Daftar berita terlampir:
* Saatnya Indonesia Miliki Standar Lingkungan Pertambangan
* Tolak Penggabungan Bapedal dan Menneg LH
* Konservasi Hutan dan Pengurangan Utang 
* Lingkungan sebagai Basis Pembelajaran Sastra 
* Mengubah Sampah Jadi Pupuk 
* Alam Tidak Bisa Ditipu
* Nabiel Makarim:Bapedal Tidak Dibubarkan   
* Pemerintah Diminta Tanggapi Usulan ”Debt to Nature Swap”    
* Bupati Bekasi Laporkan Pencemaran Sungai, Menteri Nabiel Makarim Angkat Tangan       



Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di
http://www.terranet.or.id/terramilis.php
http://www.terranet.or.id/berita.php

TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
http://www.terranet.or.id
================================================================



Saatnya Indonesia Miliki Standar Lingkungan Pertambangan
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2997
Pertambangan dan lingkungan ibarat dua keping mata uang yang saling mengkait. Dunia 
pertambangan identik dengan perusakan alam dan lingkungan. Oleh karena itu negara 
dengan cadangan tambang yang cukup besar seperti Indonesia, sudah seharusnya memiliki 
pedoman standar lingkungan pertambangan.

"Indonesia memang belum punya standar lingkungan, dan ini kelemahan kita sejak begitu 
lama, padahal kita memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus 
mengenai standar lingkungan pertambangan agar ada rancangan pedoman pengelolaan 
lingkungan pertambangan yang baku," ujar Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral 
(GSDM), Wimpy S Tjetjep, saat mengunjungi lokasi pertambangan PT Newmont di Sumbawa, 
pekan lalu. Ketiadaan standar lingkungan pertambangan yang baku inilah, katanya, yang 
menyebabkan banyak daerah bekas tambang mengalami kerusakan lingkungan yang melebihi 
batas wajar.
(Republika, 2002-01-21)



Tolak Penggabungan Bapedal dan Menneg LH
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3003
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta agar Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup melakukan kajian yang komprehensif tentang bentuk fungsi dan tugas dari lembaga 
pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah yang kuat.

LSM yang bergabung dalam Koalisi Ornop (organisasi nonpemerintah) untuk Penguatan 
Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dalam pernyataannya 
beberapa waktu lalu di Jakarta, juga mengharapkan agar kajian itu dilakukan dengan 
cara parsipatoris yang melibatkan banyak stake holders.

(Suara Pembaruan, 2002-01-20)



Konservasi Hutan dan Pengurangan Utang 
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2995
TEROBOSAN baru untuk merengkuh dua tujuan sekaligus, ditawarkan pemerintah kepada 
negara-negara donor. Terobosan itu sudah dilakukan oleh beberapa negara lain, antara 
lain Filipina, yakni skema pengurangan jumlah pinjaman dengan imbalan konservasi 
hutan/alam.Skema itu memang bukan pola baru. Munculnya skema ini tidak bisa dilepaskan 
dari debat mengenai pemanfaatan kekayaan hutan di negara-negara miskin/sedang 
berkembang versus desakan konservasi hutan dari negara-negara maju, yang sudah muncul 
bertahun-tahun lalu. <br>
Argumen negara miskin/sedang berkembang, termasuk Indonesia, mengatakan bahwa 
pemanfaatan hasil hutan itu adalah hak kita karena itu kekayaan alam kita. Bukankah 
negara-negara maju pun dulu membabati hutan mereka, sebelum menjadi negara maju 
seperti sekarang ini? Sebaliknya, negara-negara maju menekankan bahwa pembabatan hutan 
itu akan menghancurkan lingkungan hidup global sehingga membahayakan seluruh umat 
manusia. 
(Kompas, 2002-01-19)



Lingkungan sebagai Basis Pembelajaran Sastra 
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2996
KICAU burung pada ranting-ranting pohon yang rindang. Angin semilir sepoi-sepoi basah. 
Gemericik air kali yang mengalir bening. Sejuk. Lalu-lalang petani pergi ke sawah, 
diselingi lenguh sapi, menambah damai alam pedesaan. <br>
Gambaran semacam itu masih tampak di daerah-daerah pinggiran kota kabupaten. Potensi 
alam yang asri itu dapat dijadikan lahan pembelajaran sastra yang menarik. Guru Bahasa 
Indonesia (baca: sastra) yang kreatif melihat alam lingkungan di sekitar sekolah 
tempat kerja mereka, (seharusnya) akan tergugah pikirannya. Lingkungan itu dapat 
dijadikan media pembelajaran sastra yang efektif. Kata filosof Aristoteles, bukankah 
sastra lahir dari alam? Di samping itu, sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual, 
belajar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan itu akan lebih mengena bila 
dibandingkan dengan belajar sesuatu yang abstrak.
(Kompas, 2002-01-19)



