http://www.indomedia.com/bpost/042001/10/index.htm LSM Harus Berjuang Kembalikan Hak Ulayat Balai Kota, BPost DPRD Kota Palangka Raya sangat mendukung LSM yang bersungguh-sungguh berjuang untuk mengembalikan tanah, berupa hak-hak ulayat masyarakat lokal yang dirampas para pendatang. Sekretaris Fraksi PPP Drs Jamran Kurniawan menegaskan, secara pribadi dirinya sangat mendukung, jika memang ada LSM di daerah ini bekerja sama dengan DPRD setempat untuk memperjuangkan dan mengembalikan hak ulayat. "Sebab masyarakat lokal khususnya di pedalaman seringkali bergejolak, karena perampasan hak-hak mereka oleh para pengusaha besar yang menguasai," jelasnya, kemarin. Seperti dilansir BPost, Kamis (5/4), salah anggota DPR RI saat melakukan kunjungan ke Palangka Raya menyatakan, hak ulayat yang dirampas pendatang dapat dikembalikan kepada masyarakat pemilik. http://kompas.com/kompas-cetak/0104/10/DAERAH/bulo22.htm >Selasa, 10 April 2001 Bulog Siapkan Rp 6,2 Trilyun untuk Stok Pangan Nasional Makassar, Kompas Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo menjamin pengadaan beras untuk musim panen hingga akhir Desember 2001 mendatang. Saat ini dana sudah disiapkan di tiga bank, masing-masing Bank Bukopin, Bank BRI, dan Bank Mandiri yang seluruhnya berjumlah Rp 6,2 trilyun. Menurut rencana dana ini akan digunakan untuk pengadaan sebanyak 1,5 juta ton beras. "Semua ini sudah bisa menjamin stok nasional sekaligus melindungi petani. Jadi tidak ada alasan lagi mengatakan dana tidak cukup. Sekarang tinggal kecepatan dan kecakapan personel-personel Dolog di daerah untuk membeli beras," kata Widjanarko di Makassar, Senin (9/4). http://kompas.com/kompas-cetak/0104/10/DAERAH/pura21.htm >Selasa, 10 April 2001 Pura Sakenan Aman Denpasar, Kompas Pengembang kawasan wisata Pulau Serangan PT Bali Turtle Island Development (BTID) menjamin Pura Sakenan yang merupakan tempat suci bagi umat Hindu aman dari gerusan ombak. Menurut hasil studi BTID, reklamasi Pulau Serangan tidak mengubah pola arus air yang ada di sekitarnya, karena itu juga tidak merusak lingkungan. "Dilihat dari peta pola arus air, air laut di depan Pura Sakenan tidak ada kegiatan yang dominan, yang ada hanyalah goyangan air yang tak akan berpengaruh pada bangunan itu," demikian penjelasan asisten proyek BTID, Saputra di depan Ketua Panitia Khusus BTID DPRD Bali Nurdiansyah Malik di Pulau Serangan, Denpasar, Senin (9/4). http://www.suaramerdeka.com/harian/0104/10/slo9.htm Selasa, 10 April 2001 Sala Penebangan Ilegal Makin Menggila nDiduga Dibekingi Oknum DPU KLATEN - Belakangan ini aksi penebangan pohon peneduh jalan di berbagai wilayah Klaten makin menggila. Puluhan pohon mahoni dengan diameter batang lebih dari 40 cm ditebang dan diangkut dengan terang-terangan. Tak hanya malam hari, tapi juga di siang bolong. Tapi yang mengherankan, aparat seolah diam saja.Penebangan tersebut terjadi di daerah Kecamatan Jatinom, Karanganom, Karangnongko, Kebonarum, Klaten Selatan dan sejumlah daerah lain. Ada laporan aksi tersebut dibekingi oknum DPU dan penadahnya saudara salah satu pimpinan DPRD.Sabtu hingga Minggu, di jalan Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, saja tak kurang dari 20 pohon amblas. Aksi penebangan itu http://kompas.com/kompas-cetak/0104/10/JATIM/pend22.htm >Selasa, 10 April 2001 Penduduk Cabuti 6.500 Pohon Mahoni * Reboisasi Hutan Baban Terancam Gagal Jember, Kompas Sedikitnya 6.500 pohon mahoni di areal hutan 13 hektar dicabuti penduduk yang tinggal di sekitarnya. Pencabutan tanaman dalam rangka Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) Babansilosanen itu, membuat program reboisasi hutan terancam gagal. Pencabutan ribuan pohon mahoni di Petak 18 Babansilosanen itu, diungkapkan oleh Ketua Persemaian Permanen Garahan (PPG) Jember Ir Ririt BS, kepada Kompas di Kantor PPG di Kecamatan Silo, Sabtu (7/4). Ia telah menerima informasi mengenai masalah itu dari sejumlah