http://kompas.com/kompas-cetak/0104/05/DAERAH/perh22.htm >Kamis, 5 April 2001 Perhutani Jadi Persero, Daerah Khawatir Bandung, Kompas Perubahan status Perum Perhutani menjadi berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) memunculkan kekhawatiran daerah. Alasannya perubahan bentuk itu akan memberi dampak buruk bagi pengelolaan hutan di daerah yang selama ini telah dikuasai Perum Perhutani. Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat Yudi Widiana Adia di Bandung, Rabu (4/4), mengatakan perubahan Perum menjadi Persero turut mengubah orientasi pengelolaan hutan, sehingga yang terjadi adalah manajemen pengelolaan bertujuan mencari keuntungan finansial belaka. Karena itu, Yudi menyebut perubahan harus memiliki urgensi tepat serta akurasi manajemen jelas. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/05/DAERAH/taka21.htm >Kamis, 5 April 2001 Tak Ada Pupuk, 70.000 KK Petani Sawit Gigit Jari Jambi, Kompas Puluhan ribu hektar tanaman kelapa sawit milik petani plasma di Jambi dikhawatirkan menjadi sia-sia karena tak ada pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sialnya lagi, tak satu pun bank yang bersedia memberi kredit untuk pembelian pupuk, meskipun sudah pernah dibicarakan di kantor Gubernur setempat. Sekitar 70.000 kepala keluarga (KK) petani plasma di daerah ini membutuhkan 70.000 ton pupuk untuk menyelamatkan 140.000 hektar tanaman kelapa sawit. Jumlah petani ini merupakan 80 persen petani plasma di daerah itu. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/05/EKONOMI/pola14.htm >Kamis, 5 April 2001 Pola Baru Penyaluran Pupuk Belum Berjalan Optimal Jakarta, Kompas Pola baru pengadaan dan penyaluran pupuk urea untuk sektor pertanian yang diatur dengan Surat Keputusan (SK) Menperindag No.93/MPP/ Kep/2001, ternyata belum berjalan secara optimal. Itu terjadi karena pola baru tersebut belum dipahami secara menyeluruh oleh distributor di tingkat kabupaten. Produsen juga masih ada yang belum menjalankan pola baru tersebut. Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) Teddy Setiadi dan Direktur Pemasaran PT Pusri Erawan Asikin kepada Kompas, Rabu (4/4) di Jakarta. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/05/IPTEK/dihu10.htm >Kamis, 5 April 2001 Dihutankan Kembali, 60.000 Hektar Tambak di Delta Mahakam Jakarta, Kompas Sekitar 60.000 hektar dari 85.000 hektar kawasan tambak di delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, akan ditata ulang dengan cara menghutankan kembali mangrove yang selama ini beralih fungsi. Penataan ulang kawasan itu perlu dilakukan dengan membuat jalur hijau dan merelokasinya tambah jauh dari bibir pantai.Demikian dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja dan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rokhmin Dahuri, Rabu (4/4), di Jakarta. Keduanya mengemukakan hal itu dalam lokakarya internasional tentang optimalisasi pembangunan dan lingkungan di kawasan pantai di delta Mahakam. Menurut Sarwono, delta Mahakam merupakan kawasan yang kaya sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Namun, sebagian besar kawasan pesisirnya mengalami kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas produksi minyak dan pertambakan udang. Pembukaan areal tambak udang saja kini telah meluas dari 10.000 hektar pada tahun 1996 menjadi 85.000 hektar menjelang tahun 1999. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/05/IPTEK/tera10.htm >Kamis, 5 April 2001 Terancam Hancur, Miniatur Hutan Tropis di Pulau Laut * Investor Akan Eksploitasi Batu Bara Banjarmasin, Kompas Miniatur hutan tropis basah dunia dan hutan lindung di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel), dipastikan akan hancur bila rencana eksploitasi batu bara besar-besaran oleh investor Jerman, Integrited Coal Mining System (ICMS), di kawasan itu benar-benar dilaksanakan. Rencana perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dari Jerman itu sudah dalam bentuk komitmen dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalsel. "Kami sudah menerima rekomendasi dari Kantor Menko Perekonomian yang pada prinsipnya setuju terhadap rencana investasi itu. Kini tinggal menunggu penjelasan dari ICMS saja," kata Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalsel Drs Armain Djanit di Banjarmasin, Rabu (4/4). Armain mengatakan, rencana eksploitasi batu bara di Puau Laut itu merupakan hasil kunjungan kerja Gubernur Kalsel HM Sjachriel Darham ke Jerman setahun lalu. Namun, hingga sejauh ini ia belum bisa menjelaskan berapa besar nilai investasi itu. