http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/15/Politikhukum/3385531.htm =========================
Jakarta, Kompas - Hubungan pemerintah dan pers di Indonesia tidak mengenal tradisi kemerdekaan pers. Meski sekarang tak lagi terdengar ada media yang dibredel, bukan berarti ada kebebasan pers. Sejak masa pemerintahan Belanda, pers Indonesia mengenal sensor, dan pada masa Jepang dengan surat izin terbit yang dilanjutkan hingga Indonesia merdeka, bahkan hingga pemerintahan Soeharto. Ini diutarakan wartawan senior Rosihan Anwar pada diskusi seri tokoh Lintas Sejarah bertema "Kemerdekaan Pers Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia" di The Habibie Center, Jakarta, Rabu (14/3). Selain Rosihan, tampil pula tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja. "Meskipun pernah ada periode singkat kemerdekaan pers itu benar-benar ada, tetapi masa itu sudah tak ada lagi," ujar Rosihan. Ia menjadi wartawan sejak 1942. Pada masa Orde Baru, papar Rosihan, pers menghadapi kendala SARA, telepon, bahasa eufemisme dan orientasi ke atas yang selalu minta petunjuk. Sayangnya, kita belum keluar dari penyakit ini hingga sekarang. Bahkan, pemerintahan Megawati Soekarnoputri pernah menganggap pers kebablasan. "Semua orang bisa mendirikan media, tetapi apa betul sekarang merasakan kebebasan pers," ujar pendiri harian Pedoman ini. Atmakusumah menambahkan, pemimpin tampaknya belum ikhlas dengan kebebasan pers yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disetujui DPR pada 13 September 1999 dan disahkan Presiden BJ Habibie 10 hari kemudian. "Dengan UU Pers, sensor atau penghentian siaran dapat dikenalkan sanksi penjara dan denda. Mudah-mudahan ini bisa jadi jaminan," papar Atmakusumah. Ia juga menjelaskan tentang mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang pernah mengatakan pers Indonesia tidak nasionalistis dan patriotis. "Megawati saat itu gelisah karena pers mulai mengungkapkan wawancara dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bukan hanya mengungkapkan sikap pemerintah," ujarnya. Saat ini, lanjut Atmakusumah, meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bukan zamannya memenjarakan wartawan lagi, namun dalam sambutannya di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Presiden menilai pers tak akurat dan berimbang. (mam)