tokoh masyarakat di sekitar Petak 18, belum lama ini. Soal pencabutan, Ririt menyatakan bahwa usia pohon-pohon itu sekitar tiga bulan. "Sebab pohon-pohon mahoni itu memang baru ditanam sejak program RHL Baban mulai dilaksanakan, yaitu pada bulan Januari yang lalu," katanya. http://www.korantempo.com/news/2001/4/9/1,1,13,id.html Menteri Sarwono Kusumaatmadja: Pemerintah Akan Perketat Izin Penangkapan Ikan 9 Apr 2001 21:49:55 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan memperketat pemberian izin usaha penangkapan ikan untuk menekan tingkat penyalahgunaan izin oleh para pengusaha. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmaja yang ditemui seusai membuka seminar “Kerjasaama Sumberdaya Kelautan Indonesia – Australia “ di Hotel Hilton, Senin (9/4) menyatakan, dulu setiap perusahaan bisa memiliki lebih dari satu surat izin penangkapan ikan. Izin diberikan tanpa dicek kebenarannya apakah mereka benar-benar memiliki kapal atau tidak. Hal ini seringkali mengakibatkan para pengusaha itu menyalahgunakan izinnya dengan menjual izin itu pada pengusaha asing. Belajar dari kekeliruan itu, “saat ini setiap surat izin untuk usaha penangkapan ikan hanya diberikan pada satu kapal,” ujar Menteri Sarwono. Dan, izin baru akan diberikan setelah ada bukti kapal mereka benar ada atau tidak. DKP dan instansi terkait akan membentuk tim khusus untuk menanggulangi masalah ini. http://www.suaramerdeka.com/harian/0104/10/eko2.htm Selasa, 10 April 2001 Ekonomi Jamu Tradisional Perlu Diolah secara Modern SEMARANG-Pengolahan jamu tradisional jangan hanya dilakukan secara turun-temurun atau hanya mengandalkan teknologi warisan leluhur. Tetapi, perlu diolah secara modern berdasar riset dan teknologi canggih. Dengan demikian, produk itu mampu berbicara di pasar Internasional."Pabrik jamu tradisional jangan hanya memakai warisan, tetapi perlu ditingkatkan daya gunanya memakai riset teknologi,'' kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ir Emir Moes MSc, ketika mengunjungi PT Jamu Nyonya Meneer di Jalan Raya Kaligawe Semarang, kemarin.Kunjungan kerja komisi yang antara lain membidangi energi, sumber daya mineral, riset, dan teknologi itu diikuti 16 anggota. Sebelum ke pabrik itu, http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001041000014326 Indonesia Raup Devisa US$384 Juta dari Pelaut Media Indonesia - Kesra (10/04/2001 00:01 WIB) JAKARTA (Media): Indonesia mendapatkan devisa sedikitnya US$384 juta per tahun dari tenaga pelaut yang bekerja di kapal asing. Jumlah itu berpeluang untuk ditingkatkan karena perusahaan di luar negeri mulai memiliki penilaian positif terhadap pelaut asal Indonesia, berkaitan dengan diperbaikinya Serikat Pekerja Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI). Ketua Umum KPI Hanafi Rustandi dan Sekretaris Federasi Tenaga Kerja Transpor Internasional (ITF) Wilayah Asia Pasifik Shigeru Wada mengungkapkan hal tersebut usai pemilihan pengurus KPI periode 2001-2004 dalam Munaslub KPI, kemarin. http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001041000014212 Sampah DKI Jadi Uang Ratusan Miliar Rupiah Media Indonesia - Jabotabek (10/04/2001 00:01 WIB) JAKARTA (Media): Sampah yang baunya menyengat dan sering membuat masalah, jika diolah Pemda DKI, dapat berbuah uang ratusan miliar rupiah. Kalaupun tidak bisa dibilang sepenuhnya merupakan pemberian, setidaknya pemerintah Jepang melalui OECF (Overseas Economic Cooperation Fund Japan) memberikan pinjaman lunak sebesar 3,32 miliar Yen atau Rp 298,8 miliar dengan kurs Rp 90. Dana ratusan miliar rupiah itu difokuskan untuk pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Beberapa tahun lalu, justru dari TPA Bantar Gebang yang didanai Jepang itu masalah-masalah lingkungan muncul. http://www.suaramerdeka.com/harian/0104/10/dar1.htm Selasa, 10 April 2001 Jawa Tengah - Pantura Banyak Nelayan Dikuasai ''Pengijon'' nHasil Tangkapan Harus Dijual ke Juragan