http://kompas.com/kompas-cetak/0104/04/IPTEK/bape10.htm >Rabu, 4 April 2001 Bapedalda Kalbar Hidupkan Budaya Lokal * Untuk Cegah Kebakaran Hutan Pontianak, Kompas Untuk mencegah kebakaran hutan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalimantan Barat (Kalbar) kini mulai menginventarisasi tradisi dan budaya lokal untuk dihidupkan kembali. Dengan cara ini diharapkan pembakaran dapat dilokalisasi dan timbul rasa jera di kalangan perusahaan. Apalagi sanksi adat tidak mengenal adanya kompromi dan kolusi dengan pelanggar atau pelaku. Demikian dikemukakan Kepala Seksi Pengkajian dan Pembinaan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Bapedalda Kalbar Dra Herkulana Makarryani MSi di Pontianak, Selasa (3/4). http://kompas.com/kompas-cetak/0104/04/IPTEK/spes10.htm >Rabu, 4 April 2001 3.000 Spesies Anggrek Khas Irja Belum Dikenal Masyarakat Jayapura, Kompas Sekitar 3.000 spesies anggrek khas Irian Jaya (Irja) belum dikenal masyarakat Irja, sehingga belum memberi nilai ekonomis. Bahkan anggrek-anggrek itu tidak mendapat perhatian sama sekali dari penduduk. Anggrek unik ini terancam punah jika pembangunan otonomi tidak memperhatikan kelestarian anggrek. Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Anggrek Provinsi Irja Ny Regina Karma di Jayapura, Selasa (3/4). "Banyak warga Irja tidak mengenal, tidak memahami dan tidak tahu fungsi anggrek. Banyak anggrek yang dirusak masyarakat saat mereka membuka ladang baru, menebang pohon (merusak anggrek yang bertengger di pohon), membuka perkebunan dan jalan baru," katanya. Anggrek khas Irja yang sudah teridentifikasi sebanyak 3.000 spesies, tetapi diperkirakan masih banyak jenis lain yang belum teridentifikasi. "Kondisi geografis Irja yang terdiri dari gunung-gunung, bukit, jurang terjal, dan rawa-rawa sulit dijangkaui para pencinta anggrek," demikian Ny Karma. Hampir semua kabupaten praktis memiliki kekhasan anggreknya sendiri-sendiri tetapi anggrek-anggrek itu belum teridentifikasi. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/04/IPTEK/diti10.htm >Rabu, 4 April 2001 Ditingkatkan, Kompensasi Hak Ulayat Pemegang HPH di Irja Jayapura, Kompas Kompensasi hak ulayat bagi pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) di Irian Jaya (Irja) ditingkatkan menjadi 500 sampai 1000 persen mulai 1 Mei 2001. Pembinaan masyarakat di sekitar hutan (PMDH) yang dihargai Rp 1.000/meter kubik pun dibatalkan, dan semua persoalan mengenai hak ulayat selesai dipersoalkan. Jika masyarakat terus mempersoalkannya akan diproses di pengadilan.Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia cabang Irja, Bosco Fernandez di ruang kerjanya di Jayapura, Selasa (3/4) mengatakan, Surat Keputusan Gubernur Irja nomor 13 Tahun 2000 tentang kompensasi hak ulayat telah ditinjau kembali. Ini atas kesepakatan Gubernur Irja, Kanwil Kehutanan, Dinas Kehutanan dan para pemegang HPH di Irja. Semua pihak sepakat agar kompensasi hak ulayat di tingkatkan menjadi 500 persen sampai 1000 persen. "Semua pemegang HPH sepakat untuk menaikkan nilai kompensasi hak ulayat terdiri dari kayu merbau dari Rp 3.000 menjadi Rp 25.000/m3, kayu non merbau dari Rp 1.000 menjadi Rp 10.000/m3, kayu indah dari Rp 10.000 menjadi Rp 50.000/m3 dan bakau dari Rp 100 menjadi Rp 1.000/m3. Nilai kompensasi ini sudah mencakup retribusi daerah, penggunaan tanah, jalan, log pond, perairan, tanaman, pohon dan PMDH," tutur Fernandez. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/04/IPTEK/dite10.htm >Rabu, 4 April 2001 Diteliti, Kerusakan Terumbu Karang di Kepulauan Togean Palu, Antara Lembaga penelitian Jerman bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia akan melakukan penelitian kelestarian lingkungan di wilayah perairan Kepulauan Togean, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pertengahan tahun ini. Salah satu obyek penelitian yang dijadikan sasaran adalah pemantauan kerusakan sebaran terumbu karang. Demikian Kepala Dinas Perikanan Poso Ir Tulus sebagaimana dikutip Antara, Selasa (3/4). Penelitian yang didanai lembaga penelitian Jerman itu juga diarahkan untuk menginventarisasi keragaman hayati laut, terutama beberapa jenis ikan yang populasinya berada di ambang kepunahan di kawasan itu. "Mereka juga ingin mengetahui tentang seberapa lestarinya populasi ikan langka jenis napoleoen wrasse (Chelinus undulatus snell) yang hidup di sebaran karang kepulauan Togean," katanya. Tulus mengatakan, sedianya proyek penelitian ini dilakukan tahun lalu, tetapi karena keadaan keamanan di wilayah Poso dan sekitarnya tidak memungkinkan maka baru bisa dilaksanakan tahun ini. "Akibat gencarnya pemberitaan kerusuhan Poso melalui media elektronik dan media cetak ketika itu, maka baru tahun ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan," ujarnya. