Oleh Julius Pour Wartawan yang Sedang Menulis Sejarah Indonesia Baru http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/13/Politikhukum/3377617.htm =======================
Kapan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia? Pasti, semua orang bisa segera menjawab dengan tegas, 17 Agustus 1945. Namun, argumen yang dipakai mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, "Memang tanggal itu pula yang diucapkan Bung Karno dalam rekaman pidato proklamasi, yang selama bertahun-tahun secara resmi kita pakai. Kalau teks asli proklamasi dibaca, angka tahunnya 05. Naskah proklamasi memakai tahun Showa Jepang, yang waktu itu dipakai di Indonesia, tahun 2605." Mendengar argumen itu, suasana seminar di Hotel Ambhara Jakarta, Kamis (8/3), langsung panas meski Ibu Kota disiram hujan lebat. Seminar sore bertema "Duduk Perkara Supersemar " itu digelar Institute of Policy Studies (IPS). Puluhan hadirin, antara lain bekas aktivis 66, bekas tahanan politik Orde Baru, dan pensiunan pejabat Orde Baru, antusias dan tekun, berbaur mengikuti pembicaraan yang kadang berlangsung tajam. Ketua IPS Fadli Zon selaku moderator mengatakan, "Seminar kali ini bukan mengkaji sah atau tidaknya Supersemar, melainkan mencoba mencari tahu duduk perkara sebenarnya. Kita senang karena bisa mendengarkan pengalaman Pak Moerdiono, yang biasanya pelit ngomongÂ…." Alasan membubarkan PKI "Memang, selama ini saya tidak pernah mau baca segala buku dan keterangan mengenai Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), karena saya tidak mau terpengaruh. Baru sekarang, saya mengungkapkan pengalaman pada malam hari tanggal 11 Maret 1966, ketika saya ditugaskan membikin konsep surat keputusan (SK) untuk membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) setelah Supersemar itu keluar," kata Moerdiono dengan lugas. Pernyataan ini memancing komentar Sejarawan Asvi Warman Adam, "Sangat berbeda dengan kesan sewaktu saya masih mahasiswa, melihat Pak Moerdiono di televisi, kalimatnya selalu membikin bosan dan kesannya, sedang mencoba menyembunyikan sesuatu." Moerdiono melanjutkan, "Saya waktu itu letnan, ditugaskan atasan langsung saya, Letkol Soedharmono, membikin konsep pembubaran PKI. Salah satu gagasannya mengacu Penpres (Penetapan Presiden) Nomor 7 Tahun 1959. Partai yang terlibat pemberontakan harus dibubarkan. Itu yang dipakai Bung Karno membubarkan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Itu pula yang kita pakai untuk membubarkan PKI." Menurut Moerdiono, ketika merancang konsep surat, ia belum membaca Supersemar. Soedharmono juga baru mendengarnya, karena ditelepon Kolonel Sutjipto, Ketua GV Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad). Baru ketika Moerdiono sedang sibuk mencari bahan untuk mengisi SK, datang seorang perwira Kostrad menggandakan Supersemar di kantor Moerdiono. "Malam itu akhirnya saya baru bisa ikut membaca Supersemar. Itu pun hanya hasil penggandaan karena surat aslinya dibawa lagi ke Kostrad," katanya. Setelah menguraikan pengalamannya, Moerdiono berkesimpulan Supersemar ada dan ditandatangani Bung Karno. Di mana sekarang keberadaannya dan proses kelahirannya, ia menjawab, "Saya tidak tahu, karena saya tidak ikut ke Bogor." Tentang keabsahannya, Moerdiono menyebutkan, teks asli Proklamasi baru ditemukan lagi tahun 1990, diserahkan BM Diah. "Selama bertahun- tahun kita tidak ribut dan tetap yakin proklamasi kemerdekaan memang pernah ada. Malah Bung Karno dalam rekaman ulang yang dilakukan Pak Yusuf Ronodipuro pertengahan tahun 1950, sengaja membacanya tahun 1945, bukan 2605 seperti teks asli yang dia tulis. Lo, kok kita tak mempersoalkan?" tanyanya. Aksi menghabisi PKI Selain Moerdiono, di mimbar tampil mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) Hoesni Thamrin, sejarawan yang dahulu anggota Gerakan Pemuda Ansor Jombang Aminudin Kasdi, Asvi Warman Adam, dan tokoh Betawi eks demonstran tahun 1966, Ridwan Saidi. Oleh karena keberadaan Supersemar asli kini tak diketahui, Asvi Warman mengingatkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. "Siapa saja yang menyimpan arsip negara tetapi tak melapor, diancam hukuman penjara 10 tahun. Saya mengimbau, siapa saja yang mengetahui keberadaan Supersemar, sebaiknya segera melapor," pintanya. Pada sisi lain, Aminudin memuji Supersemar karena setelah diumumkan, aksi pembantaian massal terhadap anggota PKI dan mereka yang dituduh terlibat Gerakan 30 September (G 30 S) berakhir. Meski begitu, ia masih mempertanyakan beraneka keanehan dalam Supersemar. Mana yang asli, satu lembar atau dua lembar? Mengapa dari dua versi itu tanda tangan Soekarno agak berbeda? "Yang benar, surat aslinya dua lembar," tegas Aloysius Sugianto. Ia pensiunan perwira intel Operasi Khusus (Opsus) yang dahulu dilengserkan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) karena terlibat peristiwa Kranji tahun 1956. "Malam itu saya diperintahkan atasan saya di Kostrad, Kolonel Ali Moertopo, memperbanyak Supersemar," katanya. Sugianto ingat rekannya, Jerry Sumendap (almarhum, pemilik Bouraq Airlines). "Waktu itu dia pengusaha kaya, kantornya punya peralatan foto Polaroid, sekali potret langsung jadi. Saya ke sana, menempelkan Supersemar di dinding, pasti dua lembar, lantas bikin foto lima kali. Semuanya saya serahkan kepada Pak Sutjipto," kisahnya lagi. Gayung bersambut, missing link Supersemar bertaut dengan tampilnya Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad. "Sesudah Pak Sutjipto meninggal, putranya membuka-buka arsip almarhum dan menemukan surat asli Supersemar," paparnya. Ia melanjutkan, "Mendengar penemuan itu, kemudian memicu perebutan antara Wiranto dan Hartono, tentu saja untuk bisa mendapatkan pujian dari Pak Harto." Anak Sutjipto kebingungan kepada siapa harus diserahkan surat asli Supersemar, karena yang berebut dua tokoh. Kebetulan ia berteman dengan anak Sugiono, Panglima Kostrad. Kivlan mengungkapkan, "Ketika serah terima Panglima Divisi Kostrad, Pak Sugiono menceritakan, surat asli Supersemar sudah dia serahkan langsung kepada Pak Harto." Kini pencarian selama 41 tahun mulai terungkap. Petunjuk pasti keberadaan Supersemar mulai bisa dilacak. Langkah awal yang harus dilakukan, menanyakan kepada Jenderal Besar (Purn) Soeharto sambil membawa kesaksian Sugiono dan Kivlan Zein. Setelah itu, diberlakukan UU Kearsipan. Permainan kini sudah telanjur dimulai. Terpulang kini, siapa berani melanjutkan?