KAPAL BANTUAN: Beberapa nelayan di Kabupaten Pekalongan belum lama ini menerima bantuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Bantuan itu antara lain berupa 16 kapal sopek (penangkap ikan) dan sejumlah uang. Beberapa kapal bantuan PEMP ditambat di dermaga TPI Wonokerto, Wiradesa, Pekalongan, sebelum digunakan melaut oleh para pemiliknya. (Foto: Suara Merdeka/P57-15) KAJEN - Praktek ijon di TPI Wonokerto, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, ternyata masih terjadi. Sasarannya, para nelayan yang membutuhkan uang kontan untuk memperbaiki perahu yang rusak. Pemilik modal tidak keberatan memberi pinjaman, asal dengan kompensasi, semua ikan hasil tangkapan dijual kepada juragan pemberi pinjaman itu. Tak heran bila kini, para nelayan dikuasai sejumlah tukang ijon, pemberi pinjaman di kala mereka kepepet butuh uang. http://www.suaramerdeka.com/harian/0104/10/dar13.htm Selasa, 10 April 2001 Jawa Tengah - Muria Kebonharjo Kembangkan Program PHBM REMBANG - Perum Perhutani KPH Kebonharjo kini mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Tujuannya, memberdayakan masyarakat, sekaligus untuk mengurangi kerusakan hutan.''Program PHBM ini sudah kami laksanakan sejak tahun 2000, dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan pemerintah kabupaten,'' kata Adm Perhutani KPH Kebonharjo Ir Dwiyono Raharjo.Dia mengemukakan, daerah yang dijadikan sasaran pertama PHBM, Gunung Lasem, Rembang, telah ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung. Pertimbangannya, karena sebagian besar kawasan hutan lindung di situ gundul.Mengapa bisa gundul? Menurut Adm Perhutani KPH Kebonharjo itu, dulu, kawasan hutan lindung di Gunung Lasem ditanami pohon jati. Akibatnya, sering menjadi incaran pencuri, karena kayu jati memiliki nilai jual tinggi. http://www.suaramerdeka.com/harian/0104/10/dar25.htm Selasa, 10 April 2001 Jawa Tengah - Banyumas Corporate Farming Perlu Dikaji PURWOKERTO - Rencana mengembangkan corporate farming di Kabupaten Banyumas harus dikaji secara mendalam. Sejauh mana tingkat keberhasilannya dan bagaimana nilai tambah yang diperoleh masyarakat. Untuk itu harus melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakannya. Demikian dikatakan Ketua Komisi B Soenarto Arief dan anggotanya Abdul Malik SPt, kemarin. Keduanya menjelaskan rencana kunjungan kerja seluruh anggota Komisi B ke Kabupaten Sukabumi (Jabar) dan Metro (Lampung), bersama eksekutif pada 16-20 April mendatang.Menurut catatan Suara Merdeka, dalam agenda kerja Dewan yang disusun Panitia Musyawarah (Panmus) sampai akhir Juni tak ada kunja ke luar daerah. Mulai 16 April penyampaian Raperda tentang Propeda, esok harinya pelaksanaan out bond ward. Selanjutnya kegiatan begitu padat, sehingga ada http://www.suaramerdeka.com/harian/0104/10/dar30.htm Selasa, 10 April 2001 Jawa Tengah - Banyumas Masyarakat Tambaknegara Berikrar Lindungi Hutan BANYUMAS - Penjarahan dan penggundulan hutan di berbagai tempat di tanah air Indonesia sangat memprihatinkan. Bahkan dengan alasan krisis multi dimensi ini penjarahan dan penggundulan hutan seperti dianggap suatu yang sah dan legal. Pemerintah-pun seolah juga tidak peduli dengan perusakan hutan oleh masyarakat disekitar hutan. Malah muncul kesan ada pemerintah di daerah yang membiarkannya. Kepedulian akan arti pentingnya hutan justru ditunjukkan masyarakat terpencil yaitu Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Ditengah kesederhanaan kehidupan desa, Minggu (18/3) lalu sekitar 200 orang warganya berikrar untuk melestarikan hutan KPH Banyumas Timur yang berbatasan dengan desa mereka. Ikrar tersebut disampaikan di SD Negeri 5 Tambaknegara diwakili Mardjono (tokoh pemuda), Budi S (tokoh masyarakat), Suwito (tokoh kesepuhan), Arifin (tokoh agama), Kirwan (tokoh pendidikan) dan Subardi (tokoh adat). Disaksikan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sugiro dan Kades Tambaknegara Tuswan.