Mengubah Sampah Jadi Pupuk 
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2985
DINAS Keindahan Kota Makassar boleh sedikit tersenyum. Kesulitan mereka untuk 
menangani persoalan sampah di tempat pembuangan akhir bisa terkurangi. Selama ini, 
Dinas Keindahan Kota selalu mendengar keluhan mengenai bau busuk dan asap bakaran 
sampah. "Namanya, sampah, ya memang bau. Tetapi, soal bakar-membakar sampah, petugas 
kami tidak pernah sengaja melakukannya. Kalau memang ada asap, itu akibat gas yang 
terkena panas sehingga terbakar sendiri," kilah Kepala Dinas Keindahan Kota Makassar 
Burhanuddin.
Namun, sejak 9 November 2001, kesulitan tersebut bisa sedikit terkurangi. Pasalnya, 
pada hari itu, selama 15 tahun ke depan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikatkan 
diri bekerja sama dengan Organic Recovery Group Indonesia (ORGI)-sebuah perusahaan 
dari Australia Barat. Pada hari itu, Gubernur Sulawesi Selatan HZB Palaguna meresmikan 
instalasi pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Hadir pula saat peresmian ini Duta 
Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith.
(Kompas, 2002-01-18)



Alam Tidak Bisa Ditipu
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2993
Kasus Banjir Pantai Indah Kapuk 

TOleh A Sonny Keraf


erulang kembalinya banjir di Pantai Indah Kapuk, khususnya tol ke Bandar Udara 
Cengkareng, dan berbagai bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah hingga 
sekarang, semakin meneguhkan tesis bahwa alam memang tidak bisa ditipu. Alam mempunyai 
hukum-hukum alamnya sendiri, termasuk hukum keseimbangan yang tidak bisa direkayasa 
dan dihindari manusia. 

Ini sekaligus menyadarkan kita bahwa manusia bisa saja menipu dan memperdaya 
sesamanya. Tapi, alam mempunyai hukum sendiri yang tidak bisa ditipu. Birokrasi 
pemerintah pusat dan daerah bisa diperdaya dengan taruhan apa pun. Tapi, alam tidak 
bisa ditipu dan diperdaya siapa pun juga, apa pun kekuasaan politik dan uang yang 
dimilikinya.


(Suara Pembaruan, 2002-01-18)



Nabiel Makarim:Bapedal Tidak Dibubarkan   
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2987
Menteri Negara Lingkungan Hidup (MNLH) Nabiel Makarim menolak keras penggunaan istilah 
”pembubaran” Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). 
”Yang benar adalah pele-buran Bapedal ke dalam Ke-menterian Lingkungan Hidup (KLH). 
Jika menggunakan kata ‘pembubaran’ maka berarti yang dibubarkan bukan hanya Bapedal, 
tapi juga KLH,” demikian jelas Nabiel kepada SH rabu siang (16/01) saat dijumpai di 
kantornya.
(Sinar Harapan, 2002-01-17)



Pemerintah Diminta Tanggapi Usulan ”Debt to Nature Swap”    
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2988
Pemerintah diharapkan bisa memberikan jawaban terhadap tawaran pemotongan utang luar 
negeri lewat debt to nature swap. Pasalnya hingga sekarang belum ada implementasinya. 
Padahal negara donor mengharapkan pemerintah segera bisa menindaklanjutinya. 
Demikian pendapat pengamat ekonomi, Umar Juoro dan pengamat ekonomi LPEM-UI, Nina 
Sapti Triaswati Rabu, (16/1) di Jakarta.
Menurut Umar, target pemerintah untuk menyelesaikan utang luar negeri saat ini adalah 
mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang secara bilateral. Tanpa meniadakan Paris 
Club, dikatakan perlu adanya negosiasi antarnegara untuk meraih peluang debt to nature 
swap yaitu pemotongan utang dengan pemberian imbalan dari negara donor. 
(Sinar Harapan, 2002-01-17)



Bupati Bekasi Laporkan Pencemaran Sungai, Menteri Nabiel Makarim Angkat Tangan       
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=2989
Bupati Bekasi Wikanda Darmawijaya melaporkan sejumlah industri yang mencemari 10 
sungai di wilayahnya, kepada Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nabiel 
Makarim yang berkunjung ke wilayah tersebut, Rabu (16/1).
”Kami sulit untuk menindak para pemilik industri tersebut. Karena itu kami meminta 
pemerintah pusat ikut juga menangani pencemaran lingkungan, terutama limbah industri 
di Bekasi, termasuk terhadap para pemilik industri itu,” kata Wikanda. 
(Sinar Harapan, 2002-01-17)




---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id

Reply via email to