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/05/IPTEK/dask10.htm >Kamis, 5 April 2001 DAS Kritis Meningkat, Bahaya Banjir Semakin Besar Semarang, Kompas Eksploitasi lahan yang berlebihan di daerah aliran sungai (DAS) dan pembabatan hutan secara liar, yang selama ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia, semakin tidak bertanggung jawab dan memprihatinkan. Tindakan itu tidak hanya mengakibatkan semakin meningkatnya pengundulan lahan hutan dan hilangnya kemampuan DAS untuk menyimpan air di musim kemarau, tetapi juga menyebabkan DAS yang kritis terus bertambah setiap tahun, yang berdampak pada makin besarnya bahaya banjir. Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) Dr Ir Soenarno Dipl HE pada diskusi panel "Integrasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dalam Era Otonomi Daerah" di Semarang, Rabu (4/4). Kegiatan ini diselenggarakan Universitas Diponegoro (Undip) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. http://www.suarapembaruan.com/News/2001/04/05/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kontribusi Sawah untuk Pendapatan Petani Hanya 25-50 Persen Jakarta, 5 April Menteri Pertanian Prof Dr Bungaran Saragih memaparkan, luas lahan garapan yang dimiliki petani Indonesia jauh di bawah skala ekonomi. Akibatnya, sebagian besar petani terutama yang bertanam padi tidak dapat mengandalkan garapannya itu sebagai sumber pendapatan. ''Kontribusi dari lahan sawah terhadap pendapatan total keluarga dari mayoritas petani kita, terutama di Pulau Jawa, hanya berkisar 25-50 persen. Kita harus mencarai jalan keluarnya,'' ujar Bungaran, usai membuka seminar tentang padi, di Jakarta, Rabu (4/4). Selain itu katanya, memang produktivitas padi di Indonesia masih sangat rendah. Hal itu terlihat hingga kini, sudah lebih dari 10 tahun rata-rata produksi nasional belum dapat mencapai lima ton per hektare (ha). ''Peningkatan produktivitas padi secara nasional dari 2,5 ton/ha menjadi 4,5 ton/ha memerlukan waktu sekitar 20 tahun yakni pada 1969-1989. Setiap peningkatan produktivitas 0,5 ton/ha selama kurun waktu tersebut, membutuhkan waktu rata-rata lima tahun," katanya. http://www.suaramerdeka.com/harian/0104/05/nas14.htm Kamis, 5 April 2001 Berita Utama Menelusuri Rontoknya Harga Gabah (I) Antara Harga Jatuh atau di Luar Kuadran Sebuah pertaruhan prestasi kerja selalu dihadapi Dolog menjelang musim pengadaan gabah. Kerja keras selama setahun, bisa jadi tiada berarti kalau saat menghadapi panen raya tidak berkutik diguyur hujan. Harga pun anjlok, petani menjerit, dan lagi-lagi Dolog dituding tidak becus bekerja. Berikut tulisan seputar seluk beluk pengadaan di beberapa daerah. Dengan ekspresi yang nyaris sama, Narto asal Demak, Tawirejo dan Sunarjo (Purbalingga) mengernyitkan dahi. Ada nada geram, sekaligus pasrah ketika dari mulut ketiga petani lanjut usia itu keluar kata-kata penyesalan. ''Nek sampun mekaten, njur pripun, mas? (Kalau sudah begini, terus gimana, mas ?)'' Tawirejo tampak sangat terpukul mengungkapkan kata penyesalan itu. Dia harus menghadapi kenyataan pahit, http://kompas.com/kompas-cetak/0104/05/JATIM/peng19.htm >Kamis, 5 April 2001 Pengoperasian TPA Benowo Meleset Prasetyo Surabaya, Kompas Pengoperasian tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo yang direncanakan per 1 April 2001 ternyata meleset. Sampai saat ini pekerjaan pembangunan TPA seluas 10 hektar untuk tahap I dan II masih berjalan, dan tidak jelas kapan TPA itu bisa dipakai.Menurut anggota Komisi D DPRD Surabaya I Gede Tamba yang dihubungi Rabu (4/4), dua pekan lalu DPRD sudah meninjau ke lapangan. "Waktu peninjauan itu, tidak hujan sama sekali, tetapi seluruh areal tergenang air. Janji Dinas Kebersihan ketika itu, supaya areal bebas genangan air, akan dioperasikan mesin penyedot air," kata Tamba. http://www.suarapembaruan.com/News/2001/04/04/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Teruskan Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat Semarang, 4 April Pemerintah daerah, LSM, dan pemerhati masalah kehutanan di daerah, termasuk unit Perum Perhutani, diminta untuk mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengalihan status Perum Perhutani menjadi Perseroan, dan tetap meneruskan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat. Status perseroan akan menjadikan Perhutani lebih berorientasi bisnis (profit seeking) daripada melestarikan hutan, dan sekaligus mengancam pengelolaan hutan bersama/berbasiskan masyarakat (PHBM).
