hormat,
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Peace & Wassallam,
Identitas saya sudah sering saya kirim ke redaksi KALTENGPOS.
Jadi tak perlu saya kirim berulang-kali, tapi bila diperlukan akan saya kirim setelah terima
=================isi file original opini LETHUS==================
Judul : TATA RUANG BARITO RAYA dan egalitarian
Oleh : Lethus Kittie Uda
Keinginan sebagian masyarakat KALTENG untuk memisahkan diri menjadi provinsi mandiri bernama Provinsi Barito Raya sudah sejak lama ada (paling tidak sekitar tahun 1950an). Menurut berita di koran BanjarmasinPost, keinginan ini sudah ada sejak pertemuan tahun 1952 di desa Bundar. Dimana seorang pemimpin rakyat yang kharismatik bernama Christian Simbar turut aktif berjuang dengan membentuk/mendirikan organisasi resmi bernama Pejuang Tetap Barito Raya (Patabar). Perjuangan rakyat ini memiliki itikat baik dan terhormat demi membela "petak danum" (baca: tanah air). Nuansa pasca kemerdekaan RI membentuk keyakinan diri yang kuat untuk terlepas dari turunan pengaruh kolonialisme Belanda dibawah kepemimpinan boneka yang dikendalikan dari KALSEL pada waktu itu. Sehingga terlepasnya KALTENG dari KALSEL merupakan kebahagiaan tersendiri bagi rakyat Barito Raya yang memiliki identitas yang khas ini. Identitas yang khas oleh karena rasa kebersamaan dari satu daerah aliran sungai (DAS) Barito.
Motivasi dasar terselenggaranya Musyawarah Besar (MUBES) rakyat Barito Raya tanggal 9-10 Maret 2004 di Ampah, Kabupaten Barito Timur adalah "keprihatinan egalitarian". Setelah sekian lama dan sekian jauh kepemimpinan silih berganti di KALTENG, rakyat Barito Raya khususnya dan rakyat KALTENG umumnya sampai sekarang tak merasakan suatu perubahan signifikan dari janji-janji para pemimpin itu.
Dalam perspektif rakyat, Christian Simbar adalah pahlawan yang ikut mempertahankan "wilayah" Barito Raya yaitu bagian dari NKRI tercinta ini. Tapi sayangnya Pemerintah Pusat tak menghargainya dan mencap sebagai pemberontak. Padahal bila Pemerintah Pusat mencabut �cap� itu dengan mengeluarkan surat resmi untuk membersihkan nama baik beliau, hal ini akan mengubah perspektif masyarakat umum NKRI terhadap pribadi/perjuangan pimpinan beliau. Perjuangan rakyat terpadu yang dipimpin oleh Christian Simbar sudah lama bergerak aktif dalam melawan kolonial Belanda bersama-sama dengan para tokoh lain seperti Pahlawan Nasional Tjilik Riwut. Sebuah kebanggaan tersendiri mengapa hal ini dianggap perlu, mengingat sedikitnya para tokoh pejuang (veteran) untuk kemerdekaan NKRI asal KALTENG yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional. MUBES ini alangkah baiknya tidak hanya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dalam membersihkan nama baik Christian Simbar, sehingga bisa diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Mubes ini juga sebaiknya memberikan rekomendasi apa-apa saja suara rakyat murni, supaya Pemerintah Pusat lebih serius dalam membantu menangani pembangunan di wilayah DAS Barito. Pemerintah Provinsi adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat mestinya memperlancar kebutuhan murni/esensial (baca: mendasar) rakyat ini, bukan dengan itikat politik busuk dengan memberikan/iming-iming janji yang tak jelas dan belum tentu bisa ditepati 100%. Pemerintah Pusat dan Provinsi harus mampu menjamin 100% kebutuhan rakyat ini, sehingga kesejahteraannya terangkat hingga ke pelosok-pelosok pedalaman DAS Barito.
Tata ruang Barito Raya mestinya diatur dan di-design kembali dengan memberikan perioritas-perioritas dalam hal kelancaran mobilitas ekonomi dan sosial. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti jalan darat, jembatan, kanal-kanal, pelabuhan, jaringan listrik, telpon, supra-struktur dan infra-struktur lainnya adalah wujud fisik yang kongkret sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat hingga ke pedalaman-pedalaman. Pembagian wilayah atau kawasan produktif sesuai zona seperti zona industri, perdagangan, konservasi hutan lindung, pariwisata, permukiman, perdagangan, perkantoran/birokrasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fasilitas umum/sosial lainnya, juga sangat dinanti-nanti dibenahi baik secara fisik maupun managemen yang transparan/efektif.