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/04/IPTEK/bada10.htm >Rabu, 4 April 2001 Badak Ujung Kulon Diduga Alami Penurunan Genetik Pandeglang, Antara Badak jawa di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon diduga mengalami penurunan genetik akibat inbreeding atau kawin antar-keluarga dekat. Dugaan ini muncul karena jumlah populasi mereka tidak bertambah secara signifikan. Jika tahun 1967 tercatat 25 ekor kini menjadi cenderung tetap sekitar sekitar 50-60 ekor sejak tahun 1980-an. "Diduga terjadi inbreeding yang salah satu dampaknya adalah penurunan genetik sehingga tidak berkembang pesat di alam bebas," kata Kepala Balai TN Ujung Kulon Ir Tri Wibowo di hadapan Tim Kunjungan Kerja Komisi III yang dipimpin Ketua Komisi III Ir Awal Kusumah MM di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Selasa (3/4). http://kompas.com/kompas-cetak/0104/04/EKONOMI/meng14.htm >Rabu, 4 April 2001 Mengkhawatirkan, Swasta Masuk Perhutani jpe Djamaludin Suryohadikusumo Jakarta, Kompas Masuknya perusahaan swasta ke dalam manajemen Perhutani menyusul pengubahan status perusahaan umum (perum) itu menjadi perusahaan persero mengkhawatirkan berbagai kalangan. Masuknya swasta akan mengubah misi Perhutani yang sarat dengan tugas pelestarian hutan dan fungsi sosial. Demikian mantan Menteri Kehutanan (1993-1998) Djamaludin Suryohadikusumo, di Jakarta, Selasa (3/4), menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2001 tentang Pengalihan Bentuk Perum Perhutani Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PP tersebut ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 23 Maret 2001. http://www.suarapembaruan.com/News/2001/04/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kapolda Sumut Tetap Dukung Aspirasi Rakyat Soal PT IIU Medan, 3 April Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Sumut) Irjen Pol Hotman Siagian menegaskan, pihaknya tetap akan mendukung aspirasi dan suara rakyat jika memang menginginkan PT Inti Indorayon Utama (IIU) ditutup total. Selain itu, tidak akan mengamankan beroperasinya PT IIU jika ternyata sosialisasi belum berhasil. Hal itu ditegaskan Kapolda Hotman Siagian ketika menerima delegasi dari Partungkuon Batak Toba (Parbato) dan anggota DPR dari Komisi VIII, Prof Dr Tunggul K Sirait, Senin (2/4) di Mapolda Sumut, yang memberikan bahan-bahan tentang permasalahan PT IIU. http://www.suarapembaruan.com/News/2001/04/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY DPRD Jambi Minta Pusat Kembalikan Dana Reboisasi Rp 7 Triliun Jambi, 3 April DPRD Provinsi Jambi meminta pemerintah pusat segera mengembalikan sekitar Rp 7 triliun dana reboisasi (DR). Dana dari hasil eksploitasi hutan itu perlu segera dikucurkan karena pemerintah setempat mengalami krisis keuangan untuk mengatasi kerusakan hutan di daerahnya. Kalau hutan di daerah ini rusak, pemerintah pusat menuduh daerah tidak mempu mengamankan hutan di wilayahnya. Sementara bila ada bantuan luar negeri untuk pengamanan dan pelestarian hutan, uangnya lebih banyak mengendap di pemerintahan pusat. Bahkan hak daerah dari hasil eksploitasi hutan di wilayahnya sulit dikembalikan pemerintah pusat ke daerah, kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir Nasrun Arbain MSi, dalam pertemuan Pemda Provinsi Jambi dengan Komisi VII (bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial) DPR di kantor Bappeda, Senin (2/4). http://www.suarapembaruan.com/News/2001/04/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Produsen Furnitur Keluhkan Biaya Sertifikasi Ekolabel Semarang, 3 April Produsen dan distributor furnitur kayu jati di Jawa Tengah mengeluhkan mahalnya biaya untuk memperoleh sertifikat ekolabel SmartWood, yang selama ini dikeluarkan oleh Rainforest Alliance (RA), LSM yang berdomisili di AS. Mahal dan sulitnya mendapatkan sertifikat ekolabel itu membuat produsen kelas kecil tak mampu melakukan ekspor dan memicu persaingan tidak sehat antarprodusen. Keluhan itu disampaikan sedikitnya 100 wakil produsen dan distributor furnitur kayu jati, yang didampingi aktivis Help Indonesia, saat berunjuk rasa di Kantor Perum Perhutani Unit I Jateng, Senin (2/4), di Semarang. Mereka diterima Kepala Biro Pemasaran Ir Priyatna, Kepala Biro Industri Ir Bambang Wahyono SS, dan Kepala Biro Tamagra Ir Sigit Indartono.
