Bung Adyanto, Supersemar itu keluarnya Maret 1966, dan pembantaian saat itu belum dimulai. Pembantaian dimulai sesudah itu, dan mencapai puncaknya pada 1967-1968. RPKAD itu ditugaskan memobilisasi (kalo tak mau disebut "menunggangi") ormas, khususnya Islam, seperti Ansor dll, untuk melakukan gerakan pembantaian di Jatim. Tapi mereka sendiri tidak berpartisipasi langsung di lapangan. Polanya persis seperti kerusuhan Mei 1998. Yang membuat skenario, melatih, dan memberi komando adalah tentara, tapi pelaksana lapangannya massa yang sudah dilatih dan dikondisikan untuk bergerak. Jadi, saya bukan mengatakan bahwa RPKAD tidak terlibat. Sangat terlibat, tapi sebagaimana lazimnya "sandi yudha", keterlibatannya secara rahasia. Tidak betul jika Anda bilang bahwa saat itu Jendral yang menonjol adalah Nasution. Kalo Nasution yang menonjol, maka bukan Suharto yang dikasih supersemar. Nasution tidak punya gigi, cuma punya jabatan. Dia jendral di kantor, tapi jendral di lapangan yang punya pasukan itu Suharto. Bahwa dalam perkembangannya ada konflik internal dan perebutan pengaruh di dalam AD, itu betul. Tapi sejarah sudah membuktikan bahwa Suhartolah yang menang dalam konflik itu, sementara Nasution terpental dan hidupnya bahkan dikuyo-kuyo. Kalo Anda sekarang mau bilang bahwa Suharto BUKAN dalang pembantaian PKI, dan mengalihkan tanggung jawabnya ke Sarwo Edhie, sebaiknya Anda tulis buku. Pasti saya jamin akan jauh lebih dahsyat dan menggegerkan daripada buku Joh Rosa :) Sekalian membersihkan nama Suharto ya? Hehehe. manneke
<[email protected]> wrote: From: Adyanto Aditomo <[email protected]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: BPK Bohong! KK dan KSSK Ada Dalam UU & PERPPU To: [email protected] Received: Tuesday, January 5, 2010, 8:05 AM Bung Manneke, Ini sekedar bertukar fikiran pak. Saat itu saya tinggal di Perumahan Pegawai Negri Sipil yang secara tidak langsung memberi dukungan peralatan bagi pasukan RPKAD yang berangkat ke Jawa Timur beberapa bulan sebelum keluarnya Supersemar. Pertanyaannya : Kira - kira apa yang dilakukan RPKAD di Jawa Timur saat itu bila bukan membantai anggota PKI??? Saat itu Jendral yang menonjol adalah Nasution. Peran Suharto baru muncul setelah keluar Supersemar. Itupun masih dibawah bayang - bayang Jendral Nasution yang banyak disambut oleh masyarakat sebagai Tokoh Orde Baru. Ide soal istilah Orde Baru adalah Nasution, sedangkan Suharto menolak istilah Orde Baru dan Orde Lama. Tetapi karena pengaruh Nasution cukup kuat di Masyarakat Anti Komunis, akhirnya Suharto ikut mendukung adanya istilah Orde Baru tersebut. Saat itu Nasution menyindir Suharto sebagai Orde Baru Ikut - ikutan, sedangkan Nasution menyatakan dirinya sebagai Orde Baru Asli. Nasution dan Para Pendukungnya memperolok Suharto sebagai: Orang Jawa Klemar Klemer, yang sangat diragukan kemampuannya menyelesaikan kekacauan yang timbul di negri ini paska Kudeta PKI. Jadi bisa dibayangkan, betapa sulitnya posisi Suharto saat awal dia menerima Supersemar, karena masih dibawah bayang - bayang Jendral Nasution. Dalam kondisi demikian, apakah mungkin Suharto memerintahkan Pembantaian PKI??? Salam, Adyanto Aditomo
