-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/16/NAPER/pawa12.htm
>Sabtu, 16 Desember 2000
Indra Sahputra: Pawang Gajah Bukan Sekadar Mengejar Upah
BAGI Indra Sahputra (25), menjadi pawang
gajah bukanlah sekadar untuk mengejar
upah. Ada nilai-nilai lain yang diperoleh di
balik profesi itu. Bahwa, bukan hanya
antarsesama manusia, dengan satwa pun
kita seharusnya saling menyayangi. Melalui kasih sayang yang
direalisasikan secara jujur dan ikhlas, satwa sekalipun-di antaranya
gajah-akan bisa menjadi makhluk yang setia dan menyayangi
manusia.
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/16/IPTEK/banj08.htm
>Sabtu, 16 Desember 2000
Banjir, Akibat Tak Dipatuhinya RLKT
Manado, Kompas
Bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah
muncul akibat tidak dipatuhinya Pola Rehabilitasi
Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) yang ada.
Pejabat yang paling bertanggungjawab terhadap
terjadinya pelanggaran ini adalah gubernur dan
bupati.Demikian Menteri Kehutanan (Menhut) Nur Mahmudi Isma'il
dalam pertemuan dengan jajaran kehutanan dan perkebunan serta
Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Sulawesi Utara di Manado,
Jumat (15/12). Dalam kunjungan selama tiga hari di Sulut Menhut
juga menyerahkan sumbangan sebesar Rp 100 juta untuk korban
banjir di Minahasa dan Manado, selain mengunjungi Taman Nasional
Bunaken dan meresmikan berdirinya Dewan Pengelola Taman
Nasional Bunaken.
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/16/IPTEK/izin08.htm
>Sabtu, 16 Desember 2000
Kakanwil Dephut Sumut : Izin HPH PT Keang Nam "Akan" Dicabut
Medan, Kompas
Perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) PT Keang
Nam Development Indonesia (KNDI) dinilai sudah melanggar
ketentuan dalam mengeksploitasi hutan yang berada dalam
kawasannya. Jika peringatan pemerintah soal itu -yang sudah dua
kali disampaikan- tidak ditanggapi dengan baik, maka PT KNDI akan
dikenakan denda yang jumlahnya cukup besar.
"Bila perusahaan itu masih juga membandel dan tetap melakukan
pelanggaran, maka tidak ada pilihan lain, izin HPH-nya dicabut," kata
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Kehutanan (Dephut)
Sumatera Utara Ir Darori yang dihubungi Kompas hari Jumat (15/12)
di Medan.
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/16/IPTEK/sosi08.htm
>Sabtu, 16 Desember 2000
Sosialisasikan Pengetahuan Lingkungan Hidup pada Murid SD
Jakarta, Kompas
Musnahnya kehidupan liar di hutan-hutan dan munculnya bencana
lingkungan yang luas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini,
akibat kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang
perlunya upaya pelestarian alam. Sebab itu, kesadaran lingkungan
masyarakat perlu dirintis sejak dini. Hal tersebut bisa dilakukan
melalui jalur pendidikan, yaitu pada anak usia SD (sekolah dasar).
Anak-anak harus mulai dipersiapkan agar nantinya menjadi warga
negara dan pengambil keputusan yang peka dan bijaksana dalam
menjaga fungsi ekologis yang menunjang kehidupan manusia pada
masa mendatang.
http://suarapembaruan.com/News/2000/12/16/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Banjir di antara Tangisan dan Kealpaan
Oleh M HASSAN SU'UD
ada November lalu musibah banjir dan tanah longsor kelihatannya menjadi-jadi, hampir
merata di Asia Tenggara terutama di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kejadian itu
disiarkan secara luas oleh media massa. Di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat)
merupakan lokasi yang dominan mendapat giliran musibah banjir dan tanah longsor kali
ini.
Beberapa tempat di Jawa juga mengalami musibah yang sama.
Kerugian materi tidak terhitung nilainya. Hal yang lebih meluluhkan hati, tidak
sedikit korban
jiwa yang hanyut dibawa banjir ataupun tertimbun tanah longsor. Masalah klasik seperti
itu
ditangisi oleh banyak pihak yang terkena langsung dan menjadi keprihatinan setiap warga
ataupun penguasa yang mendengarnya, namun biasanya terlupakan saat musibah itu
berlalu.
http://suarapembaruan.com/News/2000/12/16/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Lembaga Penyedia Jasa bagi Sengketa Lingkungan Hidup
Oleh HYRONIMUS RHITI
anggal 17 Juli 2000 pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun
2000 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 No 113 (Tambahan
Lembaran Negara RI No 3982). PP itu adalah PP tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. PP itu menjadi dasar hukum
bagi
pemerintah dan masyarakat untuk membentuk lembaga penyedia jasa bagi sengketa
lingkungan
hidup di luar pengadilan yang selama ini sangat diharapkan.
Ditinjau dari segi ''konsistensi logis'' peraturan perundang-undangan, PP itu
sebenarnya
dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UU No 23 Tahun 1997
(UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH) yang menyatakan bahwa ketentuan
mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih
lanjut
dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, PP No 54 Tahun 2000 itu adalah peraturan
pelaksanaan dari Pasal 33 Ayat (2) UUPLH di atas.
http://suarapembaruan.com/News/2000/12/16/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Banyak Spesies Terancam Punah
Padang, 16 Desember
Banyak spesies di Indonesia kini terancam punah, akibat aksi-aksi perusakan habitat
dengan
cara melakukan penebangan, pengumpulan kayu bakar, pertambangan dan perluasan
pertanian.