Strategi pembangunan tata ruang Barito Raya haruslah terlepas dari bayang-bayang "mewahnya" hasil produk pembangunan fisik yang ada di KALSEL. Sebab selama ini Barito Raya selalu tergantung dari KALSEL dalam menjual hasil alam dan produksi tambang rakyat. KALSEL mendapatkan keuntungan lebih besar karena posisi tata niaga yang strategis dan sudah lama memiliki jaringan yang cukup luas sejak dahulu (masa kolonial Belanda).
Secara alami terjadi asimilasi socio-culture yang lebih kuat terhadap SDM Barito Raya dengan KALSEL daripada dengan KALTENG, sehingga tak heran bila rakyat Barito Raya ingin melepaskan diri dari KALTENG saat ini. Secara rasionalitas positif oleh karena terpuruknya ekonomi rakyat pasca rezim Orde Baru, rakyat KALTENG secara umum & secara khusus rakyat Barito Raya merasakan diskriminasi ini sejak dulu, terbukti terkurasnya SDA tak mampu memberikan kesejahteraan merata kepada rakyat hingga ke pedalaman. Tetapi hanya oknum-oknum tertentu saja yang mendapat keuntungan, sehingga memiliki kemampuan finansial yang mapan dan berpotensi memainkan peran politik praktis. Rezim Orde Baru mengekang rakyat dalam usaha keluar dari keterpurukan krisis multi-dimensi. Kebudayaan dan kesenian tradisional rakyat KALTENG pada umumnya dan rakyat Barito Raya pada khususnya tidak berkembang akibat politik rezim Orde Baru yang tak mendukung pariwisata di KALTENG; semestinya bisa berkembang seperti halnya di Bali yang sudah maju. Mesin-mesin politik Orde Baru hanya menjual janji-janji kosong, sementara SDA terus dijarah dengan mengatas-namakan legalitas formal dan nasionalisme sempit.
Kepercayaan yang diberikan rakyat untuk mengelola kekayaan alam di wilayah Barito Raya disalah-gunakan untuk memperkaya oknum-oknum tertentu saja oleh rezim Orde Baru. Sementara rezim ini berasimilasi dalam memanfaatkan momentum PEMILU 2004 ini. Kali ini rakyat Barito Raya tak mau kecolongan lagi. Prinsip egalitarian (baca: keyakinan seseorang yang menganggap semua orang sederajat) dalam perspektif budaya Dayak telah terasimilasi pada sebagian rakyat Barito Raya akibat pengaruh berkepanjangan rezim Orde Baru. Prinsip �egalitarian� sangat berbeda dengan prinsif �feodalisme sempit� (baca: faham atas hirakhi terstruktur seperti halnya kekuasaan kerajaan yang absolud). Sehingga perbedaan persepsi yang timbul didalam, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut untuk memperkeruh keadaan yang bisa memecah-belah rakyat Barito Raya sendiri khususnya dan KALTENG umumnya. Lalu masuk orang �luar� atau orang �dalam� yang dikendalikan oleh orang �luar� dalam me-manage konflik di Barito Raya secara khusus dan KALTENG secara umum.
Sebagai epilog, kita semua harus makin bersatu dan kompak, tanpa melihat perbedaan dalam diri kita sebagai halangan. Perbedaan adalah modal untuk melakukan kerja sama sinergis sesuai kompetensi kita masing-masing. Kita harus mempertahankan �petak danum� dan mengelolanya dengan baik dan benar demi anak cucu kita nanti. Hal ini hanya bisa dilakukan dalam suasana damai sejahtera, tanpa perpecahan/pertikaian. Sejarah mengajarkan kita bahwa dengan bersatu-padu, kita pasti bisa maju dan menciptakan perdamaian abadi. Sehingga kesejahteraan sosial dalam masyarakat secara merata dapat segera terwujud nyata hingga ke pedalaman-pedalaman. Mari manabur damai, sehingga kita selalu menuai sejahtera.
Lethus Kittie Uda
[WNI biasa, pemerhati pembangunan, architect/urban designer]
HP. +6281328777734
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Do you Yahoo!?
Yahoo! Search - Find what you�re looking for faster.
Yahoo! Groups Links
- To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/communitygallery/
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
