http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/07/Politikhukum/3364326.htm =======================
Jakarta, Kompas - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung berpendapat, sebagian besar partai politik sekarang menjadi amat pragmatis, yaitu hanya dipakai untuk mengejar kekuasaan. Akibatnya, segala cara dipakai untuk menggapai kekuasaan, termasuk dengan politik uang. "Saya tidak tahu apakah hal ini disebabkan banyaknya politisi baru dengan latar belakang pengusaha," kata Akbar dalam diskusi bertema "Politik, Partai, dan Etika Kekuasaan" di Jakarta, Selasa (6/3). Hadir sebagai pembicara lain, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno SJ. Menurut Akbar, pengusaha memang boleh berpolitik. Namun, masalah akan muncul jika logika pengusaha, yaitu mencari keuntungan materi dalam waktu yang secepatnya, juga dipakai saat berpolitik. Sebab, tujuan berpolitik bukan hanya keuntungan materi, namun juga bagaimana mengembangkan cita-cita atau pemikiran guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kondisi partai politik seperti sekarang ini, lanjut Akbar, berbeda jauh dengan parpol pada tahun 1950-an. Saat itu partai ramai-ramai mengembangkan ideologi. Hubungan pribadi sesama anggota partai tetap terjaga baik meski di antara mereka ada pertentangan pemikiran. Sementara sekarang, parpol tidak punya identitas ideologi yang jelas karena hanya dipakai untuk mendapatkan kekuasaan. Magnis menilai, hal yang paling memalukan jika orang hanya melihat dan menggunakan parpol untuk mencari kekuasaan. Keadaan ini juga mencemaskan karena masyarakat akan memandang rendah parpol, berikut anggota DPRD dan DPR. Padahal, demokrasi hanya dapat berkembang jika ada parpol. "(Almarhum) Nurcholish Madjid pernah berkata, butuh 20 tahun untuk menciptakan budaya demokrasi di Indonesia. Masalahnya, apa kita punya waktu selama itu?" tanya Magnis. Supaya tidak hanya dipakai untuk mengejar kekuasaan, parpol harus membingkai dirinya menjadi satu dengan kepentingan rakyat. "Jika saya masih mendapat kesempatan memimpin Partai Golkar, saya akan menghimpun kekuatan fungsional di masyarakat, seperti buruh, petani, dan nelayan. Setelah itu, langkah Golkar akan dibuat seirama dengan kepentingan mereka," kata Akbar. (nwo)