Hal itu dikemukakan pakar genetika tumbuhan Dr Mansyurdin, MS kepada Pembaruan, di
Padang, Rabu (13/12) siang.
Disebutkan, hutan yang terdapat di Indonesia, termasuk hutan dataran rendah yang tidak
ternilai
harganya, sangat berisiko tinggi dari perusakan-perusakan, karena kawasan tersebut
paling
mudah dijangkau penebang.
http://suarapembaruan.com/News/2000/12/16/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Kebijakan Kehutanan Nasional Dikritik
Oleh Wartawan ''Pembaruan''
Sumedi TP
Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI) bersuara kompak dan lantang dalam mengkritik kebijakan sektor kehutanan
nasional. Asosiasi yang beranggotakan lebih dari 300 bupati itu merasa, selama 30
tahun telah
dibohongi oleh pemerintah pusat, dan sekarang ingin ''unjuk gigi'' terutama di era
otonomi
daerah yang dimulai awal Januari 2001.
Kritikan pada sektor kehutanan mencuat pada diskusi yang digelar APKASI dan Departemen
Kehutanan, di Bandung, 12-13 Desember 2000, yang dihadiri sejumlah 30 bupati yang
datang
dari 27 provinsi.
http://suarapembaruan.com/News/2000/12/16/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
''Class Action'' untuk Pertamina
Jakarta, 16 Desember
Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan LPG (KAPAK LPG) yang dimotori Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) akhirnya mengajukan gugatan class action kepada
Pertamina sehubungan kenaikan harga Liquified Petroleum Gas (LPG) sebesar 40 persen
pada 2 November 2000.
"Gugatan ini dilakukan sehubungan dengan kenaikan LPG yang dilakukan Pertamina secara
tiba-tiba tanpa didahului pemberitahuan lisan maupun tulisan. Tujuan gugatan ini agar
kenaikan
harga komoditas itu dibatalkan," kata juru bicara KAPAK, Indah Sukmaningsih di Jakarta,
Jumat (15/12).
http://www.indomedia.com/bpost/122000/16/index.htm
PT BCM tak Berikan Kontribusi
Amuntai, BPost
PT Bentala Coal Mining (BCM) yang beberapa tahun melakukan eksploitasi tambang batu
bara
di HSU, belum memberikan kontribusi kepada daerah. Anehnya, pihak pemkab setempat
terkesan membiarkannya.
PT BCM beroperasi di HSU sekitar 1996. Sejak beroperasinya, kata ketua LSM Indonesia
Sosial Ekonomi Drs Gusti Syaifullah, perusahaan batu bara itu tak pernah memberikan
kontribusi
bagi masyarakat.
Soal Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hak-hak Masyarakat Perlu Dipertegas
Media Indonesia - Kesra (16/12/2000 00:39 WIB)
JAKARTA (Media): Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam perlu
ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan mereka
tidak disalahgunakan kalangan tertentu.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ilyani S.Andang dari Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) dalam seminar bertemakan ``Ancaman Disintegrasi
Bangsa Tinjauan dari Perspektif Lingkungan Hidup`` di Jakarta, kemarin.
Masyarakat setempat, kata Ilyani, secara historis telah lama terlibat dalam
pengelolaan sumber daya alam lokal, juga memanfaatkannya untuk kebutuhan
sehari-hari. ``Kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam bukan hanya
faktor ekonomi semata, melainkan juga mencakup segi sosial, religi, dan
ekologi,`` ujarnya.
Padang Ekspres Online Edisi 14 Desember 2000
Polisi Tangkap 7 Truck Kayu Ilegal
Berisi 60 M3 Kayu yang Dibabat di Hutan Lubuk Basung dan Pasaman
Lubuk Basung, PE
Sukses personil Polres Agam ‘meringkus’ unit truck bermuatan kayu ilegal
di wilayah Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung kemarin, ternyata membuat
gamang para pembeking kayu ilegal di Lubuk Basung. Bahkan, hingga Rabu
kemarin menyebutkan, temuan tujuh truck kayu berisi 60 m3 tersebut,
hingga kini masih dalam proses penyidikan, malah keenam truck bermuatan
penuh itu masih diamankan di Mapolres Agam.
Tujuh yang diamankan tersebut masing-masing dengan nomor polisi BA 9587
D, BA 2635 B, BA 9275 F, BA 8774 B, BA 8898 AZ, BA 9907 FE, dan satu
truck Fuso BA 9009 U, Selasa kemarin ditangkap satuan Buser Polres Agam
di Bawan dan Batu Kambing, dan direncanakan akan dibawa keluar daerah
Sumbar, sementara asal kayu diinformasikan dari kawasan hutan lindung di
wilayah barat Kabupaten Agam terutama di Sitanang, Malabur, Batukambing,
Bawan, dan beberapa tempat di Kabupaten Pasaman.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/16/kot8.htm
Sabtu, 16 Desember 2000 Semarang & Sekitarnya
Ribuan Petani Kembali ke Kanwil BPN
Kasus HGU di Ambarawa
SEMARANG - Ribuan petani Desa Kenteng dan Candi,
Ambarawa, kemarin kembali mendatangi Kanwil Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Jateng Jalan Ki Mangunsarkoro.
Untuk kali ketiga mereka mendesak instansi itu
mencabut hak guna usaha (HGU) yang dikuasai PT Sinar
Kartasura.
Sebelumnya aksi serupa mereka lakukan Jumat (24/11)
lalu. Ketika itu mereka meminta rekomendasi
pencabutan HGU dari BPN Jateng yang akan diserahkan
oleh beberapa petani ke BPN Pusat.
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
