Daftar berita terlampir: * Disesalkan, Izin Masuk Limbah Singapura ke Bintan (2001-05-01) * Pabrik Kertas Indah Kiat masih Gunakan Chlorine (2001-04-30) * Konsesi Pengelolaan Telur Penyu Dihentikan (2001-04-30) * Menhut akan Cabut Izin Penambangan di Hutan Lindung (2001-04-30) * Soal Protokol Kyoto, Pemerintah RI Sesalkan Bush (2001-04-28) * Strategi Pembangunan Agribisnis Tepat untuk Indonesia (2001-04-20) * Negara Kepulauan Tanpa Tata Ruang Kelautan (2001-04-20) TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Disesalkan, Izin Masuk Limbah Singapura ke Bintan http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/01/IPTEK/dise09.htm Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Provinsi Riau menyesalkan sikap Kantor Karantina Jakarta yang telah memberi izin kepada perusahaan dari Singapura untuk memasukkan limbah ke Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri). "Kami tidak habis pikir, apa alasan dan hak Karantina Jakarta membuat kebijakan seperti itu," kata Kepala Bapedalda Riau Said Abdurrachman di Pekanbaru, Senin (30/4). (Kompas, 2001-05-01) Pabrik Kertas Indah Kiat masih Gunakan Chlorine http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001043001441152 PT Indah Kiat Pulp & Paper, anak perusahaan Grup Sinar Mas yang beroperasi di Perawang, Riau masih menggunakan chlorine untuk bahan pemutih produksi kertas mereka. Demikian diungkapkan pengamat lingkungan dari Universitas Riau (Unri), Prof Dr Adnan Kasry kepada wartawan, Sabtu (28/4). Disebutkan, penggunaan chlorine telah banyak ditinggalkan oleh industri pulp dan kertas, karena dinilai sangat berbahaya bagi lingkungan dan pekerjanya. "Seharusnya Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Red) Riau bertindak tegas untuk melarang perusahaan tersebut menggunakan chlorine," tukasnya seraya menambahkan hanya lembaga inilah yang berhak memaksa PT Indah Kiat. (Media Indonesia, 2001-04-30) Konsesi Pengelolaan Telur Penyu Dihentikan http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/30/DAERAH/kons20.htm Pemerintah daerah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, setuju untuk menghentikan penjualan konsesi hak pengelolaan telur penyu di Kepulauan Derawan. Selama ini, pendapatan dari hak pengelolaan itu digunakan untuk melakukan pengawasan konservasi penyu, sementara masyarakat juga mendapatkan manfaat dari usaha telur penyu. Karena sejalan dengan kebijakan itu, maka kini perlu dicari dana kompensasinya. Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Berau Makmur, ketika mengunjungi Pulau Derawan di Kepulauan Derawan, 180 kilometer dari Tanjung Redeb, Jumat (27/4) lalu. Dalam kunjungan selama tiga hari di kepulauan itu, Makmur memantau aktivitas penangkaran penyu hijau dan penyu sisik di Derawan. (Kompas, 2001-04-30) Menhut akan Cabut Izin Penambangan di Hutan Lindung http://www.republika.co.id/cetak_detail.asp?id=26396&kat_id=13 Menteri Kehutanan Marzuki Usman akan meninjau ulang keberadaan penambangan yang berlokasi di kawasan hutan lindung, hutan suaka, hutan penyangga, termasuk taman hutan raya (tahura). Bahkan, katanya akhir pekan kemarin, besar kemungkinan izinnya akan dicabut. Menurut Marzuki, kebijakan tersebut harus diambil untuk melindungi makin meluasnya kerusakan hutan yang bukan hutan tanaman industri (HTI). Dan juga untuk melindungi keberadaan plasma nutfah di hutan tersebut. Dia mencontohkan, di satu kawasan di daerah Puncak Pass, Bogor, tak boleh ada penambangan untuk melindungi umbi lembu. (Republika, 2001-04-30) Soal Protokol Kyoto, Pemerintah RI Sesalkan Bush http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/28/IPTEK/peme10.htm Secara resmi Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap sikap Presiden George Bush yang menentang Protokol Kyoto, seperti tertulis dalam surat tertanggal 13 Maret 2001 yang ditujukan kepada para Senator AS. Keraf juga mengemukakan, tidak dapat menerima anggapan Bush bahwa 80 persen penduduk dunia tidak ikut menanggung beban yang harus dipikul negara-negara maju. "Presiden Bush sepertinya tidak peka terhadap akibat dari berbagai malapetaka besar yang terjadi di banyak tempat akhir-akhir ini," ucap Keraf dalam jumpa pers yang berlangsung Rabu (25/4) lalu. (Kompas, 2001-04-28) Strategi Pembangunan Agribisnis Tepat untuk Indonesia http://www.suarapembaruan.com/News/2001/04/20/Ekonomi/ek04/ek04.html Di antara strategi pembangunan ekonomi yang ada, strategi pembangunan agribisnis (Agribusiness Led Development) yang paling tepat untuk Indonesia. Strategi pembangunan agribisnis adalah suatu pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan pertanian( termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor jasa yang terkait di dalamnya. Menteri Pertanian RI, Bungaran Saragih, mengungkapkan hal itu dalam makalah tertulisnya yang dibawakan Staf Ahli Menteri Rachmat Pambudi pada Seminar Nasional, Peran Public Relations dalam Pembangunan Pertanian Efektif dan Berkelanjutan, di Bogor, Kamis (19/4). (Suara Pembaruan, 2001-04-20) Negara Kepulauan Tanpa Tata Ruang Kelautan http://www.suarapembaruan.com/News/2001/04/20/Editor/ed03/ed03.html Oleh JB GERUNGAN ** missed drop char ** Di masa Orde Baru muncul berbagai tulisan di media cetak yang pada dasarnya memperingatkan agar pembangunan nasional jangan mengabaikan faktor kelautan. Antara lain tulisan di Suara Pembaruan, 18 September 1997, menyatakan bahwa "strategi dasar spasial (tata ruang) dalam pembangunan nasional terpadu hingga kini kurang konsisten dilaksanakan, atau tidak jelas arahnya, terutama karena semakin tersisihnya faktor kelautan ke luar fokusnya''. Selain itu, beberapa pakar kelautan membunyikan lonceng tanda bahaya, namun semua itu kurang mendapat tanggapan positif pada waktu itu. Setelah pada awal pemerintahannya Presiden Gus Dur mencanangkan urgensi pembangunan kelautan, maka serta-merta banyak elite politik merasa terpanggil untuk ikut menyanyikan lagu pujian tentang bahari Indonesia dengan kekayaan dan keindahannya yang telah terabaikan selama ini. Yang ironis, ucapan Gus Dur, ''Di manakah kau waktu itu?'' menjadi relevan juga dalam konteks ini. (Suara Pembaruan, 2001-04-20) --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
